Pangdam Benahi Koter dan Bentuk Desk Antiteror  

Denpasar (Bali Post) -
Meletusnya bom untuk yang kedua kalinya di Bali, 1 Oktober lalu, menunjukkan bahwa aparat, terutama unsur Komando Teritorial (Koter) yang ada di jajajaran Kodam Udayana masih lemah. Kegamangan dalam pelaksanaannya mencuat di awal reformasi. Hal ini dikarenakan demokratisasi dan mencuatnya isu hak asasi manusia. Hal itu diakui Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Herry Tjahjana, Kamis (20/10) kemarin.

Saat acara coffee morning, ia mengakui karena tidak optimalnya kerja Koter maka gelagat yang mecurigakan maupun menyusupan para pelaku teror tak tercium.

Kata Pangdam, sesuai undang-undang, TNI bersama Polri sebagai institusi terdepan mengemban tanggung jawab keamanan dan pertahanan. Oleh karena itu, TNI-Polri senantiasa ikut ambil bagian dalam memerangi teroris yang notabene sebagai musuh negara.

Kata Pangdam, sesuai instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada HUT ke-60 TNI, TNI kembali diberikan ruang dan peran terutama dalam konsentrasi melawan ancaman kedaulatan negara. Hal ini menyangkut meredam terorisme dan mengatasi musuh ideologi Pancasila, baik berhaluan kanan muapun kiri dan juga sparatisme.

Dikatakannya, institusi TNI yang memiliki komando teritorial dinilai  strategis  melawan musuh-musuh yang sulit dijamah. Karena itu, Koter yang memiliki basis intelijen kuat dalam berbagai kondisi diupayakan lebih diberdayakan.

Keberadaan Koter itu, jelas Pangdam, secara struktural mulai dari level terbawah yakni Babinsa -- Bintara Pembina Desa -- meningkat ke jenjang lebih tinggi Koramil, Kodim, Korem dan Kodam. Sistem lapor cepat yang menjadi bagian dari kinerja Koter diyakini oleh Herry Tjahjana sangat efektif, segala hal yang bergejolak dan terindikasi kriminal akan cepat terdeteksi.

Cara-cara pencegahan dini itu merupakan langkah antisipasi yang baik meredam segala bentuk ancaman yang sifatnya destruktif maupun subversi. ''Secara institusi Koter itu telah eksis sejak dulu dengan kinerja andalan lapor cepat dan tindakan cepat melalui  mekanisme botton-up. Metode itu sangat efektif dimanfaatkan pada era sebelum reformasi. Hanya embusan semilir angin reformasi dalam beberapa tahun ini peran Koter boleh dianggap ''dikebiri'' atau kurang optimal.''

Ia juga menambahkan, pengembangan Koter ke depan akan berbeda dengan sebelumnya. Hal ini terkait dengan ditariknya peran sosial politik TNI. Dan, ini memberi jaminan kuat, TNI tidak akan lagi terlibat pada politik praktis.

Asumsinya, buku putih tentang netralitas TNI yang ditandai dihapusnya peran sospol TNI dan juga ditariknya TNI dari parlemen sejak 2004 sebagai salah satu indikator. Dikatakannya, fakta dan bukti itu merupakan komitmen TNI tetap konsekuen pada kitahnya. Dalam platform TNI sebagai pembela pertahanan negara, TNI pelindung rakyat dan juga pengayom rakyat.

Terkait pembentukan Dewan Keamanan Daerah (DKD) Bali, ia pun menyambut postif. Meski demikian, ia mengharapkan agar lembaga-lembaga yang ada saat ini lebih diefektifkan. ''Kehadiran Dewan Keamanan Daerah Bali cukup baik. Apalagi dalam tingkat implementasi nantinya DKD mampu beperan optimal, mengedepankan koordinasi dan sinergi lintas instansi. Akan sangat menjanjikan jika DKD mengedepankan manajemen kerja yang bersinergi baik dengan rakyat maupun Koter yang secara institusi telah eksis dan memberi hasil kongkret pada era sebelumnya,'' harap Herry Tjahjana.

Selain menyambut pembentukan DKD, ia juga menyatakan Kodam IX/Udayana segera membentuk Desk Antiteror (DA) yang terpusat di Denpasar, Bali. Keberadaan desk tersebut senantiasa diharapkan mampu bekerja optimal, terutama dalam mencegah kemungkinan munculnya aksi teror bom di wilayah Kodam IX/Udayana yang membawahi Bali, NTB dan NTT.

 

80 Orang

 

Pangdam juga menjelaskan ada informasi bahwa sekitar 80 orang yang baru saja dinyatakan lulus dari ''sekolah'' teroris yang ada di suatu daerah di Filipina. Dari lulusan itu, 18 orang di antaranya tercatat warga negara Indonesia.

Sehubungan dengan itu, ia mengharapkan seluruh lapisan masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaannya, antara lain dengan secepatnya melaporkan kepada pihak keamanan bila di daerahnya menemukan hal-hal tidak diinginkan.

Untuk ukuran teroris, jumlah 18 orang itu sudah cukup banyak. Karena itu, terorisme harus dilawan bersama dengan pola sinergi antara Polri, TNI dan rakyat. Sebab, keamanan dan kenyamanan Bali sangat penting. Terlebih Bali sebagai pusat perhatian dunia khususnya di sektor pariwisata. Namun, di satu pihak Bali, demikian pula Jakarta, juga jadi target para teroris, karena diyakini akan meningkatkan posisi tawar mereka di tingkat internasional. Dan, hal ini merupakan ancaman kelangsungan bangsa dan negara. (kmb11)