Pusat "Back-Up" Pemulihan Pariwisata Bali

Denpasar (Bali Post) -
Pemulihan pariwisata Bali pascabom Jimbaran-Kuta akan melibatkan pemerintah pusat. Namun, agak berbeda dengan pemulihan pariwisata pascabom Legian 2002 lalu, kali ini sepenuhnya dikoordinasikan oleh komponen pariwisata Bali, baik pemerintah propinsi, kabupaten/kota maupun kalangan industri. Keberadaan pemerintah pusat sebatas back-up.

Demikian dikemukakan Kadisparda Bali Gde Nurjaya di Denpasar, Kamis (20/10) kemarin. Nurjaya, Jumat (21/10) ini mendampingi Gubernur Bali Dewa Made Beratha mengikuti Rakor Ekuin di Jakarta. Selain Gubernur dan Kadisparda Bali, juga diundang Ketua BTB Bagus Sudibya dan Dirut BTDC Made Mandra. Rakor hari ini merupakan pertemuan lanjutan dari pertemuan sebelumnya, pekan lalu.

Menurut Nurjaya, dalam pertemuan terdahulu, Menko Perekonomian Aburizal Bakrie meminta Gubernur Bali menyiapkan program pemulihan pariwisata Bali. "Pak Gubernur sudah menyusun program jangka pendek, yakni Oktober -       Desember 2005 dan jangka panjang Januari - Desember 2006. Penyusunan itu didasarkan masukan dari instansi terkait dan semua pihak, termasuk aparat keamanan," ungkap Nurjaya.

Sebagian kegiatan jangka pendek sudah dilakukan, antara lain penanganan para korban, termasuk mengevakuasi korban bom yang terluka ke negaranya. Program lainnya mengembalikan citra Bali dengan memperlihatkan kita serius menangani masalah keamanan. Fokusnya memperbaiki sistem keamanan yang sudah ada, meliputi personel, peralatan dan pembiayaan. Dari aspek personel polisi misalnya, tampaknya sudah cukup. Namun, peralatan dan pembiayaan dalam arti dana operasional yang perlu ditingkatkan.

Terkait hal ini, dengan menimba masukan dari berbagai pihak, Gubernur Bali sudah menyusun berbagai program menyangkut peningkatan keamanan, dengan sekala prioritas tertentu. "Kita mendapat sinyal, pemerintah pusat siap membantu termasuk dari aspek pendanaan. Tentu sesuai dengan kepentingan yang logis," ujar Nurjaya. (056)