''Anak Tiri'' Bernama Guru Bantu 

MENJADI guru merupakan cita-cita Kadek Sudarma (30). Berbekal ilmu yang diperoleh di IKIP Negeri Yogyakarta, dia pun kembali ke kampung halaman untuk mewujudkan cita-citanya.

Tamat tahun 1999, dia langsung menjadi guru honorer di SMK 1 Kuta dan sebuah SMK swasta di Mambal, Badung. Selanjutnya pria asal Dangin Tukadaya, Negara ini mengabdi di SMK 2 Negara. Tahun 2001, dia menjadi guru kontrak Pemkab Jembrana dengan gaji Rp 800 ribu.

Ketika ada penerimaan guru bantu tahun 2003, Sudarma mengadu peruntungan. Dia lulus seleksi dan masuk sebagai salah satu guru bantu yang ditugaskan di SMK 2 Negara. Untuk wilayah Bali, dia merupakan satu-satunya guru otomotif.

Sejak menjadi guru bantu penghasilan yang diperoleh bisa dibilang jauh dari cukup. Setiap bulan, guru bantu hanya mendapat subsidi Rp 460 ribu dipotong pajak 15%. "Saya hanya dapat Rp 448 ribu. Dengan uang sekian, saya harus bisa hidup. Karena memang sekian yang dikasi," ujarnya sembari mengatakan tidak punya usaha lain. Sudarma pun malu mengatakan uang itu sebagai gaji karena yang tertera adalah subsidi. Setiap bulan dia harus ke Kantor Pos mengambil slip kemudian meminta tanda tangan kepala sekolah dan kembali lagi ke Kantor Pos mengambil uang.

Menjadi guru bantu ibaratnya "anak tiri". Ketika rekan sejawat menerima berbagai fasilitas, guru bantu hanya bisa gigit jari. Contohnya, guru PNS dan honorer mendapat insentif untuk Kelebihan Jam Mengajar (KJM), mendapat gaji ke-13, mendapat bonus tahunan dan uang hari raya. Sedangkan guru bantu, tak mendapat apa pun. Praktis mereka hanya mengandalkan uang Rp 448 ribu itu.

Sekitar dua bulan yang lalu, para guru bantu pernah bertemu dengan salah seorang  anggota DPR-RI dari PDI Perjuangan, Kosther, di Denpasar. Ketika itu, mereka berkeluh kesah tentang nasib yang dialami. Dalam kesempatan itu, guru bantu dijanjikan akan diangkat tetapi secara bertahap hingga semua guru bantu habis. Janji lain adalah adanya tambahan subsidi minimal Rp 250 ribu. "Sampai sekarang semua itu saru gremeng," ujarnya singkat.

Harapan Sudarma dan guru-guru bantu yang lain adalah pengangkatan. Mereka menunggu janji-janji yang pernah dilontarkan pemerintah.

I Wayan Kawit Shamadi, salah seorang pemerhati pendidikan di Jembrana, mengatakan pengangkatan guru bantu wajar dilakukan. Pasalnya, setiap tahun akan terjadi kekurangan guru karena ada guru yang pensiun. "Tenaga guru bantu itu sangat diperlukan. Menjadi guru itu sebuah profesi yang tidak bisa digantikan. Boleh saja pemkab beralasan mengoptimalkan potensi yang ada, tetapi jangan lupakan kualitas pendidikan," tandasnya.

Sementara itu, Kadis Dikbudpar Jembrana I Wayan Lantera mengakui pihaknya sudah sering mendapat masukan mengenai keberadaan guru bantu yang jumlahnya 26 orang. Mereka terdiri atas 5 guru SD, 14 guru SMP, 5 guru SMA dan 2 guru SMK. "Sedari awal sudah kami pikirkan, kami ingin guru bantu mendapat prioritas dalam penerimaan CPNS," tegas Lantera.

Alasannya, para guru bantu itu sudah punya keterampilan yang sudah teruji. Dalam beberapa kurun waktu mengabdi, mereka sudah bisa dinilai. Selain itu, untuk masuk menjadi guru bantu, sudah dilakukan tes yang sangat ketat. Tidak ada kata lain, prioritas harus diberikan kepada guru bantu yang memang memenuhi persyaratan.

Meski demikian, Lantera tidak bisa bergerak sendiri. Masalah penerimaan CPNS juga ditangani Bagian Kepegawaian. Dari 572 formasi yang disiapkan di Jembrana, dikategorikan menjadi tiga kelompok, tenaga kesehatan, tenaga pendidik dan tenaga teknis umum. Tetapi, dia yakin peluang guru bantu sangat besar untuk diangkat menjadi PNS.

Dari guru bantu yang ada, ternyata sudah ada yang diangkat di luar Jembrana. "Mereka itu dulu ngelamar di kabupaten lain. Karena sudah diterima otomatis mereka pindah dari Jembrana," ujarnya. Selama ini pembayaran gaji guru bantu dilakukan dengan dana pusat. Selain guru bantu, di Jembrana juga terdapat guru kontrak untuk mata pelajaran tertentu dan guru honorer. (wah)