Warga Protes, LC Legian-Seminyak-Kuta Ngambang 

Denpasar (Bali Post) -
Terkatung-katungnya kelanjutan pengadaan infrastruktur di LC Seminyak-Legian-Kuta membuat warga cemas. Sebab, setelah LC diterapkan, akses berusaha yang diharapkan warga mentok karena infrastruktur yang dijanjikan tak direalisasikan.

Anggota DPRD Badung asal Kuta dalam rapat konsultasi terkait LPJ (Laporan Pertanggungjawaban Bupati) Badung, Jumat (25/2) kemarin mengatakan akibat lepas tangannya pemerintah, nasib warga pemilik lahan yang terkena LC makin tak menentu. Sebab, setelah tanah pertanian itu di-LC tahun 1997 silam, mereka otomatis berhenti bertani.

Padahal semula warga dijanjikan akan dibangun infrastruktur di lahan LC itu sehingga bisa berusaha selain bertani. Namun menurut Puspa, setelah LC berjalan, ternyata infrastruktur berupa jalan serta fasilitas lainnya tak ada. ''Warga pun tak bisa bertani karena saluran irigasi juga terputus,'' tambahnya.

Yang juga memberatkan petani yang terkena LC yakni naiknya tarif pajak di kawasan itu. Padahal petani belum bisa mendapatkan nilai tambah dari proyek LC yang menelan lahan sekitar 500 hektar itu. ''Ini nantinya bisa memicu petani untuk menjual tanah mereka karena sudah terputus mata pencahariannya,'' jelas tokoh muda asal Legian ini.

Masalah itu tambah Puspa sebenarnya sudah disampaikan kepada pihak terkait. Namun terkesan aparat dalam hal ini Bina Marga dan BPN saling lempar masalah. Pihak Pertanahan mengatakan hanya bertanggung jawab dalam hal penerbitan sertifikat. Namun, pihak Bina Marga yang semestinya bertanggung jawab terhadap pengadaan infrastruktur sampai saat ini tak bergerak.

Dalam pertemuan dengan warga, menurut Puspa bila masalah ini tak bisa dituntaskan warga akan meminta LC ini ditinjau lagi. Sebab, tanah warga sudah dipotong 20 persen untuk pengadaan infrastruktur tersebut namun hak mereka sampai kini tak bisa diperoleh.

Dalam rapat konsultasi yang dibuka Ketua DPRD I Gde Adnyana serta dihadiri Bupati Ratmadi, juga mengemuka masalah gang di Kuta dan sekitarnya yang kurang penataan. Padahal jalan kecil tersebut banyak dimanfaatkan wisatawan maupun warga setempat. Namun sudah beberapa tahun tak ada perhatian.

Sementara itu, anggota Dewan Drs. Ketut Suiasa mempertanyakan kelanjutan permohonan bantuan pengadaan puspem ke pusat yang sampai saat ini terkesan saru geremeng alias tak ada kejelasannya. ''Apa permohonan itu ditolak atau diterima sampai sekarang tak ada kepastiannya,'' tanya Suiasa.

Ia juga mengaku curiga dengan pengajuan surat permohonan itu yang terkesan asal-asalan. Sebab, dari fotokopi surat yang dia lihat, tak memakai kop daerah. ''Ini kan kesannya surat itu terlalu pribadi,'' tanya Suiasa. Ia berharap pemerintah proaktif atas upaya-upaya yang dilakukan sehingga ada kejelasannya.

Sementara anggota Dewan Giri Prasta dan Rai Mudiarta pada intinya menyoroti soal pengembangan sektor pertanian di Badung Utara yang terkesan masih belum optimal. Bahkan Rai Mudiarta sempat membawa contoh hasil panen ginseng masyarakat di Petang yang ternyata sangat bagus. ''Saya berharap Dinas Pertanian jeli melihat potensi di wilayah ini,'' ujarnya.

Sejumlah anggota Dewan menilai kinerja Bupati Ratmadi dan Wakilnya Sumer selama lima tahun pada intinya perlu banyak lagi yang dipacu. ''Kalau boleh saya nilai, meski lulus namun masih bersyarat,'' jelas anggota Dewan. (031)