Danrem Kol. Czi Puguh Santoso --
Konflik Horizontal juga Ancam Bali

Semarapura (Bali Post) -
Perkembangan global yang tidak mungkin terbendung harus diakui Bali merupakan daerah incaran para teroris. Bukan hanya itu, dengan beragam kepentingan tersebut, Bali juga sangat rentan dan sangat memungkinkan terjadi konflik horizontal.

Danrem 163/Wirasatya, Kol. Czi Puguh Santoso mengungkapkan hal itu saat memberikan pengarahan di hadapan Dandim, Danramil, Babinsa dalam acara apel prajurit TNI se-Wilayah Korem 163/Wirasatya di Gedung Balai Budaya, Selasa (13/12) kemarin.

Terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Puguh menyatakan siap mengerahkan seluruh prajurit TNI untuk bekerja sama dengan aparat pengamanan di samping polisi. TNI tidak akan bekerja sendiri-sendiri. Karena bagaimanapun, TNI tidak akan mampu memagari Pulau Bali sendirian. Makanya, di masing-masing kabupaten (Kodim) sudah dibentuk tim-tim khusus yang beranggotakan satu peleton pasukan.

Menurutnya, berbagai langkah harus diambil untuk mengantisipasi berbagai ancaman itu. Saat ini memang sudah banyak hal yang dilakukan otoritas pengamanan. Namun yang paling penting adalah kesiagaan dan kekompakan seluruh komponen masyarakat. Masyarakat harus memahami kondisi yang terjadi dan jangan bergerak sendiri-sendiri. Tertembak matinya gembong teroris Dr. Azahari saat baku tembak dengan kepolisian di Batu, Malang, Jawa Timur beberapa waktu lalu, kata dia, bukannya membuat pergerakan teroris melemah. Melainkan semakin mengeras dan menguat, tidak peduli, apakah bangsa musuh ataupun bangsa kawan.

Di hadapan prajurit TNI seluruh Bali itu, Puguh kemudian meminta para prajurit TNI mengemban tugas sebaik mungkin tanpa pamrih. Prajurit TNI tidak petantang-petenteng. Ditegaskan, hidup ini dinamis, bergerak dan penuh tantangan. ''Kalau mau petantang-petenteng, apalagi menentang amanah, lebih baik lepas seragam. Mundur secara jantan sebagai prajurit,'' tegasnya.

Khusus di Bali, dengan berbagai simbol kepentingan yang ada, perwira tiga melati itu menyarankan agar pemerintah baik di tingkat propinsi (Gubernur-red) dan kabupaten (Bupati) jangan sampai membuat produk hukum yang menimbulkan perasaan tersinggung. Kalaupun ada produk hukum yang dibuat, siapa penegaknya juga harus jelas. ''Kalau sampai perasaan terpinggirkan itu muncul dari kelompok mana pun, teroris akan semakin mudah melancarkan gerakan provokasi bahkan membuat skenario untuk memunculkan konflik horizontal sebagaimana yang terjadi di Poso dan Ambon,'' tandasnya.

Diakui, tragedi bom yang terjadi di Bali hingga kedua kalinya awal Oktober 2005, sebagai akibat masih tumpulnya peran komando TNI yang berada di wilayah-wilayah (Kowil). Naluri keprajuritan yang merupakan salah satu dari tugas pokok Kowil, belum berjalan dengan baik. Untuk itu, dia meminta agar Kowil meningkatkan lima kemampuan tugasnya, seperti temu dan lapor cepat, kemampuan manajemen teritorial, kemampuan penguasaan wilayah, kemampuan perlawanan rakyat terlatih, dan kemampuan komunikasi sosial. (kmb20)