Puisi Guru

REAKSI Wakil Presiden Jusuf Kalla terhadap "Puisi Guru" yang dibacakan Winarno Surahman dalam perayaan Hari Guru di Jawa Tengah beberapa hari lalu, dinilai cukup keras. Beberapa media menyebutkan Wakil Presiden marah atas puisi tersebut. Sebagian menyebutnya bernada tinggi. Sepanjang yang diperlihatkan oleh stasiun televisi, kedua sebutan yang dipakai ini tidak keliru.

Mantan Rektor IKIP Jakarta ini dalam puisi tersebut menggambarkan sekolah-sekolah di Indonesia ibarat kandang ayam. Penggambaran posisi guru ada dalam barisan marginal, padahal guru justru penentu kualitas sumber daya manusia Indonesia. Tampaknya dua identifikasi inilah yang memancing kemarahan Jusuf Kalla sehingga dalam sebuah wawancara, ia menyinggung predikat guru besar dari mantan rektor tersebut.

Dalam hal persoalan reaksi keras ini akan lebih proporsional jika dibawa ke ranah psikologis, sehingga akan lebih mudah dipahami. Dua hari sebelum persitiwa itu, Wakil Presiden Indonesia ini mendapat sorotan terhadap gaji yang diterimanya. Media nasional menyebut jumlah gaji yang diterima Kalla sebagai seorang wakil presiden mencapai ratusan juta rupiah. Terhadap pengungkapan gaji ini, Jusuf Kalla juga bereaksi keras, mengatakan jumlah gaji itu tidak benar dan menuntut media yang memuatnya meralat berita serta meminta maaf.

Urusan penghasilan memang sedang sensitif di Indonesia, terutama penghasilan yang didapat secara tidak wajar di tengah kemelaratan yang melanda masyarakat Indonesia. Anggota legislatif Indonesia, baik di pusat maupun di daerah, kerap menjadi bulan-bulanan media karena pendapatannya dinilai terlalu tinggi untuk ukuran pejabat negara yang mewakili rakyatnya yang sedang melarat.

Kemungkinan besar hal inilah yang memancing kemarahan dari Jusuf Kalla manakala mendengar penggambaran kandang ayam terhadap wujud dari sekolah-sekolah (terutama sekolah dasar) yang ada di Indonesia. Apalagi dalam puisi tersebut disinggung-singgung juga masalah pendapatan guru yang amat minim. Sebagai manusia, kita bisa memahami bahwa kemarahan itu muncul karena akumulasi persoalan psikologis yang dihadapi oleh Wakil Presiden tersebut.

Akan tetapi, metode penyampaian pendapat (kritik) yang disampaikan melalui pembacaan puisi itu juga harus mendapat perhatian. Dilihat dari metodenya, sesungguhnya penyampaian kritik melalui puisi ini tidak ada bedanya dengan happening art para mahasiswa yang melakukan unjuk rasa di jalan. Juga tidak ada bedanya dengan cara kritik yang dilakukan para pelawak, atau para kartunis yang menggambarkan ulah pejabat dengan karikaturnya di media massa.

Penyampaian ungkapan pendapat dalam bentuk seni, sering lebih mengena, lebih menghibur, dan maknanya cepat ditangkap massa. Harapan terbesar dari cara penyampaian seperti ini adalah bahwa subjek gambaran itu cepat mendapat perhatian dan pejabat kita cepat tanggap terhadap kejadian-kejadian sosial yang tergambarkan melalui media seni tersebut. "Puisi Guru" itu bisa jadi merupakan wujud akumulasi persoalan yang dialami guru-guru Indonesia. Seperti kita tahu, nasib guru sudah bertahun-tahun sejak zaman Orde Lama menjadi pembicaraan karena kecenderungan posisi kemarginalannya. Tetapi selama itu juga keadaan mereka tidak membaik. Jadi, pengungkapan lewat puisi ini merupakan puncak akumulasi perasaan yang bisa jadi merupakan waktu yang tepat menjelang diresmikannya Undang-undang Guru dan Dosen.

Jika saja Jusuf Kalla berhasil memposisikan emosinya dengan konteks di atas, tampaknya tidak akan terjadi reaksi keras di hadapan ribuan guru itu. Kendati demikian, "Puisi Guru" dan nada tinggi yang dikeluarkan oleh Wakil Presiden akan membawa dampak politik yang cukup kuat. Tanggapan dari berbagai masyarakat dan diungkapnya oleh berbagai media massa peristiwa tersebut, memungkinkan akan adanya langkah politis dari pemerintah. Artinya, perbaikan posisi dan kesejahteraan para guru serta infrastruktur sekolah akan mendapat perhatian paling besar dalam undang-undang guru yang segera diundangkan.

* GPB Suka Arjawa