PNI Marhaenisme Ikut Irama PDI-P
* Garap Paket Cawali  

Denpasar (Bali Post) -
DPC PNI Marhaenisme Denpasar mengaku ikut irama PDI-P dalam mengelola paket calon wali kota dan wakilnya. ''PNI Marhaenisme masih berada dalam satu wadah, yakni Fraksi PDI-P di DPRD Denpasar. Fakta ini membuat sikap politik kami masih ikut irama PDI-P,'' ujar Ketua DPC PNI Marhaenisme Denpasar I.B. Kiana, S.H., Jumat (25/2) kemarin.

Dikatakannya dalam urusan pilkada warga Denpasar sudah sangat pintar mencermati calon pemimpinnya. Itu artinya seorang politisi harus benar-benar bisa memberikan pilihan yang cerdas kepada warganya. ''Kalau hanya memaksakan kehendak untuk maju, sama saja dengan membuang energi,'' jelas anggota DPRD Denpasar ini. PNI Marhaenisme meloloskan dua kadernya di DPRD Denpasar.

Mantan Kepala Desa Sanur Kaja ini mengatakan Denpasar ke depan membutuhkan pemimpin yang benar-benar bisa memetakan potensi warganya. Hal ini penting mengingat beban ekonomi yang makin berat akan memicu gesekan sosial. Dalam kondisi begini figur wali kota haruslah benar-benar bisa memberikan kesejukan dan cerdas dalam mengelola masalah.

Sementara itu, Wakil Ketua DPC PDI-P Kota Denpasar I Wayan Nariana menilai komitmen PNI Marhaenisme untuk tetap berada dalam satu rel dengan PDI-P dalam mengelola pilkada merupakan sikap politik yang wajar. Selain memang tergabung dalam wadah fraksi di DPRD Kota Denpasar, kerangka perjuangan partainya juga nasionalisme.

Selebihnya, ia mengatakan PDI-P saat ini sudah mulai melakukan pembahasan-pembahasan informal dalam menentukan pendamping Drs. A.A. Puspayoga. Nariana yang kini duduk di DPRD Bali mengatakan partainya akan bersikap cermat, teliti dan hati-hati dalam merekomendasikan pendamping tokoh Puri Satria ini. ''Setidaknya akhir Maret nama pendamping yang akan dilirik diharapkan kelar. Kami juga masih melakukan koordinasi antarstruktur partai dan kader,'' jelasnya.

Selebihnya, Ketua KPU Denpasar I Made Gede Ray Misno tetap berharap proses pilkada ini benar-benar demokratis dengan tampilnya banyak kandidat. Untuk itu, secara aturan pihaknya telah menyurati pimpinan parpol untuk mengelola proses pilkada dengan baik. ''Tampil utuh atau berkoalisi itu adalah hak parpol. KPU hanya berharap pilkada nanti menampilkan paket-paket yang layak dipilih,'' jelasnya. (044)