kembali ke halaman depan

 

 

 

 

Rabu Paing, 16 Nopember 2005

 Bias Bali


Tugas
dan Wewenang Desa Pakraman

SEJAK dikeluarkannya Perda Propinsi Bali No.3 tahun 2001, sebutan desa adat diganti menjadi desa pakraman. Desa pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang mempunyai satu-kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan kahyangan tiga. Desa pakraman memiliki wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Lalu, apa saja tugas dan wewenang desa pakraman?

Dosen FH Unud dan peneliti hukum adat Bali Wayan P. Windia dalam semiloka nasional bertema ''Konsep dan Implementasi Otonomi Desa serta Pemberdayaan Masyarakat Adat sesudah Berlakunya UU No.32 2004'' di Inna Bali Hotel, Selasa (15/11) kemarin mengatakan, dalam Perda No.3/2001, tugas dan wewenang desa pakraman dapat dikelompokkan menjadi dua. Secara intern, desa pakraman bertugas untuk membuat awig-awig, perarem dan keputusan desa lainnya. Desa pakraman juga menegakkan awig-awig terhadap warganya, di samping mengatur pengelolaan harta kekayaan desa. Desa pakraman juga bertugas untuk menyelesaikan sengketa adat dan agama dalam lingkungan wilayahnya.

Tidak itu saja. Desa pakraman berkewajiban untuk mengayomi krama desa dan membina serta mengembangkan nilai-nilai budaya Bali. Ia pun memberi kedudukan hukum sesuai hukum adat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial keperdataan dan keagamaan.

Sementara tugas dan wewenang ekstern desa pakraman di antaranya membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang, terutama di bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan. Dalam konteks eksternal, desa pakraman berkewajiban membina kerukunan dan toleransi antar-krama desa sesuai dengan awig-awig dan adat kebiasaan setempat.

Desa pakraman juga turut serta menentukan setiap keputusan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayahnya, terutama yang berkaitan dengan Tri Hita Karana.

 

Tamiu

Menyangkut soal pendatang, Wayan P. Windia mengatakan sampai saat ini belum ada awig-awig desa (aturan) yang seragam tentang tamiu (pendatang). Dalam awig-awig tertulis, biasanya dirumuskan dengan sangat sumir. Di luar krama dianggap tamiu atau di luar warga desa disebut pendatang. Tak ada kejelasan apakah yang dimaksud adalah orang Bali yang beragama Hindu ataukah non-Hindu. Baik untuk tamiu Bali Hindu maupun non-Hindu, ketentuannya beragam. Ada desa pakraman yang mewajibkan setiap orang yang tinggal tetap di desanya untuk menjadi krama. Ada yang memberikan keleluasaan memilih antara di desa asalnya dengan di tempatnya yang baru. Konsekuensi atas ketidakseragaman ini menyebabkan adanya kemungkinan seseorang menjadi krama di dua desa pekraman. Sebaliknya bisa menjadi krama gabeng -- tidak jelas menjadi krama di mana. Ketidakjelasan lebih terasa lagi untuk tamiu luar Bali dan non-Hindu. Kebanyakan di atara mereka luput dari perhatian desa pakraman. Perhatian serius diberikan kepada mereka setelah orang Bali dikejutkan bom Bali, 12 Oktober 2002. Sejak tragedi ini aturan tentang tamiu luar Bali yang datang dan menetatap di Bali relatif lebih ketat. Sayangnya, tidak ada keseragaman antarkabupaten dan juga antardesa -- desa pakraman maupun desa dinas.

 

Tata Hubungan

Sementara itu, praktisi pers Ketut Sumarta mengatakan, ketika DPRD Bali menjawab celah yang dibuka UU No.22/1999 dengan Perda No. 3/2001 tentang desa pakraman, yang tampak menonjol kemudian adalah perda yang dihasilkan justru terkesan tidak memberi ruang terbuka yang lebih leluasa bagi keragaman internal adat Bali.

Selain itu, perda ini juga sama sekali tidak mencantumkan tata hubungan desa dinas dan desa pakraman, meski keduanya tetap diakui dan berlaku keberadaannya di Bali, baik secara de jure maupun de facto. Akibat ketidakjelasan tata hubungan desa dinas dan desa pakraman tersebut, benturan dan tumpang tindih kewenangan yang berujung pada ketidakharmonisan tak terelakkan terjadi. Semua ini bermuara pada kurang optimalnya pelayanan aparat desa terhadap warga masyarakat yang sekaligus sebagai krama desa pakraman.

Meskipun UU No. 22/1999 diganti dengan UU No.32/2004, posisi desa adat tetap saja tidak tersentuh secara mendasar, apalagi terinci, selain sebatas diakui keberadaannya. Pemahaman desa yang diatur dalam UU No.32/2004 tentang pemerintahan daerah tetap saja lebih mengacu pada desa dinas dalam konteks Bali.

Memang patut diakui telah terjadi perkembangan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat, sebagaimana tampak dalam ketentuan umum yang menegaskan perubahan konsep tentang desa. Namun, pengaturan lebih jelas perihal desa adat dalam batang tubuh UU No.32/2004 tetap saja tidak ada. Selain tidak cukup lengkap pengaturan yang ada, itu hanya terbatas terhadap pemerintahannya, tanpa memperhatikan hak dan kewenangan rakyat desa. Padahal, dengan mengacu kepada UUD 1945 sebagai payung UU, jelas yang diutamakan adalah pengaturan hak warga negara -- yang secara analogis juga dapat dijadikan pijakan dalam mengatur rakyat desa. (lun)

 

 

CUACA


ACARA TV & RADIO


Radio Global FM 99,15 (LIVE)