Dari Warung Global Interaktif Bali Post
Pulangkan Pendatang tanpa Identitas--
Petugas Harus Berfungsi Maksimal

DALAM hal mengamankan Pulau Bali banyak hal yang harus ditata ulang, salah satunya penertiban penduduk. Penertiban terhadap penduduk pendatang baik dari dalam Bali maupun luar Bali harus kontinyu dan tegas. Jika penduduk pendatang tanpa identitas harus dipulangkan. Namun, jangan sampai penertiban penduduk dengan cara arogan dan kasar. Lagi pula pemulangan itu perlu biaya. Sebenarnya yang tidak disiplin itu adalah pemerintah. Untuk itu yang pertama harus diperhatikan adalah masyarakat luar Pulau Bali yang masuk jangan lolos tanpa identitas. Ini tentu harus memaksimalkan fungsi petugas. Pemerintah dan penegak hukum harus punya komitmen yang jelas untuk menjaga Pulau Bali. Demikian yang terungkap dalam acara Warung Global di Radio Global FM 96,5 Kinijani, Kamis (20/10) kemarin. Acara ini direlay Radio Singaraja FM dan Radio Genta Bali. Berikut rangkuman selengkapanya.

 

----------------------------------------

Mangku Malet di Bangli setuju memulangkan penduduk kalau tidak punya identitas dan pekerjaan, tapi perlu dikaji apakah pemulangan ini tidak berdampak buruk terhadap orang Bali yang ada di luar Bali juga?

Ireng di Bajera menambahkan, untuk memulangkan itu harus ada perarurannya agar tidak hangat-hangat tahi ayam.

Sedangkan Made Jujur di Sanglah mempertanyakan, yang disebut identitas itu apa saja? Menurutnya identitas itu hanya KTP saja dan mengenai kipem, apa menyelesaikan masalah? Selama ini penerapan kipem tidak menyelesaikan masalah malah dipakai kesempatan untuk mencari duit. Baru ada ledakan seketika ada penertiban dan ia menilai penertiban penduduk cuma kerja musiman belaka. Kalau ada pilkada mereka mendatangkan penduduk dengan cara memberi kemudahan untuk mendapatkan KTP. Sebagai masyarakat ia bertanya kenapa peraturan yang ada tidak berjalan?

Jery di Kuta bertanya, kalau ada rencana memulangkan penduduk apa dasar hukumnya apa? Jangan sampai penduduk pendatang langsung dipulangkan tanpa mengetahui kesalahannya. Memangnya gampang memulangkan pendatang tanpa identitas? Seandainya ada dasar hukumnya dan kemudian penduduk itu dipulangkan apakah pemulangan itu menggunakan biaya dari pemerintah atau biaya sendiri? Kalau begitu apakah pemerintah mampu untuk membiayai pemulangan itu? Ia memberi solusi, buatkan dasar hukumnya dulu sebelum memulangkan dan buatkan sanksinya apakah termasuk tindak pidana ringan atau tipiring atau tidak, dan peraturan tentang pembiayaan.

Menurut Binawan di Tabanan sebenarnya yang tidak disiplin itu adalah pemerintah. Ketika ada masalah baru bingung bikin peratuaran ini dan itu dan lucunya yang dominan melanggar itu adalah oknum-oknum aparat itu sendiri. Dia bertanya apa gunanya buat KTP? Pemerintah selama ini bisanya cuma menghitung-hitung mana yang bisa dianggap "proyek " saja . Disiplin pemerintahlah yang terpenting, bukan peraturannya. Sementara Sudana Kendal di Denpasar mengatakan kelihatannya para pejabat banyak kebakaran jenggot sekarang ini. Lihat saja di Gilimanuk sangat gampang orang menyeberang ke Bali. Saya melihat pemeriksaan itu cuma di luar saja tidak mau naik ke bus. Penertiban itu seharusnya seterusnya, terutama yang mempunyai kos-kosan.

Kemudian Sudira di Batuan menyarankan dalam penertiban penduduk jangan sampai melibatkan pecalang. Karena fungsi pecalang bukan itu, yang dilibatkan harusnya unsur-unsur petugas pemerintah. Pecalang itu polisinya adat, tugasnya mengamankan dan menertibkan proses upacara. Dia juga merasa yakin bahwa rencana pemulangan penduduk pendatang yang tidak beridentitas hanyalah hangat-hangat tahi ayam.

Menurut Vijay di Pecatu untuk pemulangan penduduk harus tahu mekanismenya seperti apa. Apakah pemulangan penduduk pendatang antar kota atau kabupaten dalam Propinsi Bali atau pemulangan penduduk antar propinsi. Semestinya kita harus punya aturan yang baku. Misalnya pemulangan penduduk yang dari Karangasem seperti apa juga harus jelas. Menurutnya banyak peraturan yang sudah dianggap kuno dan tidak cocok diterapkan lagi. Lihat saja banyaknya masalah yang terjadi di lapangan siapa yang mendeteksi, siapa yang memeriksa, siapa yang berhak memeriksa pecalang atau hansip.

Winaya di Tabanan menyarankan sebaiknya proses pemulangan itu di pintu masuk Bali seperti Gilimanuk, jangan setelah dia masuk ke Bali baru dipulangkan. Pemerintahan yang terbawah di Bali dan semua unsur-unsur tokoh masyarakat harus menertibkan.

Menurut Kak Nges di Denpasar dari kejadian bom pertama dan kedua semua penertiban penduduk tidak membuahkan hal-hal yang maksimal. Semestinya petugas keamanan terlepas dari keterbatasannya, berusaha memeriksa identitas semua yang masuk pintu Bali dan bila tidak ada identitas langsung naikkan lagi ke kapal untuk pulang. Proses ini jelas memerlukan biaya, apakah pemerintah daerah Bali siap dengan risiko biaya itu? Kalau ada turis domestik yang tujuannya berwisata juga harus dicek. Pengecekan juga dilakuan terhadap turis asing yang masuk di bandara. Dia juga berharap para Kadus juga harus tahan uji dan mental jangan tergiur godaan.

Suarjana di Singaraja mengatakan kalau kita berkeinginan untuk memiliki suatu konsep menjaga keamanan Pulau Bali kita memang harus menjalankan hal-hal yang kelihatan sepele tapi berpengaruh luar biasa terhadap keamanan. Untuk itu dirinya setuju memulangkan penduduk tanpa identitas tetapi yang pertama harus diperhatikan adalah masyarakat luar Pulau Bali yang masuk jangan lolos tanpa identitas. Ini tentu harus memaksimalkan fungsi petugas. Pemerintah dan penegak hukum harus punya komitmen yang jelas untuk menjaga Pulau Bali. Yang masuk Bali harus punya identitas, tidak peduli mereka yang berwisata atau tidak. Lagi pula masalah identitas itu sudah merupakan peraturan nasional bahwa penduduk harus punya identitas.

Suwena di Pedungan berharap bila pendatang dari luar Pulau Bali sudah beridentitas lengkap dan punya pekerjaan, jangan terlalu menjerat dengan harga kipem yang mahal karena bagaimana pun mereka juga partner kerjanya. Sebab selama ini pekerjaan menjahit misalnya yang ia geluti sebagian besar orang Bali tidak mau menggelutinya. Akhirnya hanya pendatang yang mau menjahit. Mengerjakan sawah, memanen dan sebagainya juga dikerjakan tenaga dari luar Bali.

Sementara itu menurut Awe di Legian masyarakat Bali masih terlalu mementingkan uang. Contohnya mereka berprinsip yang penting kos-kosannya laku. Saking murahnya kos-kosan bule pun ikut kos rumah penduduk untuk menghemat biaya. Sekarang lihat juga di Gilimanuk asal ada salam tempel bisa lolos. Percuma ada cctv lagi pula cctv bisa dibengkokkan arahnya. Kemudian ketika bus masuk kondektur sudah memberi pengumuman agar para penumpang yang tidak punya identitas segera mengumpulkan uang untuk oknum aparat. Percuma saja adanya alat canggih dan rencana macam-macam kalau sikap mental aparat dan masyarakat belum baik. Mental SDM-nya dulu diperbaiki.

* bram