Setahun Pemerintahan SBY
dan Iklan Layanan Masyarakat

SETELAH menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai awal bulan Oktober yang lalu, pemerintah rajin memasang iklan di media massa cetak maupun elektronik serta di tempat-tempat strategis. Pemunculan iklan itu berdekatan dengan tepat setahun pemerintahan SBY tanggal 20 Oktober ini. Jenis iklan  ada yang mencoba memberikan penjelasan terhadap kenaikan harga tersebut. Tetapi ada juga iklan yang menggambarkan kegiatan pemerintah, terutama presiden, selama masa pemerintahannya berjalan. Tempat strategis di Jakarta, seperti bundaran Hotel Indonesia menjadi salah satu pilihan untuk pemasangan iklan tersebut.

Terhadap metode pemerintah yang baru ini, muncul pendapat ganda: setuju dan lainnya menentang dengan berbagai argumentasi yang menyertainya.

 

 Bagaimana pun, pemasangan iklan sebenarnya bukanlah hal baru.

Pada zaman Soeharto, semua media massa milik pemerintah (cetak maupun elektronik) adalah pengiklan pemerintah. Televisi, radio atau koran pemerintah semuanya menyanjung pembangunan orde baru. Bahkan, media massa swasta pun tidak malu-malu menyanjung konsep pembangunan dan Penataran P4 itu. Kini setidaknya pemerintahan SBY tidak memakai pola-pola orde baru.

 

 

Iklan layanan pemerintah itu baru muncul akhir-akhir ini setelah media massa Indonesia menikmati kebebasan kritisnya. Sejak tumbangnya orde baru, kebebasan mengkritisi pemerintah itu demikian kencang mengalir.

 

Dalam kaitan itu, ada beberapa pesan penting yang mesti dilihat dari begitu maraknya pemasangan iklan layanan pemerintah itu.

Pertama, pemerintah sekarang sepertinya teralienasi. Pemerintah terasing dengan langkahnya sendiri, sehingga tidak ada media massa yang bersedia menonjolkan sisi baik dari langkah-langkah yang telah dilakukan. Dari konteks ini, wajar jika iklan layanan pemerintah ini marak, difungsikan untuk mengimbangi situasi teralienasi tersebut. Sebab, tidak mungkin semua kebijakan pemerintah jelek, pasti ada segi  baiknya betapa pun misalnya persentasenya kecil. Iklan ini mencoba mengangkat sisi positif dari kebijakan itu biar menjadi imbang.

Kedua, jika memang pemerintah teralienasi, maka boleh dikatakan reformasi kita ini telah berjalan. Tetapi jalannya terlalu kebablasan. Dikatakan telah jalan karena setidak-tidaknya kritik itu sudah berjalan maksimal, sampai pemerintah pun merasa ''budek'' dikritik. Kritik adalah instrumen penting untuk menjaga jalannya pemerintahan negara tetap pada relnya yang benar. Karena tidak mau menyalahi aturan reformasi maka pemerintah ''mengalah'' membela diri dengan memasang iklan layanan tersebut untuk mengimbangi kritik yang terlalu banyak. Dikatakan kebablasan karena sepertinya pikiran kita telah dikonstruksi sedemikian rupa bahwa pemerintah kita jelek, sehingga setiap kebijakan pemerinatah itu juga jelek dan karena itu harus dikritik habis-habisan. Padahal, kemungkinan konstruksi pikiran itu terbangun akibat situasi yang ada pada zaman orde baru (atau mungkin pada ordenya Habibie, Gus Dur, Megawati).

Ketiga, ini yang cukup berbahaya, jangan-jangan iklan  tersebut mencerminkan dua hal yang sama-sama negatif. Artinya, di satu sisi segala kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak sampai dan tidak nyambung dengan masyarakat, sedangkan pada sisi lain media massa sudah telanjur keenakan mengkritik sehingga lupa melihat bagaimana hubungan  yang sesungguhnya antara kebijakan dengan implementasinya di tingkat masyarakat. Jika ini yang terjadi, baik pengritik maupun yang dikritik sama-sama tidak tahu kesalahannya. Yang jadi korban adalah masyarakat umum dan sebaliknya bagi biro iklan. Jadi perlu sikap kehati-hatian bagi kedua belah pihak. 

* GPB Suka Arjawa