Ada Indikasi Konflik Antarbirokrat di Pemkot

Denpasar (Bali Post) -
Dewan mengingatkan Wali Kota Denpasar Drs. A.A. Puspayoga  membangun team work yang solid menyusul hampir finalnya Perda Kelembagaan. Masalahnya, saat ini ditengarai masih terjadi konflik kepentingan antarbirokrat yang ditandai dengan adanya pengelompokan pejabat. 

''Indikasi adanya konflik antarpejabat teras di Pemkot Denpasar memang saya dengar. Ini bukan wacana baru namun  sudah berlarut-larut. Saya pikir akan reda dengan sendirinya, eh malah tambah hangat menjelang mutasi,'' ujar Wakil Ketua DPRD Denpasar I Ketut Suwandhi, S.Sos., Selasa (29/11) kemarin.

Walaupun tak terungkap secara gamblang ke permukaan, konflik ini telah menimbulkan kesan tak simpatik mengingat sudah banyak pihak yang mengendusnya. Suwandhi mengatakan konflik ini konon sempat ditengahi namun suasananya belum betul-betul cair.

Menurutnya, konflik kepentingan sesama pejabat pada gilirannya hanya akan melemahkan koordinasi. Situasi ini akan membuat citra pemerintahan terkoreksi terlebih belakangan beban pemerintahan amat berat. ''Saya harapkan pejabat di lingkungan Pemkot benar-benar menjadi team work. Jabatan tak zamannya lagi dijadikan tameng arogansi,'' sindirnya.

Hal senada juga disarankan mantan kandidat Wakil Wali Kota I.B. Kiana, S.H. Ia meminta semua komponen kini bersatu untuk mengatasi beban perkotaan yang kompleks. ''Jangan sampai tenang di permukaan, keropos di dalam. Ini jelas berisiko dalam upaya membangun citra pemerintahan,'' ujar anggota DPRD Denpasar ini.

Selebihnya, I Ketut Suwandhi menginformasikan bahwa Perda Kelembagaan sudah mendekati final. ''Tinggal pleno saja,'' ujarnya. Dalam Perda Kelembagaan ini, Kantor Kesbanglinmas naik status menjadi badan, Kantor Keluarga Berencana (KKB) dihidupkan dan jabatan camat naik eselon dari III B menjadi III a. Ia menyarankan agar pengisian jabatan teknis saat mutasi benar-benar profesional. ''Jangan didasari atas kedekatan apalagi karena termasuk kelompok pejabat binaan,'' ujarnya.

Ia juga meminta eksekutif segera melakukan kajian atas kelayakan nafkah para THL, honorer termasuk tenaga lain non-PNS. Plafon gaji yang diterima mereka dinilai tak layak lagi jika dibandingkan dengan naiknya harga-harga barang. ''Jangan sampai mereka berteriak, baru ditanggapi. Terlebih sekarang upah minimun propinsi sudah ditinjau,'' jelasnya. (044)