kembali ke halaman depan

 

 

 

 

Rabu Umanis, 26 Oktober 2005

 Artikel


Parameter-parameter primordialisme dalam komunitas politik lokal semakin menyuburkan berkembangnya etno-nasionalisme dengan sentimen kedaerahan, kesukuan dan etnisitasnya yang berlebihan.

--------------------------------------------
Munculnya
Gejala Etno-Nasionalisme
Oleh
Wayan Gede Suacana 

ETNO-NASIONALISME merupakan paham kebangsaan dengan sentimen etnis (agama, suku, dan ras) sebagai basisnya. Apa yang tadinya bernama etnisitas ataupun semangat etnosentrisme ingin diwujudkan ke dalam suatu entitas politik yang bernama negara bangsa. Dari sudut pandang etnis di suatu negara, konsensus gerakan etno-nasionalisme ini secara fundamental terletak pada masalah politik dan emosional daripada ekonomi serta dipandang pula sebagai gerakan yang melibatkan massa.

 

--------------------------------------

Dalam konteks kebangsaan yang lebih besar (negara bangsa), gejala etno-nasionalisme ini dapat pula dipandang sebagai pendefinisian rasa kebangsaan kepada ikatan-ikatan yang lebih primordialistik (etnik). Atau dapat juga dipandang sebagai hilangnya loyalitas suatu kelompok etnis kepada suatu kesepakatan terhadap ikatan yang lebih besar (negara bangsa). Karenanya, secara psikologis, gejala disintegrasi bangsa dengan basis pengertian etno-nasionalisme dapat pula dipandang sebagai fenomena ''keluar-masuk'' kelompok (group formation-dissolution).

Kebijakan pengalihan kekuasaan kepada daerah-daerah sebagai tuntutan reformasi, dari orientasi sistem otoritarian-sentralistik menjadi demokratis-desentralistik, (dalam batas tertentu) telah memberikan momentum yang tepat bagi konsolidasi etno-nasionalisme.

Parameter-parameter primordialisme dalam komunitas politik lokal semakin menyuburkan berkembangnya etno-nasionalisme dengan sentimen kedaerahan, kesukuan dan etnisitasnya yang berlebihan. Hal ini antara lain terlihat dari semangat pembentukan propinsi-propinsi baru, seperti Banten, Bangka Belitung, Gorontalo, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Tengah dan Papua Timur. Otonomi daerah dipandang sebagai sebuah proses deteritorialisasi, yaitu transformasi batas-batas wilayah warisan masa lalu, yang di dalamnya dianggap terdapat berbagai bentuk ketidakadilan. Proses ini diikuti dengan reteritorialisasi, berupa klaim-klaim atas (batas-batas baru) wilayah (dan sumber daya alamnya), yang dianggap lebih mencerminkan keadilan.

Padahal, sesungguhnya tujuan desentralisasi dan otonomi daerah sejatinya bukan dan tidak bisa dijadikan sebagai instrumen untuk menjustifikasi penyangkalan terhadap keindonesiaan, sekaligus sebagai pembenaran atas kebangkitan sikap egoisme kelompok (suku, agama, ras), eksklusivisme teritorial (wilayah, daerah, kawasan), serta sikap intoleran terhadap orang atau kelompok lain. Identitas desentralisasi, sebagai cerminan demokrasi idealnya tetap bertumpu pada kesatuan dan keanekaragaman sebagaimana dimaksud dalam ungkapan pemersatu bangsa: Bhinneka Tunggal Ika.

 

Perekat Kohesi Nasional

Merekatkan kembali kohesi dan integrasi nasional yang dibayangi etno nasionalisme itu bisa dimulai dengan pendekatan multikulturalisme. Semua komponen bangsa hendaknya membawa semua ekspresi kebudayaan ke dalam struktur yang seimbang di mana praktik penghormatan terhadap keberbedaan ditujukan untuk mengatasi masalah eksklusivitas yang dapat memicu konflik etnis, rasial maupun yang berlatar belakang agama.

Pendekatan ini menganggap bahwa etno-nasionalisme dan primordialisme yang merongrong kohesi dan integrasi bangsa adalah sikap yang relevan, tetapi memberikan peluang bagi emansipasi terhadap budaya, agama dan etnis minoritas yang juga memiliki ''hak hidup'' dan wajib dihormati. Tantangan bangsa ini adalah bagaimana mentransformasikan kesadaran baru kepada identitas baru yang bernama ''identitas nasional'' dengan implikasi psikologis yang menyenangkan.

Ketika proses pembentukan identitas, solidaritas sosial dan nasionalisme Indonesia terganggu, maka ketika itu pula semangat identitas dan loyalitas kebangsaan yang berbasiskan etnis muncul dan menuntut untuk bertransformasi menjadi suatu entitas politik.

Ada dua hal penting yang harus dilakukan untuk merekatkan kembali kohesi dan integrasi bangsa ini. Pertama, terus menerus menumbuhkan ''solidaritas emosional'' dalam bingkai kebangsaan. Setiap komponen bangsa dituntut untuk memiliki toleransi dan empati, sehingga interaksi antar-etnis dapat menumbuhkan rasa kebersamaan.

Kedua, pembangunan bangsa semestinya juga memperhatikan tumbuh dan berkembangnya ''solidaritas fungsional'' yaitu solidaritas yang didasarkan pada ikatan saling ketergantungan satu sama lain dalam bidang ekonomi, politik dan sosial budaya.

Penerapan kedua cara ini diharapkan akan membuka peluang bagi kemunculan paradigma baru nasionalisme kita. Sebagian karateristiknya antara lain bertumbuh dan berkembangnya semangat penghargaan terhadap heterogenitas, dialog kultural, transkultural, inklusivisme, pertukaran mutual, toleransi serta keterbukaan yang kritis

Penulis, pengajar pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol Unwar, sedang studi Kajian Budaya di Unud

 

 

 

CUACA


ACARA TV & RADIO


Radio Global FM 99,15 (LIVE)