Buntut Perusakan Kantor Desa Bengkel dan Dopang.....
Pemkab Lobar Desak Polisi Tangkap Provokatornya 

Mataram (Suara NTB) -
Pemkab Lombok Barat menyesalkan terjadinya perusakan kantor desa menyusul ketidakpuasan masyarakat terkait pendataan dan penyaluran dana kompensasi BBM. Selain menyesalkan tindak anarkis itu, Pemkab Lobar mendesak aparat kepolisian melakukan langkah hukum dan menciduk orang-orang yang berada di balik kasus tersebut. Juru Bicara Pemkab Lobar Drs. Basirun Anwar mengatakan hal itu di ruang kerjanya, Rabu (19/10) kemarin.

Basirun menduga ada provokator yang sengaja mengipasi masyarakat sehingga mereka menjadi tak terkendali dan melakukan tindakan anarkis. Kata dia, jika tak ada provokator, sulit dibayangkan akan terjadi tindak anarkis oleh warga Lobar. Selain sedang melakukan ibadah puasa, warga Lobar juga sudah diajak bicara oleh Bupati Iskandar terkait pendataan dan penyaluran dana kompensasi BBM itu dalam tiap kunjungan safari Ramadhannya. ''Memang ada yang kecewa, tapi tak sampai berlebihan, apalagi ada tanda-tanda akan melakukan perusakan. Saya kira ini yang perlu ditelusuri oleh aparat kepolisian -- siapa orang-orang di balik perusakan itu dan apa yang menjadi motivasinya. Aparat kepolisian harus bisa mengungkap kasus tersebut,'' katanya seraya menambahkan, bisa jadi ada pihak-pihak tertentu yang ingin membuat stabilitas politik dan sosial di Lobar yang kini sudah mulai kondusif menjadi kembali gonjang-ganjing.

Jika aparat kepolisian tak segera menggulung pelakunya, Basirun mengkhawatirkan kasus-kasus serupa akan terjadi dan terus terjadi di Lobar. ''Siapapun pelakunya harus segera dapat ditangkap agar kasus perusakan seperti ini tak terjadi lagi di Lobar,'' katanya seraya menambahkan, penegakan supremasi hukum harus dilakukan agar bisa dijadikan pelajaran bagi mereka yang melakukan tindak anarkis.

 

Tak Dibenarkan

 

Sebagaimana diberitakan di Lobar setidaknya ada dua kasus perusakan kantor kepala desa yang terjadi terkait dengan pendataan dan penyaluran dana kompensasi BBM. Dua kasus itu yakni perusakan Kantor Kepala Desa Dopang, Kecamatan Gunungsari yang terjadi dua hari lalu, dan perusakan Kantor Desa Bengkel, Kecamatan Kediri yang terjadi Selasa (18/10). Di Kantor Desa Bengkel, misalnya kaca dan beberapa ruangan kantor pemerintahan tersebut rusak akibat aksi anarkis warganya. Namun sayang, atas dua kasus perusakan tersebut, belum ada yang diperiksa sebagai saksi apalagi tersangka.

Basirun mengatakan, apapun aspirasinya jika disampaikan lewat perusakan tetap tak bisa dibenarkan. ''Pemkab Lobar sangat menyesalkan tindakan anarkis tersebut. Aspirasi apapun yang disampaikan dengan cara merusak tak dibenarkan. Sekarang Pemkab Lobar menyerahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut dan menemukan provokatornya,'' kata Basirun.

Dia menduga ada pihak-pihak tertentu yang berusaha membuat instabilitas di Lobar dengan cara menumpangi kekecewaan masyarakat terhadap kinerja aparat pemerintahan baik yang ada di desa, kecamatan maupun Pemkab. Dengan 'membakar' kekecewaan masyarakat, mereka melakukan perusakan fasilitas milik negara yang terdapat di desa itu. ''Ini yang harus diselediki oleh aparat kepolisian, apa ada motif lain selain mereka kecewa dengan pendataan dan penyaluran dana kompensasi BBM itu. Aparat kepolisian harus dapat menciduk pelakunya.'' (047)