Dari Warung
Global Interaktif Bali Post
Tuntaskan Korupsi sebelum Pemerintah Beri Insentif
PEMERINTAH
tengah mempersiapkan insentif bagi tiga kelompok
masyarakat untuk mengurangi dampak buruk kenaikan
harga BBM.
Mereka adalah kalangan pekerja,
petani dan industri. Pemberian insentif tidak
akan menuntaskan masalah
yang tengah terjadi, maka sebaiknya pemerintah
menegaskan kembali komitmennya terhadap pemberantasan
KKN mulai dari tubuh pemerintah sendiri, seperti yang
terjadi di BUMN-BUMN. Sah-sah saja pemerintah memberi
insentif sepanjang indikatornya jelas, karena di Bali
banyak petani yang juga kaya, maka petani seperti
apa yang akan diberi
insentif? Ini harus jelas, karena
tidak ada data jelas tentang klasifikasi petani,
apakah petani penggarap, pemilik tanah, atau lainnya.
Kalau insentif harga gabah secara
umum bisa diterima, pelaksanaannya harus transparan,
selain itu sebaiknya benahi dulu pranatanya.
Demikian antara lain disampaikan masyarakat melalui
acara Warung Global Radio Global FM Bali 96,5
Kinijani Jumat (30/9) kemarin. Acara yang disiarkan
langsung Radio Global FM Bali 96,5
Kinijani ini dipancarluaskan oleh Radio Genta Swara
Sakti Bali dan Radio Singaraja FM. Berikut rangkuman
selengkapnya.
------------------------------
Made Yadnya di Denpasar menyatakan
insentif ini tidak berdampak apa
pun baginya karena gaji ukuran satu juta tidak pernah
ia dapatkan lantas insentif pekerja seperti apa yang
dimaksud pemerintah? Seharusnya
pemerintah jangan menaikkan BBM terlebih dulu.
Selain itu Made Yadnya juga merasa heran tidak ada
data masyarakat miskin yang akurat sementara ada
dana kompensasi lantas
semua rame-rame ikut mendaftar.
Ini sudah tidak
masuk akal, kenapa baru sekarang diambil pemerintah,
alangkah baiknya tidak ada insentif.
Sulu di Denpasar menilai kebijakan
pemerintah saat ini seperti lipstik pemanis di bibir
saja, tapi realisasinya tampak
akan menjadi masalah, semacam dana konpensasi
akan menimbulkan masalah baru, kucuran baru, sehingga
dikhawatirkan banyaknya tikus-tikus yang akan menyunat
dana tersebut. Kenapa pemerintah
tidak menuntaskan kasus-kasus korupsi yang merugikan
negara? Banyak badan pengawas
dana dibentuk, di dalamnya
dikhawatirkan oknum-oknum mencari celah untuk menjadi
calo mendapatkan komisi dari subsidi.
Menurut Putu Suwena di Denpasar hal ini
merupakan bualan-bualan belaka.
Dia lebih cenderung berharap jika
pemerintah mempunyai hati nurani dan kebijakan kepada
rakyatnya sementara ini, sebaiknya jangan menaikkan
BBM, namun sepertinya pemerintah tidak mau tahu dan
bersikap cuek saja.
Komang Ukir di Denpasar mengibaratkan
kenaikan harga BBM serta pemberian subsidi atau
insentif ibarat bau mulut dan kentut
sama saja.
Lain halnya dengan Agung di Kediri yang
menyatakan pemerintah terlalu kebanyakan terori dan
terlalu gampang menyelesaikan masalah, seperti
dana BOS pendistribusiannya
banyak juga dinikmati oleh orang-orang kaya.
Harga BBM ini memang harus
dinaikkan tetapi harus juga diadakan perbaikan di
semua sektor seperti untuk menggunakan jasa angkutan
tidak dinaikkan bisa mensubsidi melalui subsidi
pengurusan surat-surat kendaraan. Kalau BBM
dinaikkan, satu sektor dibiarkan
akan sama-saja susah.
Tikom di Denpasar menanyakan, insentif
pekerja apakah dilihat dari sudut gaji pokok atau gaji
secara keseluruhan?
Karena gaji satu juta terlalu
kecil, sebaiknya satu setengah juta.
Tikom juga mendukung kenaikan
harga BBM ini, karena
Indonesia saat ini terlalu banyak utang,
untuk itu perlu dinaikkan.
Ajik Binong di Mengwi menilai sah-sah
saja pemerintah memberi insentif sepanjang
indikatornya jelas, karena di Bali banyak petani yang
juga kaya, maka petani seperti apa
yang akan diberi insentif? Ini
harus jelas, karena tidak ada data jelas tentang
klasifikasi petani, apakah petani penggarap, pemilik
tanah, atau lainnya.
Kalau insentif
harga gabah secara umum bisa diterima, pelaksanaannya
harus transparan, selain itu sebaiknya benahi dulu
pranatanya.
Sementara Prianus di Denpasar
menyatakan insentif yang disampaikan pemerintah
merupakan tanda tanya.
Misalnya klasifikasi
pekerja seperti apa, apakah buruh, PNS, swasta atau
lainnya, mesti ada penjelasan lebih lanjut dari
pemerintah, agar dijelaskan pekerja seperti apa. Kalau
insentif ibarat ada belas kasihan akibat subsidi yang
diterapkan, sepertinya ini akan
menjadi program jangka pendek saja.
Menurut Prianus
sebaiknya kita melakukan hemat bahan bakar dan
berjuang mendapatkan pendapatan yang wajar dan
menjalani falsafah hidup hemat.
Bagi Mul di Denpasar kenaikan harga BBM
ini tidak apa-apa karena disadari sudah waktunya
terjadi kenaikan, namun pintanya kepada pemerintah
untuk serius menangkap koruptor yang merugikan negara
serta dana subsidi untuk
rakyat miskin harus sampai kepada yang berhak.
Menurut Agus di Tabanan setelah
dicermati rakyat miskin disubsidi malah
akan memberatkan pemerintah
kembali. Sebaiknya dana
subsidi ini dipakai untuk membayar utang dan menambal
kebocoran APBN.
Gede Suganda di Denpasar sependapat
dengan komentar bahwa kenaikan BBM ini berimbas bagi
semua sektor kebutuhan masyarakat.
Ia prihatin dengan korupsi
yang belakangan terjadi di negara kita, maka sebaiknya
pemerintah fokus terlebih dulu terhadap pemberantasan
korupsi di tubuh pemerintah sebelum menyikapi kenaikan
ini. Dari dana para
koruptor akan bisa menambal keuangan negara.
Sedangkan menurut Ledang Asmara di
Denpasar, petani diberi insentif merupakan langkah
yang sangat bagus, kalau benar-benar diberikan pada
petani penggarap, buruh tani atau pekerja kasar
lainnya.
Lantas bagi industri kalau diberi insentif seperti
kemudahan pajak atau BBM, harapan kita dengan
diberikannya insentif maka akan
ada daya tarik bagi para penganggur untuk terjun
menjadi petani.
Selain itu pemerintah agar lebih serius
lagi memperhatikan mereka yang belum bekerja.
Merta di Sempidi mendukung
apa yang dilakukan
pemerintah dengan kenaikan BBM dan pemberian insentif
ini. Alasannya, jika tidak dinaikkan BBM tersebut maka
BBM akan dijual keluar
negeri dengan harga tinggi sehingga akan terjadi
kekosongan minyak di dalam negeri.
Sarannya, sebaiknya
samakan saja harga BBM dengan luar negeri.
Made di Badung menilai kebijakan
pemerintah dengan memberi insentif bagi petani dan
pekerja serta industri merupakan langkah bagus karena
bisa meringankan petani dari segi ekonomisnya.
Jika ada kenaikan alat-alat
produksi hal itu sifatnya hanya sementara.
Subamia di Denpasar berkata, terima
tidak terima harus terima karena sudah disetujui oleh
legislatif, kenaikan BBM ini merupakan pancingan dari
lembaga DPR dan pemerintah untuk menilai seperti apa
daya beli masyarakat, apakah masih mampu sehingga
dinaikkan, kenapa harus berkedok untuk petani dan
indisutri? Sebaiknya katakan demi masa depan bangsa
untuk bayar utang.
Komang di Tohpati menyatakan terobosan
pemerintah dengan memberi insentif dirasa tidak tepat
karena penyalurannya belum jelas.
Sebaiknya dana itu
diberikan kepada DPR dan pemerintah agar lebih kaya
karena kebijakan itu semua merupakan hasil kerja sama
antara DPR dan pemerintah untuk membuat masyarakat
tambah miskin bukan menyejahterakan rakyat.
Di Indonesia sumber
daya alamnya cukup kaya, sebaiknya manfaatkan dengan
baik daripada menaikkan BBM.
Wayan Pande di Karangasem menilai
pemerintah sepertinya tidak melihat masyarakat kecil
banyak yang menjerit.
Sekarang harga-harga produk pertanian murah dan
menurun, kita berharap mereka yang memiliki jabatan
strategis di pusat sekali-kali turun ke lapangan dan
melihat sejatinya seperti apa
kondisi petani kita sebenarnya.
Sebaiknya kita
tunggu realisasi nyatanya baru bisa dipercaya.
Sudira di Gianyar menyatakan kebijakan
ini sifatnya omong kosong untuk sekadar menghibur
rakyat agar tidak ikut-ikutan demo kenaikan BBM. Di
Bali khususnya debit airnya melimpah ruah namun petani
kesusahan mendapatkan biaya untuk memperbaiki saluran
irigasi dan tanggul yang rusak sehingga air menjadi
permasalahan sampai petani begadang akibat persoalan
air. Kalau betul-betul pemerintah memberikan insentif
agar mengawasi penyaluran dana
ini dengan baik.
Sementara menurut Ketut Parta di
Gianyar rupanya kebijakan kenaikan BBM ini sangat
sulit bagi pemerintah, maka yang diambil memang harus
seperti itu, mau tidak mau kalau bangsa ini selamat
harus berani mengambil sikap mengorbankan satu pihak,
bagaimana membuat maju kalau terus mensubsidi rakyat
secara besar. Kebijakan yang
diambil ini sebenarnya mengorbankan diri seorang
pemimpin, hal ini sudah diambil mempertaruhkan harga
diri dan merupakan kebijakan yang sangat sulit.
Kenaikan ini merupakan pil pahit yang harus ditelan
namun jangka panjangnya akan
menguntungkan semua pihak.
Untuk mengimbangi kenaikan itu maka
sewajarnya masyarakat diberikan insentif.
*
wisnu
