SBY Rela tak Populer 

Jakarta (Bali Post) -
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku rela untuk tidak populer akibat menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat ini. Keputusan menaikkan harga BBM memang tak bisa dicegah karena untuk menghindari makin besarnya subsidi. ''Saya selalu diingatkan kalau ingin populer jangan menaikkan BBM. Namun, pemerintah harus memikirkan kepentingan yang lebih besar, dan saya rela tidak populer yang hanya untuk kepentingan pribadi,'' ungkap Presiden saat membuka Seminar dan Pameran Pasar Modal 2005 di Balai Sidang Senayan, Jakarta, Jumat (25/2) kemarin.
 

Presiden juga menyadari dampak kebijakan kenaikan harga BBM akan menimbulkan maraknya aksi protes dan unjuk rasa untuk menentangnya. ''Saya hormati jika terjadi aksi itu. Meski demikian, jangan sampai timbul motivasi politik yang tak sehat dalam menyikapi kenaikan BBM dan jangan sampai menyebabkan kemajuan perkembangan ekonomi dan politik menjadi terganggu,'' pintanya.
 

Selain itu, maraknya menentang kenaikan harga BBM jangan menimbulkan gejolak dan pengaruh negatif terhadap momentum perkembangan ekonomi. ''Unjuk rasa merupakan hal wajar dan sah dalam demokrasi. Namun, harus dilakukan sesuai ketentuan UU dan tidak melanggar hak orang lain, serta jangan sampai menimbulkan guncangan yang berlebihan,'' pesan Kepala Negara.
 

Diakuinya, rakyat Indonesia makin cerdas dan pasti memahami kesulitan yang dialami pemerintah akibat membengkaknya asumsi subsidi BBM tahun 2005 ini. Dan, kebijakan pengurangan subsidi yang menyebabkan kenaikan harga BBM itu dilakukan dengan adil dan tetap berpihak kepada rakyat miskin. ''Komitmen kita untuk membela rakyat kecil tidak pernah kita lupakan, di samping memperhatikan bahan bakar yang dikonsumsi rakyat kecil dengan tidak menaikkan harga, pemerintah juga memberikan kompensasi,'' ucapnya.
 

Dijelaskannya, tahun 2004 DPR dan pemerintah menyepakati subsidi BBM untuk tahun 2005 adalah Rp 19 trilyun. Namun, akibat kenaikan harga minyak mentah dan konsumsi BBM, beban subsidi itu menjadi meningkat. Diperkirakan jika harga BBM tidak naik, subsidi bisa mencapai Rp 70 trilyun pada tahun 2005. ''Dan, perlu diketahui bahwa jenis BBM yang akan dinikmati oleh masyarakat banyak tidak akan dinaikkan. Sebab, kenaikan harga BBM diutamakan pada jenis BBM yang dikonsumsi kelompok masyarakat menengah ke atas,'' tegasnya serius.

Desa Miskin  

Sementara itu, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sri Mulyani Indrawati menyatakan, sebanyak 11.000 desa miskin akan memperoleh dana alokasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk pembangunan infrastruktur pedesaan. Mekanisme penggunaan dan alokasi dana diserahkan kepada masyarakat setempat, karena akan digunakan untuk proyek yang sifatnya padat karya. Mulyani mengatakan hal itu usai meninjau peresminan call center BBM di Jakarta, Jumat kemarin.
 

Menurut Mulyani, alokasi program kompensasi ini merupakan salah satu desain Bappenas untuk mengalokasikan kompensasi kenaikan harga BBM kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan subsidi. ''Dengan demikian, masyarakat bisa mendapat pendapatan tambahan, sehingga mendorong target-target alokasi subsidi di bidang pendidikan (beasiswa-red) maupun di sektor kesehatan,'' katanya.
 

Program kompensasi beras bagi masyarakat miskin, katanya, diarahkan membantu kurang lebih 8,6 juta kepala keluarga (KK), dengan harga Rp 1.000 per kg, dan setiap KK miskin dapat membeli 20 kg beras/bulan. Di bidang kesehatan, program jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin (JPKMM) berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) meliputi 36,16 juta jiwa penduduk miskin.
 

Kegiatan dilakukan antara lain pelayanan kesehatan rawat jalan di puskesmas, rawat inap di puskesmas, rawat jalan tingkat lanjutan di rumah sakit, dan rawat inap di tingkat lanjutan di ruang rawat kelas III rumah sakit. Sasaran yang menjadi target program di bidang pendidikan, yakni memberikan beasiswa kepada 9.690.490 siswa terdiri atas SD/MI Rp 25.000 per bulan, SMP/Mts Rp 65.000 per bulan, SMA/SMK/MA sebesar Rp 250.000 per bulan.
 

Sementara dalam rangka penciptaan lapangan kerja, kegiatannya antara lain pembangunan jalan dan jembatan, prasarana lingkungan pedesaan, prasarana pendukung produksi yang ditentukan masyarakat penerima manfaat. Di samping untuk memberdayakan pengusaha mikro dan kecil, akan dilakukan program penguatan struktur keuangan koperasi simpan pinjam, yang diarahkan untuk 98.000 pengusaha mikro yang miskin. ''Kegiatannya adalah memberikan bantuan modal bagi usaha mikro melalui bantuan permodalan kepada koperasi yang diteruskan sebagai dana bergulir kepada anggotannya,'' kata Mulyani.
 

Ia mengakui, berbagai pihak meragukan keberhasilan alokasi kompensasi tersebut. Namun, lanjutnya, berdasarkan pengalaman di masa lalu ada mekanisme penyaluran yang tingkat implementasinya cukup baik. Target utama implementasi, katanya, menurut temuan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah salah sasaran, salah waktu dan salah lokasi. ''Tiap program ada elemen yang salah target. Saya tidak mengatakan 100% akan berhasil. Untuk itu perlu identifikasi dari pemda, departemen terkait, masyarakat, dan LSM jika ada salah alokasi,'' ujarnya. (034/kmb1/kmb2/kmb4)