Dari Warung Global Interaktif Bali Post
LPJ Seret, Awasi Spekulan Nakal

TIDAK hanya minyak tanah yang kini sulit diperoleh di pasaran. Elpiji (liquid petroleum gass/LPG) yang biasanya dikonsumsi kalangan menengah ke atas pun kini ikut-ikutan menghilang dari pasaran. Jika elpiji ditemukan di pasaran harganya pun sudah melambung tinggi melebihi harga jual yang dipatok Pertamina. Kelangkaan ini harus disikapi serius oleh Pertamina, pemerintah dan DPRD Bali. Namun kita tidak bisa hanya menyalahkan pemeritah daerah saja karena ini merupakan kebijakan pemeritah pusat tapi seharusnya melakukan pengawasan sebagai antisipasi spekulan-spekulan nakal. Demikian antara lain opini masyarakat yang disampaikan melalui acara Warung Global Radio Global FM Bali 96,5 Kinijani, Rabu (19/10) kemarin. Acara ini juga dipancarluaskan oleh Radio Singaraja FM dan Radio Genta Swara Sakti Bali. Berikut rangkuman selengkapnya.

 

------------------------------------------------

Wayan Gama di Singaraja menyatakan saat ini harga elpiji sudah semakin mahal mencapai angka Rp 80 ribuan, mencarinya  susah dan dapat satu. Gama melihat semakin hari orang semakin jarang berjualan gas, katanya pasokannya terlambat, mungkin. Menurut dia hal ini terletak pada sistem pengawasan yang masih lemah terutama sistem penyalurannya. Pemerintah harus mengambil tindakan tegas terhadap para spekulan nakal agar ditindak secara tegas, apalagi ada rencana kenaikan gas lagi.

Sinda di Siulan melihat keadaan seperti sekarang, tetap kecurigaan ada pada skenario yang lain untuk menjatuhkan pemerintahan, seperti bisa menggoyang dalam sektor BBM yang merupakan kebutuhan penting masyarakat. Tindakan tegas diperlukan oleh pemerintah untuk membuktikan mereka bermain. Sekarang apakah pemerintah berani memangkas mereka yang dicurigai bermain di sektor ini? Harga gas tidak naik tapi ongkos angkut naik, seperti ajang pemanasan saja.

Dewa Pacung di Gianyar berkomentar, dulu minyak tanah yang langka, sekarang seperti ini, apakah betul tidak ada elpiji? Kalau tidak ada maka matilah usaha kita, kalau BBM naik dia tidak merasa masalah tetapi satu hal jangan sampai gas elpiji habis. Dia berharap kondisi gas ini dipantau agar tidak ada isu apakah ini merupakan upaya-upaya mendiskreditkan pemerintahan sekarang.

Sementara pengalamant Mardika di Kuta, mencari gas elpiji memang susah dan mencarinya sampai keliling hingga semuanya habis untuk membeli bensin saja, akhirnya dia sementara membeli minyak tanah. Dia berharap semoga ini hanya kelangkaan sesaat saja, tidak ada yang menimbun gas yang akan malah merugikan masyarakat kecil.

Sedangkan bagi Suardana di Tabanan tidak masalah walaupun harganya tinggi dan mengibaratkan dirinya sebagai pejabat dengan pendapatan cukup, aman tidak usah ngomel-ngomel. Kenapa pemerintah tidak mau menoleh dan melakukan pengawasan yang ketat? Menurut dia sama saja elpiji dengan kenaikan minyak tanah, yang dimainkan oleh spekulan. Disperindag agar turun memantau berapa harga sesungguhnya dan memang harus proaktif lagi dalam memantau gas elpiji.

Iskandar di Denpasar menyoal seretnya pasokan elpiji, kebetulan dirinya baru datang dari Jakarta, di sana juga langka, jadi harus memesan terlebih dulu dan digantikan satu atau dua hari kemudian, itu pun harus berlangganan. Di daerah lainnya juga sama, walapun ada elpiji harganya pun mahal sampai Rp 70-80 ribu, seharusnya dicarikan pokok masalahnya di mana? Kalau betul karena kerusakan pada produksi pemerintah harus mengumumkan secara terbuka jangan sampai ada kesan tentang kekhawatiran-kekhawatiran mengenai adanya keinginan untuk menggulingkan pemerintah.

Sementara Seger di Denpasar menyatakan pemerintah kita punya 'binatang' langka yang banyak, jangan sampai nanti pemerintah membuat statemen bahwa elpiji merupakan barang langka. Kita hidup di Denpasar, gas elpiji tidak ada, minyak tanah tidak ada, kita akan makan mentah-mentah. Sepertinya tidak ada yang peduli, yang merasakan cuma masyarakat kecil dengan kondisi seperti ini. Dia kurang tahu apakah ada permainan atau apa, langkah cepat yang perlu dilakukan yakni pengawasan dipercepat dengan adanya spekulan-spekulan kecil yang mencari keuntungan sesaat.

Gung Aji di Bangli menyatakan elpiji di daerahnya juga jarang yang menjual dan persoalan lainnya, apalagi minyak tanah langka harganya sampai Rp 3.500. Ia mempertanyakan pengawasan dari pemerintah, elpiji tergantung pada masyarakat menengah ke atas sedangkan dirinya tidak mampu membeli gas tersebut.

Nuraja di Tabanan menambahkan, setelah diamati pasokan elpiji dari pusat memang terbatas, karena adanya pabrik yang rusak menyebabkan produksi elpiji berkurang sehingga pemerintah mengimpor gas, masyarakat di bawah kurang memahami kondisi ini, spekulan di bawah mencari untung dengan persoalan ini, rupanya diam-diam pedagang kecil mencari kesempatan dalam kesempitan. Pengawasan dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat harus selalu dilakukan.

Menurut Nyoman Putra di Kerobokan, pejabat, anggota dewan atau dalam hal ini pemerintah, jika tidak mau mendengar suara rakyat untuk apa menjadi wakil rakyat. Karena dipilih sebagai wakil rakyat maka sejatinya agar menjadi pelindung rakyat, penimbun-penimbun minyak harus ditindak tegas. Seperti juga dalam hal pengisian elpiji yang kurang, apakah tidak ada pengawasan? Dia berharap para pejabat agar lebih banyak jalan-jalannya ke bawah untuk hal-hal yang positif seperti melakukan pengawasan.

Darmadi di Sanur menilai semua terkesan menyalahkan pemerintah, pemerintah itu siapa, mereka termasuk orang-orang kita, dan persolaan ini tergantung pada wakil kita, kenapa mereka terkesan diam-diam saja dan terkesan wakil kita tidak mau jalan, sementara keluhan rakyat begitu besar. Seperti harga minyak tanah naik, tapi kondisi ini jalan terus, tidak ada tindaklanjutnya.

Tut De di Tabanan menyampaikan solusinya, untuk saat ini sebaiknya rakyat yang langsung mengontrol kinerja pemerintah.

Lain halnya dengan Jodog di Denpasar yang menyatakan, kalau kita mengamati ini kan kebijakan pemerintah pusat soal kenaikan BBM dampaknya pun didapat di semua di wilayah RI, walaupun anggota DPRD dan pemerintah daerah. Sekuat tenaga berbicara apa pun tidak akan bisa terlalu banyak mengerem kebijakan yang ditelorkan pemerintah pusat. Penyaluran dari Pertamina, kalau tersendat-sendat di Bali apakah Pemprop bisa membuat gas? Semua ini tergantung dari Pertamina sendiri dalam hal memasoknya.

Dewa di Denpasar mempertanyakan, kita punya anggota dewan kok diam? Peran dewan di mana menanggapi persolaan ini, semua pada naik rakyat kecil pada menjerit, konpensasi BBM katanya untuk rakyat miskin sementara yang miskin banyak yang tidak dapat, pemerintah semestinya betul-betul turun tangan menyikapi persoalan ini. Elpiji pada kemana, apakah ini ada permainan?

Sedangkan Malen di Denpasar, selaku masyarakat memantau dan memberikan saran kepada pemerintah, masalah gas memang mulai tersendat-sendat seperti batuk dan mungkinkah batuk itu akan menjadi kronis? Di tempat lain awalnya memang sudah seret namun kita punya di Benoa penampungan/pengisian gas, sudahkah aparat sudah turun mengeceknya, apakah pasokannya memang seret? 

* wisnu