Gubernur Bali Dukung Perjuangan Dapat Otsus  

Denpasar (Bali Post) -
Tim Perumus Otonomi Khusus (Otsus) mengadakan audiensi dengan Gubernur Bali Drs. Dewa Made Beratha di ruang kerjanya, Selasa (18/10) kemarin. Gubernur Dewa Beratha menyambut positif perjuangan Otsus tersebut. ''Di eksekutif akan dibentuk tim yang diperkuat oleh adanya SK Gubernur,'' kata Koordinator Tim Perumus Otsus Kesuma Kelakan usai pertemuan.

Pihaknya juga menyiapkan Pokja untuk membuat rumusan Otsus kongkret yang akan diperjuangkan ke DPR-RI. Diharapkan draf final naskah itu sudah selesai digarap oleh tim perumus 26 Desember 2005 untuk diperjuangkan bersama Pansus Otsus DPRD Bali ke DPR-RI.

Menyinggung soal anggaran, Gubernur Dewa Beratha sebagaimana disampaikan Kesuma Kelakan siap memberikan dukungan dana melalui APBD, karena itu menjadi perjuangan bersama rakyat Bali. Salah seorang anggota tim perumus Nyoman Purwa Arsana, S.T. dihubungi di tempat terpisah juga melihat Gubernur Bali sangat merespons perjuangan Bali untuk mendapatkan otonomi khusus. ''Kendati gagal diperjuangkan sebelumnya, kini Gubernur Bali mengharapkan perjuangan lebih gigih agar Otsus berhasil,'' ucap wakil ketua DPRD Bali ini yang juga ikut audiensi selaku Ketua PKPB Bali.

Tim Perumus Otsus yang datang ke Gubernur Bali di antaranya tampak Sekretaris Prof. Erawan, Tjok. Gede Atmaja, utusan parpol seperti Sugawa Kory dari Partai Golkar, Drs. I Dewa Gede Bagus Badra dari Partai Demokrat, Purwa Arsana dari PKPB, Drs. HA Wahab dari PKB, A.A. Arnawa dari Majelis Madya Pakraman dan lain-lain.

Tjok. Atmaja dalam pertemuan itu mengingatkan agar format khusus yang diperjuangkan harus jelas. Di dalamnya paling tidak ada tiga hal yang mesti dikedepankan yakni masalah keamanan, budaya dan kelestarian adat serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Sebagaimana disampaikan Sekretaris PDI-P Bali Nyoman Parta, S.H. sebelumnya, budaya Bali menjadi modal dasar perjuangan Otsus. Budaya yang menjadi daya tarik pariwisata Bali di mata dunia tidak hanya menjadi tugas masyarakat Bali memelihara dan mengembangkannya tetapi juga merupakan tugas nasional yang mesti dilaksanakan pemerintah pusat. Kekhususan adat dan budaya inilah yang dirumuskan secara mantap dalam bentuk naskah akademik rancangan UU otonomi khusus Propinsi Bali tersebut.

Wakil Ketua DPRD Bali I.B. Suryatmaja memandang sah-sah saja perjuangan Otsus itu dianggarkan dalam APBD. Namun harus ada rencana anggaran satuan yang jelas yang dituangkan secara bersama karena jelas pemanfaatannya. Lebih-lebih DPRD Bali juga memiliki Pansus Otsus yang juga memiliki agenda mengundang tokoh-tokoh masyarakat termasuk eksekutif dalam merumuskan Otsus. (029)