Kebijakan tak Tepat Sasaran,Berpeluang Timbulkan Masalah

Jakarta (Bali Post) -
Pada era reformasi, sudah sewajarnya aspirasi masyarakat menjadi masukan maupun umpan balik dalam setiap proses perumusan kebijakan publik. Untuk itu, sebelum suatu kebijakan ditetapkan, pemerintah perlu melakukan komunikasi interaktif kepada masyarakat. Dengan demikian produk kebijakan yang dihasilkan benar-benar lahir dari suatu proses yang demokratis, aspiratif, dan komprehensif, sehingga masyarakat tidak merasa teralienasi dalam proses politik yang tengah berlangsung. 

Demikian antara lain disampaikan Bupati Badung Anak Agung Gde Agung, S.H. dalam makalahnya yang bertema ''Interaksi Pusat-Daerah pada Pertemuan Tingkat Tinggi Penyiapan Kebijakan Strategis di Indonesia'', Rabu (30/11) kemarin.

Lebih lanjut Gde Agung mengatakan, pihaknya mengakui bahwa selama ini proses pembuatan kebijakan publik belum mampu melibatkan peran serta seluruh stakeholder pembangunan secara optimal. Hal tersebut menimbulkan peluang kebijakan tidak tepat sasaran, sehingga menimbulkan permasalahan antara eksekutif dan legislatif.

Meski demikian, proses demokratisasi tersebut tetap dilakukan secara elegan dalam semangat tatanan masyarakat Indonesia yang beradab, sehingga tidak menimbulkan biaya-biaya sosial yang merugikan. ''Ke depan, ruang-ruang publik harus mendapatkan tempat dalam setiap proses perumusan kebijakan. Selain itu, untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan tentunya perlu dilakukan capacity building, baik pada jajaran birokrasi maupun masyarakat,'' papar Gde Agung di hadapan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu, para pakar ekonomi dan lingkungan, serta duta-duta besar negara sahabat.

Sejumlah pembicara dari berbagai instansi pusat dan daerah tampak serius mengikuti acara tersebut. Tampilnya pembicara dari berbagai latar belakang diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah, baik di pusat maupun daerah, dalam penyiapan kebijakan-kebijakan strategisnya.

Tampil sebagai pembicara pada sesi yang sama adalah Ketua DPR-RI Agung Laksono. Bupati Gde Agung merupakan satu-satunya bupati yang ditunjuk menjadi pembicara pada pertemuan yang dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut. (*)