SBY-JK Harus Tunjukkan Bukti 

PADA 20 Oktober, dua hari lalu, genap setahun pemerintahan SBY-JK. Banyak yang kecewa dengan jalannya pemerintahan SBY dengan Kabinet Indonesia Bersatu-nya. Kekecewaan itu menyangkut penanganan korupsi dan kenaikan harga BBM yang diikuti dengan melambungnya harga barang-barang lainnya.

Ada pernyataan menarik dari Deputi Bidang Informasi dan Data KPK Dr. Syamsa Ardisasmita tentang korupsi. Kata dia (BP, 21/10) KPK merasa sendiri dalam memberantas korupsi. Ia mengibaratkan KPK seperti nyala sebatang lilin dalam kegelapan. Sementara lilin-lilin yang lain yang sebenarnya harus menyala untuk menerangi kegelapan ternyata tak menyala.

Apa yang disampaikan Syamsa memang ada benarnya. Hal ini menyusul penangkapan sejumlah aparat di MA. Demikian pula 'nyanyian' Probosutjejo yang menyatakan hakim dan jaksa di PN, PT yang pernah menangani kasusnya, juga kecipratan dana 16 milyar yang telah dibagi-bagikannya.

Kondisi ini sangat memprihatinkan setelah setahun SBY memerintah. Ini semua menunjukkan betapa dibutuhkan amunisi yang cukup dalam peperangan melawan korupsi.

Padahal pemerintah telah menyiapkan UU Nomor 30 tahun 2002 tentang pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi ini diharapkan menjadi salah satu tonggak hukum pemberantasan kejahatan terhadap keuangan negara.

Berangkat dari undang-undang tersebut kemudian dibentuklah sebuah komisi dengan berbagai hak yang luar biasa untuk memadamkan praktik korupsi yang juga luar biasa, wewenang melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Harus diakui usaha-usaha memerangi korupsi mulai menampakkan hasil. Antara lain Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2005 mulai membaik. Dari survai yang dilakukan oleh Transparency Internasional pada 2005, 159 negara yang diteliti, Indonesia berada pada urutan keenam negara terkorup di dunia dengan skor 2,2.

Peringkat itu lebih baik dibandingkan tahun 2004 yang menempati peringkat kelima dengan skor 2,0 dan pada 2003 skor Indonesia tercatat 1,9.

Meski demikian, secara umum upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yang dilakukan masih akan menemui banyak hambatan, salah satunya adalah lemahnya institusi penegak hukum dalam menggerus korupsi.

Selain masalah korupsi, pemerintahan SBY-JK juga dinilai kurang peduli pada rakyat kecil. Semboyan "Bersama Kita Bisa" agaknya sudah berubah menjadi "Bersama Kita Bisa Menderita."

Buktinya, kenaikan harga BBM telah membuat melambungnya harga kebutuhan pokok. Kebijakan SBY-JK dengan menaikkan harga BBM menyebabkan terjadi pemiskinan rakyat.

Tentang solusi pemerintah dengan memberikan dana kompensasi BBM, banyak yang menilai hanya bersifat pelipur lara. Karena dana itu hanya diberikan untuk 15 propinsi se-Indonesia dan hanya Rp 100 ribu/bulan.

Yang lebih memprihatinkan, cara pendistribusian dana subsidi tersebut juga kurang koordinatif. Selain penerimanya banyak yang salah, juga pembagiannnya banyak menelan korban. Selain banyak yang pingsan, para pengantre subsidi juga ada yang sampai meninggal. Itu artinya, rakyat benar-benar sudah menderita, sehingga mereka rela berebut uang kompensasi sampai mati. Kalau mereka sejahtera tentu tidak begitu. Apakah hal itu masih dianggap kecelakaan dan cukup diatasi dengan loket khusus lansia?

Berangkat dari dua hal itu, pemerintah sekarang mesti bekerja lebih keras lagi. Sekarang tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk mencari-cari alasan ketidak berhasilananya. Sebab rakyat telah melakukan pengorbanan  dengan ''menyetujui'' kenaikan harga BBM yang sangat besar. Kalau hal ini disia-siakan maka rakyat selamanya takkan pernah percaya dan hal lain yang lebih besar bisa saja terjadi.