Bali Jadi Proyek Percontohan...
DKP Gulirkan Insentif bagi Nelayan 

Jakarta (Bali Post)-
Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) menggulirkan paket kebijakan insentif bagi peningkatan kapasitas ekonomi nelayan, menyusul kenaikan harga BBM pada 1 Oktober lalu. Salah satu kebijakan di antaranya, menjadikan Bali sebagai proyek percontohan fasilitas pemberian kredit pembudidayaan rumut laut 500 kepala keluarga (KK) nelayan. ''Kenaikan harga BBM per 1 Oktober lalu telah berdampak pada aktivitas usaha perikanan. Banyak nelayan yang tidak melaut karena tingginya biaya operasi,'' ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi kepada pers di Jakarta, Jumat (14/10) kemarin.

Paket kebijakan sektor kelautan dan perikanan diberikan berupa insentif peningkatan kapasitas budidaya, efisiensi serta akses permodalan serta debirokratisasi regulasi. ''DKP segera mengulirkan beberapa program pendukung, seperti penyediaan fasilitas kredit untuk budidaya rumput laut yang bekerjasama dengan BRI Rp 7 juta per kepala keluarga untuk 600 KK di 13 propinsi,'' jelas Freddy.

Menurutnya, DKP tengah mengiventarisasi di 13 propinsi yang selama ini telah dikenal memiliki potensi lebih untuk mengembangankan budidaya rumput laut. Langkah ini dilakukan sebagai diversifikasi usaha ekonomi pesisir guna memperbaiki pendapatan paska kenaikan BBM.

Direktur Usaha Direktorat Budidaya DKP Anto Sunaryanto kepada Bali Post menerangkan, tahap awal memilih tiga propinsi sebagai pilot project yakni Bali, Jatim serta Lampung. Sama halnya dengan Bali, kedua propinsi tersebut dipilih dengan pertimbangan performa pengembangan budidaya para nelayan setempat. Selain itu, faktor lokasi dengan akses institusi perbankan menjadi pertimbangan.

Anto menjelaskan, DKP dan BRI telah mengiventarisasi dua Kabupaten yakni Karangasem serta Buleleng layak mendapatkan fasilitas kredit. ''Yang saya ketahui, satu kelompok nelayan dapat menghasilkan panen rumput dengan nilai ekonomis tinggi. Satu bulan saja, kapitalisasi ekonomi mereka sudah mencapai Rp 1,3 milyar,'' ujarnya setengah promosi.

Dia menambahkan, pemberian fasiltas kredit BRI Rp 7 juta per kepala keluarga dapat membantu permodalan para nelayan untuk meningkatkan produktivitasnya. Seiring dengan hal tersebut, pemerintah berkeinginan, bagaimana paket kebijakan ini mengupayakan ekonomi pesisir secara berkesinambungan dan lestari.  Nantinya, untuk Kabupaten Buleleng, DKP berupaya memfasilitasi kredit pada 300 KK nelayan. Sementara di Karangasem 200 KK. Jumlah KK yang diberi kredit tergolong banyak, pasalnya di Kabupaten Situbondo, Jatim, penerima kredit saja hanya 50 KK, hal yang sama juga di Lampung. 

Dia mengharapkan, bunga kredit yang diberikan dibawah bunga harga pasar. Dengan begitu, tidak terlampau memberatkan para nelayan. Dirinya optimis, penyediaan fasilitas kredit pembudidayaan rumput laut ini dapat berjalan baik, mengingat program ini sudah memiliki bapak angkat.''Soal akses pasar,para nelayan tidak lagi dipusingkan lagi,'' ujarnya.(kmb1)