DPR Keberatan Harga BBM Naik
F-KB Ancam Interpelasi 

Jakarta (Bali Post) -
Ketua DPR Agung Laksono menyatakan pihaknya tidak setuju dengan rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), karena tidak ada jaminan bahwa kenaikan harga BBM tidak akan berpengaruh kepada sektor perekonomian lainnya, seperti jasa, transportasi dan barang. ''Belum diumumkan saja sudah terjadi kenaikan harga atas barang kebutuhan pokok dan jasa tertentu,'' kata Agung Laksono kepada pers berkaitan dengan rencana kenaikan harga BBM oleh pemerintah, di Jakarta, Jumat (25/2) kemarin.

Menjawab pertanyaan, Agung Laksono mengatakan bahwa pihaknya berharap pemerintah bisa mencari jalan lain guna mendapatkan alternatif untuk menghapus subsidi yang selama ini ada dari sektor-sektor lainnya, seperti obligasi. ''Soal naik atau tidaknya harga BBM tersebut memang tergantung kepada pemerintah, tetapi saya sebagai Ketua DPR berkeberatan,'' katanya.

Mengenai anggapan Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB) terjadi pelanggaran terhadap UU APBN (UU No.36 Tahun 2004 tentang APBN 2005) apabila pemerintah menaikkan harga BBM sehingga F-KB akan menggunakan hak-hak DPR seperti interpelasi, Agung mengatakan, pihaknya belum sampai sejauh itu. ''Kami mengharapkan pemerintah kalau mau menaikkan harga BBM harus memikirkan secara matang dan bisa menjamin kompensasi subsidi dapat tersalur dengan benar kepada rakyat miskin,'' katanya.

Sementara itu, Ketua F-KB DPR Ali Masykur Musa menyatakan tidak setuju dengan rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Tidak ada jaminan dana kompensasi dapat tersalur tepat sasaran. ''Sejauh ini belum dapat dibuktikan sasaran penyaluran dana kompensasi subsidi  BBM itu sampai ke tangan yang berhak,'' tegasnya. (kmb4/kmb3)