Sebagai presiden yang dipilih langsung untuk pertama kalinya dalam sejarah politik Indonesia merdeka, maka SBY sebenarnya mendapat mandat penuh untuk menyusun kabinet kelas satu. Namun ia terjebak dengan hitung-hitungan suara di parlemen dan merasa ''minder'', karena partai-partai kecil yang masing-masing mendapat alokasi kursi. 

-------------------------------------

Kabinet Indonesia Bersatu II?
Oleh Sabam Siagian

PADA 21 Oktober ini genap setahun umur pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kabinet yang mencakup 36 anggota, termasuk Jaksa Agung, dinamakan Kabinet Indonesia Bersatu. Suatu sebutan yang mencerminkan hasrat bahwa kinerja dan prestasi kabinet ini akan mampu meningkatkan kohesi bangsa dengan mendorong pertumbuhan ekonomi serta memantapkan keadilan sosial.

 

----------------------------

Setelah setahun agaknya jelas, tanpa terlalu bersikap sok menggurui, bahwa seharusnya lebih banyak yang dapat dicapai. Memang, selama setahun sejak Kabinet Indonesia Bersatu berkiprah beberapa hal terjadi yang sama sekali di luar perkiraan. Namun justru kejadian-kejadian itu mengungkapkan betapa kualitas kabinet ini tidak begitu mengesankan. Sedangkan kerja sama internal tidak sinkron seperti diharapkan dari sebuah kabinet yang kompak.

Karena sejak pembentukannya telah ditandaskan bahwa para penteri menandatangani semacam kontrak untuk setahun, sementara kinerja mereka masing-masing dinilai, maka logis jika dilakukan pembenahan pada kabinet ini.

Pada akhir Agustus, ketika di Jakarta diselenggarakan pertemuan para redaktur media dari Eropa dan Asia, Presiden SBY datang untuk suatu pertemuan tanya-jawab. Saya tanya, apakah nanti setelah kabinet berumur setahun akan dilakukan reshuffle, penggantian beberapa menteri, seperti pernah diindikasikan?

Dengan bersemangat presiden menjawab bahwa hal itu memang akan dilakukan, karena ia bertanggungjawab kepada rakyat yang memilihnya, bahwa pemerintahnya melakukan tugasnya sesuai aspirasi masyarakat.

 

Terjebak Hitung-hitungan

Istilah reshuffle dari bahasa Inggris menjadi populer dalam bahasa politik tahun-tahun 1950-an, ketika sistem demokrasi parlementer diterapkan di Republik Indonesia. Kabinet baru berumur beberapa bulan, maka di parlemen dan media sudah ramai dipersoalkan bahwa beberapa menteri perlu diganti, karena ternyata tidak becus. Kabinet harus di-reshuffle, seperti dalam permainan kartu, dikocok ulang.

Tetapi sepanjang menyangkut Kabinet Indonesia Bersatu ini, tentu timbul pertanyaan, bukankah kabinet ini dibentuk oleh Susilo Bambang Yudhoyono? Pada awal Oktober tahun lalu, SBY dalam suatu kesempatan dengan tegas menyatakan bahwa dia akan memilih para menteri kabinetnya secara cermat berdasarkan kompetensi dan integritas pribadi.

SBY - JK mampu meraih 60,62% dari jumlah suara, sedangkan Mega-Hasyim hanya mendapat 39,38%. SBY-JK unggul di 28 propinsi dan Mega-Hasyim hanya mendapat 4 propinsi, tidak satu pun di Pulau Jawa.

Sebagai presiden yang dipilih langsung untuk pertama kalinya dalam sejarah politik Indonesia merdeka, maka SBY sebenarnya mendapat mandat penuh untuk menyusun kabinet kelas satu. Namun ia terjebak dengan hitung-hitungan suara di parlemen dan merasa ''minder'', karena partai-partai kecil yang masing-masing mendapat alokasi kursi. ''Seperti pesawat Garuda, ternyata sudah overbooked'', demikian kelakar Jusuf Kalla ketika menggambarkan situasi Rabu siang, 20 Oktober tahun lalu. Artinya, ketika ditabulasi, ternyata mereka yang dijanjikan kursi menteri lebih banyak dari jumlah kursi yang tersesdia.

Akhirnya, setelah proses tawar-menawar, sementara media dan masyarakat menunggu-nunggu (ada calon menteri yang dibangunkan pukul 22.30 dan mem-fax biografi singkatnya dengan tulisan tangan), maka menjelang tengan malam diumumkanlah susunan kabinet seperti yang ada sekarang ini.

Drs. Faisal Basri, pakar ekonomi pada Rabu malam (20/10-'04) itu berkomentar sambil menunggu pengumuman susunan kabinet yang ditunda-tunda, ''kalau SBY pada tahap sekarang ini mengalah, maka ia nantinya akan dirongrong terus.'' Kemudian ditekankannya: ''Ia jangan korbankan kualitas demi popularitas. Hal ini merisaukan.''

Terserah Anda sekarang untuk menilai kadar kebenaran kata-kata Faisal Basri itu, setahun setelah diucapkan.

 

Jangan Berharap

Cuplikan cerita tentang proses formasi Kabinet Indonesia Bersatu setahun lalu disajikan di sini, sebenarnya dimaksudkan sebagai wanti-wanti pada kita. Janganlah mengharapkan terlalu banyak dari kocokan ulang (reshuffle) kabinet ini. Karena inti persoalan tersimpul dalam hubungan politik yang kompleks dan gaya pribadi yang saling berbeda antara RI 1 dan RI 2.

Menurut para rekan redaktur media, paling sedikit setengah lusin menteri sudah patut diganti, dan yang bersangkutan juga akan ribut, karena dukungan politiknya toh tipis.

Di sisi lain, sudah logis juga, kalau Partai Golkar dengan kepemimpinan Jusuf Kalla merasa berhak akan beberapa kursi penting. SBY juga perlu hati-hati, jangan-jangan di tengah jalan menuju 2009, Partai Golkar dan PDI-P melakukan suatu aliansi politik. Dampaknya akan mengubah konfigurasi politik Indonesia.

Pada tahap sekarang, lebih baik kita tidak sibuk berspekulasi, apakah Menko Ekonomi akan diganti atau tidak, apakah Menteri Keuangan akan mengundurkan diri karena merasa capek dan Sri Mulyani Indrawati akan pindah dari Taman Suropati (Bappenas) ke Lapangan Banteng? Lalu siapa akan dicalonkan ke Taman Suropati?

Yang penting pada tahap sekarang adalah mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla bahwa mengingat gumpalan masalah yang dihadapi negara dan bangsa, maka bersepakatlah supaya Kabinet Indonesia Bersatu II benar-benar bermutu dan kompak. 

Penulis, pengamat perkembangan sosial politik di Indonesia, serta masalah internasional, tinggal di Jakarta