Telepon Kantor Diparda Bali Disegel ---
Nurjaya Malah Pergi ke Australia
Denpasar (Bali Post) -
Pejabat ke luar negeri tak henti menuai tudingan.
Setelah promo ke Vietnam yang melibatkan Disperindag,
Diparda dan Dinas Kebudayaan, mulai Rabu (14/12) ini,
rombongan Kadiparda Bali I Gede Nurjaya melakukan
lawatan ke Australia.
Kondisi ini kontan mengundang reaksi keras Fraksi Golkar
Bali usai sidang pleno DPRD Bali, Selasa (13/12) kemarin.
Wakil Ketua Fraksinya Ir. Dauh Wijana didampingi anggota
fraksinya sangat menyesalkan hal itu. Kata dia,
seolah-olah Nurjaya kebal terhadap sorotan DPRD Bali.
Padahal, jelas-jelas ketiga fraksi di DPRD Bali telah
meminta adanya pembatasan kunjungan ke luar negeri
karena dinilai tak efektif dan terkesan menghamburkan
uang.
Ironisnya, hal ini terjadi saat pelayanan Dinas
Pariwisata Bali kurang memuaskan. Dia menyebut tiga
sambungun telepon ke Diparda Bali (227350, 226669 dan
221567) diblokir oleh Telkom. Hal ini diketahuinya
setelah pihak fraksinya berulang kali meminta informasi
soal keberangkatan delegasi ke luar negeri tersebut. ''Ini
kan berarti dua bulan sudah pelayanan terputus melalui
telepon,'' katanya.
Lantas bagaimana dengan relasi pariwisata seperti biro
dan agen yang ingin mendapatkan informasi cepat dari
Diparda ketika ketiga line telepon disegel. Pihaknya
sempat mengecek tagihan ketiga line telepon tersebut
yang mencapai Rp 1,5 juta belum dibayar.
Dia berharap Nurjaya mendengar sorotan fraksinya. Dalam
kondisi ekonomi terpuruk, Dauh Wijana yang membacakan
sikap akhir fraksinya menyebut sudah sepatutnya pejabat
pemerintah mengurangi bepergian ke luar negeri karena
nuansa pelesirnya lebih banyak ketimbang promosinya.
Fraksi-fraksi
di DPRD Bali sepakat untuk memangkas kunjungan ke luar
negeri dan mengalihkan kegiatan yang bisa dinikmati
langsung masyarakat. Terbukti dihapusnya anggaran
pelesir Dewan Rp 2 milyar pada APBD Bali 2006.
Dengan adanya perjalanan kembali ke Australia, fraksinya
merasa kecewa karena gerakan tersebut tak mampu mengajak
eksekutif untuk ikut memangkas perjalanan dinas ke luar
negeri. Selain itu, pada kondisi pariwisata Bali yang
terpuruk ini, tepat saatnya membangun kembali kinerja
kepariwisataan Bali ke dalam. Misalnya pembenahan
infrastruktur sebagaimana disorot pada rapat gabungan.
''Selama ini kan orang-orangnya itu-itu saja. Ironisnya,
ada satu pejabat bisa 2-3 kali dalam sebulan ke luar
negeri,'' ujarnya. (sua)
