Dana BBM Disunat, Warga Bengkel Rusak Kantor Desa  

Mataram (Suara NTB) -
Protes disertai perusakan menyusul penyaluran dana kompensasi BBM di beberapa desa di NTB terus terjadi. Selasa (18/10) kemarin, aksi perusakan terjadi di Kantor Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat. Ratusan warga dengan luapan emosinya melempar kaca, merobohkan tembok serta mengobrak-abrik isi kantor desa setempat. Pemicunya diduga beragam, salah satu di antaranya dana yang diterima warga miskin disunat.

Selasa kemarin merupakan gelombang pertama penyaluran dana kompensisasi bagi pemegang Kartu Kompensasi BBM (KKB) di Desa Bengkel. Sekitar pukul 07.00 wita, warga pemegang KKB sudah mulai mendatangi Kantor Pos yang ada di desa tersebut untuk mengambil hak mereka. Ketika warga sedang antre, tanpa diduga lebih dari 100 warga dari beberapa dusun di Desa Bengkel mendatangi Kantor Desa.

Warga yang emosi kemudian melempari kantor desa dengan batu, bata serta benda-benda keras lainnya yang ada di sekitarnya. Lemparan warga mengakibatkan seluruh kaca kantor tersebut hancur berantakan. Tidak hanya itu, warga yang marah kemudian merobohkan tembok depan kantor desa. Tidak puas menghancurkan kaca dan merobohkan tembok, warga dengan beringasnya masuk ke dalam kantor kemudian mengobrak-abrik isi tiap ruangan.

Akibatnya tidak saja meja dan kursi kerja rusak, buku-buku serta berbagai surat-surat yang ada di kantor desa dikeluarkan dan diserakkan di halaman kantor desa. Aparat Polsek Labuapi baru tiba di TKP sesaat kemudian. Personel dari Polres Lobar pun datang memperkuat pengamanan.

Menurut Beberapa warga hanya karena tak punya KTP, petugas tidak mendatanya, meski merupakan kaum papa yang semestinya berhak atas kompensasi BBM itu. ''Pendataan yang dilakukan juga pilih kasih. Mereka mendata warga miskin tidak transparan,'' tuduhnya.

Tidak hanya itu, beberapa warga juga mengeluhkan adanya pemotongan dana kompensasi yang mereka terima. ''Beberapa warga menyampaikan bahwa dana yang mereka terima dipotong sebesar Rp 100 ribu dari Rp 300 ribu yang seharusnya diterim untuk tiga bulan,'' ujar Ramli Ahmad, salah seorang anggota BPD Desa Bengkel yang menerima keluhan warga. Menurut Ramli, pemotongan sebesar Rp 100 ribu menurut informasi, diperuntukan bagi warga miskin yang berhak memperoleh bantuan, tetapi tidak terdaftar.

Menurut Ramli, dari lima dusun di Desa Bengkel, terdata ada 920 KK yang memperoleh KKB. ''Namun di luar data pemegang KKB, ada sekitar lebih dari 500 KK yang tidak terdaftar,'' sebutnya. Menyiasati warga miskin yang tidak terdaftar itu, disepekati tiap penyaluran dana kompensasi BBM, dana penerima bantuan akan dipotong Rp 100 ribu untuk dibagikan kepada warga yang tidak terdaftar. ''Awalnya kebijakan ini sudah disepakati oleh warga pemegang KKB. Namun belakangan mereka protes,'' kata Ramli.

Sementara Kepala Desa (Kades) Bengkel, Akhmad Farhan, belum bisa diminta konfirmasinya. Menyusul adanya reaksi keras dari warga Senin kemarin, Kades Bengkel terpaksa diamankan ke Polsek Labuapi.

Sementara Kapolres Lobar AKBP Drs. IGP. Sutedja yang langsung turun ke TKP menyatakan rasa prihatinnya atas insiden yang menimpa Kantor Desa Bengkel. ''Aksi kekerasan semacam ini, yang rugi pasti warga itu sendiri,'' cetusnya. Namun demikian Kapolres tidak sepenuhnya menyalahkan warga. (049)

Klik di Sini