Pariwisata Bali Kehilangan Konteks Budaya 

Denpasar (Bali Post) -
Perkembangan pariwisata Bali mulai kehilangan konteks budayanya. Bahkan, ada kecenderungan untuk memisahkan ranah budaya dan pariwisata yang dipandang semata-mata dalam ukuran ekonomistis-industri. Indikasi ke arah itu bisa dilihat dari kecenderungan beberapa pelaku pariwisata yang hanya mementingkan keuntungan tanpa melakukan investasi pada pengembangan budaya Bali.

Kegalauan itu terekam dalam seminar bertajuk "Prospek Bisnis Pariwisata Bali 2005" di kampus Pascasarjana Undiknas Denpasar, Senin (12/12) malam. Ketua PHRI Bali Ir. Tjokorda Oka A.A. Sukawati, M.Si. tampil sebagai pembicara tunggal. Selain peserta yang terdiri atas para dosen dan mahasiswa Magister Manajemen Pascasarjana Undiknas, juga hadir Ketua Perdiknas Dr. AAN Oka Suryadinata dan Asdir I dan II.

Menurut Tjokorda Oka Sukawati -- yang biasa disapa Cok Ace -- ada tiga problem utama pariwisata Bali yang menjadi isu hangat di tengah masyarakat. Pertama, isu tercerabutnya arah pengembangan pariwisata dari konteks budaya Bali. Kedua, isu keterkaitan antara perkembangan pariwisata dengan peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi (economic-social walfare) masyarakat Bali. Ketiga, ketidakmerataan dalam pembangunan pariwisata Bali, baik antar wilayah maupun antarsektor.

Ketiga persoalan ini latas diulas lebih jauh. Dikatakannya, arah perkembangan pariwisata Bali dianggap oleh masyarakat luas mulai kehilangan konteks. Kekhawatiran ini cukup beralasan karena masyarakat mulai menyadari bahwa sedikit demi sedikit Bali mulai mengalami "erosi" di tiga tiang utama yang menyanggah eksistensinya. "Tiga tiang dimaksud yakni tanah Bali, manusia Bali dan budaya Bali. Padahal, perkembangan dinamis dalam dunia pariwisata selama ini sangat ditentukan oleh segi tiga tiang penyangga tadi," jelas Cok Ace.

 

Kerakusan Investor

 

Keindahan alami tanah Bali (dimensi pelemahan) yang memberikan sumbangan yang tidak berhingga -- sehingga mendorong wisatawan untuk datang mengaguminya -- terancam mengalami krisis ekologis yang semakin parah. Penyebabnya tak lain pencemaran lingkungan, kerakusan dalam eksploitasi alam serta konversi lahan yang "membabibuta" demi kepentingan ekonomi atau bahkan termasuk untuk kepentingan pariwisata.

Dia mencatat, selama kurun waktu sepuluh tahun dari 1983 - 1993 terjadi penurunan luas lahan pertanian Rp 27.293,98 ha (rata-rata (0,955 persen per tahun). Bali pun terancam  mengalami krisis ekologis, misalnya akibat pembabatan hutan lindung berimplikasi pada berkurangnya ketersediaan sumber air bagi Bali. Bayangkan, pada tahun 2001 saja Hutan Lindung Kintamani mengalami kerusakan 50% atau seluas 12.000 ha. Hal ini juga terjadi di kawasan Hutan Taman Bali Barat dan kawasan Bedugul-Danau Tamblingan serta kawasan Besakih-lereng Gunung Agung.

Selain krisis ekologi, lanjutnya, perkembangan pariwisata di Bali terancam kehilangan konteks dari dimensi manusia Bali. Perkembangan pembangunan pariwisata yang intensif tiga puluh tahun terakhir memunculkan arus migrasi swakarsa dari luar Bali ke Bali. Bali seperti gula yang dirubung selaksa semut. Proses migrasi yang lebih didasarkan motif ekonomi ini pelan-pelan menimbulkan problematika serius dalam kompetisi pasar tenaga kerja di Bali dan akhirnya juga membawa implikasi pada budaya Bali.

Salah satu yang menarik perhatian publik Bali adalah mulai tersisihnya tenaga kerja lokal. Tenaga kerja lokal yang karena tugas-tugas budayanya di desa adat seringkali harus "banyak libur" tersisih dalam kompetisi tenaga kerja. Kompetisi ekonomi tidak hanya dalam bursa tenaga kerja juga berhubungan dengan peralihan kepemilikan tanah Bali ke aktor-aktor ekonomi luar Bali.

Terakhir, perkembangan pariwisata mulai kehilangan konteks budayanya. Bahkan, ada kecenderungan untuk memisahkan ranah pariwisata yang dipandang semata-mata dalam ukuran ekonomistis-industri dengan ranah budaya. Indikasi ke arah keterpisahan itu bisa dilihat dari kecenderungan beberapa pelaku pariwisata hanya mementingkan keuntungan tanpa melakukan investasi pada pengembangan budaya Bali.

Pada saat bersamaan munculnya desain pengembangan pariwisata yang tidak ''ramah'' budaya. "Dari perkembangan itu, seolah-olah desain pariwisata ditujukan hanya melayani keinginan wisatawan, bukan berorientasi pada kebutuhan masyarakat Bali akan eksistensi budayanya," gugat Cok Ace. (056) 

Tjokorda Oka A.A. Sukawati
''Desain pengembangan pariwisata tidak 'ramah' budaya.  Seolah-olah desain pariwisata ditujukan hanya melayani keinginan wisatawan, bukan berorientasi pada kebutuhan masyarakat Bali akan eksistensi budayanya.''