Terkait Usulan Otonomi Khusus (1)--
Saatnya Bertanya pada Rakyat Bali
Oleh I Wayan Juniartha

Adalah sebuah hal yang wajar kalau sesudah serangan teroris yang baru lalu, sejumlah orang Bali menuntut status otonomi khusus (otsus). Tuntutan ini adalah ledakan kemarahan terpendam orang Bali. Bom di Kuta dan Jimbaran itu hanyalah pemicu.

KEMARAHAN terpendam itu tersusun atas sejumlah persepsi yang belum tentu benar -- tentang kelalaian, kerakusan serta ketidakpekaan pemerintah pusat terhadap aspirasi masyarakat Bali. Ketegaan pemerintah pusat untuk tetap memberlakukan Visa on Arrival (VoA) saat pariwisata Bali masih terhuyung-huyung serta keengganannya untuk berbagi keuntungan Bandara Ngurah Rai serta Pelabuhan Benoa melahirkan persepsi bahwa pemerintah pusat rakus dan memperlakukan Bali  sebagai sapi perahan semata.

Berlarut-larutnya proses eksekusi Amrozy dkk., ''diselamatkannya'' para terpidana mati ini ke Nusakambangan, terulangnya kembali serangan bom di perut Bali, melahirkan persepsi bahwa pemerintah pusat tak hanya lalai menjaga Bali tetapi juga tidak peka pada aspirasi orang Bali. Tidak bertindaknya pemerintah pusat saat kelompok radikal menyerang masjid dan menutup sejumlah gereja di Pulau Jawa melahirkan persepsi bahwa pemerintah pusat memang tidak punya keberanian menghadapi radikalisme, bahwa pemerintah pusat memang enggan melindungi kelompok minoritas.

Bagi sejumlah besar orang Bali, yang selama bertahun-tahun ini memang terkena paranoia minoritas karena kencangnya arus pendatang, maraknya pembangunan tempat ibadah di luar Hindu serta berbagai selebaran gelap tentang dominasi agama tertentu, persepsi semacam ini menjadi sebuah pertanda makin tak pastinya masa depan kelompok minoritas. Kalau semua persepsi ini dicampur aduk dalam satu bejana maka yang mengkristal adalah kekecewaan, kemarahan dan ketakutan. Saat bejana itu meledak, yang terlontar ke luar adalah tuntutan untuk membiarkan Bali tetap di tangan orang Bali.

Sebuah tuntutan yang berangkat dari pengandaian bahwa Bali akan gemah ripah loh jinawi jika penghasilan pariwisatanya tidak dibawa lari ke Jakarta dan jika orang Bali diberikan kewenangan penuh untuk mengurus dirinya sendiri.

Andaikan hidup memang sesederhana itu. Sayangnya, hidup tak pernah sesederhana itu.

 

***

 

Segala percakapan tentang otonomi khusus selama ini sesungguhnya telah mengabaikan dua hal yang sangat penting. Pertama, tidak ada jaminan bahwa setelah uang -- atau wewenang -- dipindahkan dari kantong pemerintah pusat ke kantong pemerintah daerah maka rakyat Bali akan menikmati peningkatan kesejahteraan dari uang itu.

Sejarah mengajarkan kita bahwa orang tamak dan jahat  ada di setiap suku, di setiap agama. Bahwa korupsi dan kesewenang-wenangan terjadi di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Bahwa eksploitasi Bali selama ini terjadi bukan cuma karena tangan jahat investor Jakarta, tetapi juga atas kerja sama senang hati dari para Delem, Sangut, Sekuni dan Duryudana-nya orang Bali.

Tanpa birokrasi yang bersih, sistem pertanggungjawaban yang jelas, mekanisme check and balance yang memadai, pers yang berani dan sehat, serta masyarakat yang pintar, maka bisa dijamin bahwa otonomi khusus hanya akan memindahkan korupsi dan penyalahgunaan wewenang dari raja-raja besar di Jakarta ke raja-raja kecil di Bali. Paling tidak, bersihkan dulu birokrasi dan lembaga legislatif sebelum kita menuntut otonomi khusus.

Kita sedang bicara trilyunan rupiah, jumlah yang saat ini saja sudah membuat para Delem, Sangut serta Sekuni tergirang-girang untuk segera madeg nata. Sang nata yang tanpa sastra!

Perlu contoh ketamakan orang Bali? Lihat saja Badung dan Denpasar, yang kaya raya oleh pariwisata tetapi tidak pernah berniat membagi keuntungannya sama rata ke kabupaten-kabupaten lainnya di Bali. Padahal, kabupaten-kabupaten itu sama-sama menanggung ongkos sosial, budaya  dan lingkungan yang dibawa pariwisata.

Kedua, hingga saat ini tak pernah jelas apa yang dimaksud dengan otonomi khusus tersebut, terutama dari sudut pandang kebutuhan masyarakat Bali. Kata kuncinya di sini adalah kebutuhan masyarakat, bukannya kebutuhan atau kepentingan birokrat, cendekiawan, intelektual, pengamat ini dan pengamat itu.

Wacana otonomi khusus selama ini adalah wacananya kaum elite. Diskusi-diskusinya pun umumnya hanya melibatkan pejabat tinggi, pengusaha, birokrat kampus  dan mereka-mereka yang berjas dan berdasi.

Tidak berarti bahwa pendapat mereka salah. Pendapat mereka benar. Sayangnya, pendapat tersebut hanya mewakili sekelompok kecil, sangat kecil sesungguhnya, dari keseluruhan masyarakat Bali. 

Jangan heran kalau otonomi khusus kemudian hanya dimaknai sebagai pengembalian  uang hasil pariwisata Bali, pembagian keuntungan bandara dan bagaimana mengamankan pariwisata dari ancaman bom, karena yang terdengar di media memang cuma itu, uang dan pariwisata. Jangan-jangan kebutuhan dan kepentingan kaum elite Bali juga cuma berkisar pada uang dan pariwisata.

Pemerintah Propinsi Bali sendiri telah membentuk tim untuk membahas otonomi khusus. Tim yang beranggotakan sejumlah intelektual dan politisi mumpuni. Namun, sehebat apa pun mereka, hasilnya tetap tidak akan mampu mewakili keseluruhan masyarakat Bali.

Untuk sebuah wacana sepenting ini, sudah saatnya kita bertanya kepada seluruh masyarakat Bali apakah mereka benar-benar menginginkan otonomi khusus? Kalau jawabannya ya, lalu otonomi khusus macam apa yang mereka inginkan?

 

Apakah yang diinginkan nyama braya kita di pelosok-pelosok Karangasem, Bangli, Buleleng dan Jembrana sesuai selaras dengan keinginan para elite kita? Apakah mereka menginginkan otonomi khusus, kewenangan di propinsi atau kabupaten, pembagian PHR menyeluruh,  ataukah  subsidi pertanian?

Dengan teknologi yang tersedia saat ini, penjajakan pendapat semacam ini bukanlah hal yang terlalu sulit dan jelas tidak akan makan waktu lama. Jajak pendapat ini penting karena akan menghindarkan kelompok elite Bali dari satu kesalahan fatal: menceburkan seluruh masyarakat Bali ke dalam sebuah petualangan politik yang bisa fatal akibatnya.

Isu separatisme adalah isu yang sangat, sangat  sensitif bagi Indonesia. Gerakan menuntut otonomi khusus, apalagi dengan mengipas-ngipasi gerakan massa, dengan cepat bisa menjadi tak terkendali, menjadi tuntutan akan federalisme atau lebih jauh lagi.

Sungguh tragis  kalau kelompok elite Bali menggiring seluruh masyarakat Bali ke dalam sebuah perjuangan yang baik tujuan maupun caranya tidak mereka ketahui atau tidak mereka sepakati.

Lain halnya jika wacana otonomi khusus ini memang digulirkan semata-mata sebagai batu loncatan -- investasi politik --untuk persiapan merebut posisi Bali 1 beberapa tahun mendatang. Kalau demikian halnya, seluruh masyarakat Bali harus bersiap-siap untuk memberi pelajaran kepada para elitenya yang telah berani bermain-main dengan api.*