Golkar belum Ajukan ''Reshuffle'' Kabinet 

Jakarta (Bali Post) -
Partai Golkar membantah telah mengajukan rencana reshuffle kabinet melalui meja wakil presiden. Penegasan ini dikemukakan salah satu Ketua DPP Partai Golkar Andi Mattalatta di Jakarta, Minggu (30/1) kemarin. Menurutnya, Partai Golkar tidak memiliki ambisi masuk di pemerintahan dalam 100 hari pemerintahan Yudhoyono. Meskipun demikian, Andi menilai kinerja sejumlah menteri memang di bawah standar dan bila terus memburuk bisa dilakukan reshuffle. 

Presiden Yudhoyono sendiri sebelumnya menegaskan beberapa menteri dianggap tidak maksimal dalam menjalankan program 100 hari pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu. Kata Presiden, sejumlah menteri itu telah ditegur dan dipantau kinerjanya. Namun, Presiden belum akan melakukan reshuffle kabinet. Para menteri masih diberi kesempatan untuk memperbaiki kinerjanya. Mereka di bawah langsung pengawasan Presiden. 

Logika politik di parlemen menunjukkan, Partai Golkar ingin terlibat dalam pemerintahan. Dengan masuknya Wapres Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum Partai Golkar, wajar jika kader Golkar mengisi jabatan menteri. Dengan melihat kinerja beberapa menteri di Kabinet Indonesia Bersatu yang tidak maksimal, Golkar dikabarkan telah menyusun konsep reshuflle tersebut.  

Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla yang juga Wakil Presiden dianggap sebagai pintu masuk yang pas. Andi Mattalatta mengaku belum menerima informasi mengenai rencana tersebut. ''Kami belum menerima informasi itu. Dalam rapat DPP juga tidak dibicarakan rencana reshuffle kabinet,'' tutur Andi.  

Namun, Andi mengakui ketika Jusuf Kalla menjabat ketua umum partai, masuknya kader Golkar di kabinet merupakan sesuatu yang wajar. Sebab, Golkar merupakan partai pemenang pemilu dan memiliki 128 kursi di parlemen. Namun, jika Golkar mendesakkan rencana reshuffle tersebut, ''Partai Golkar nanti dikatakan terlalu ambisius dan hanya mengejar jabatan. Apalagi 100 hari ini belum bisa dipakai untuk mengukur atau menilai kinerja pemerintahan.''  

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR-RI ini melihat 100 hari pemerintahan Yudhoyono masih banyak kekurangan. Ini disebabkan janji-janji Presiden Yudhoyono tidak dimanivestasikan arah kebijakan yang kongkret yang bisa dilaksanakan oleh para menterinya. Akibatnya, sejumlah menteri masih melakukan identifikasi masalah. ''Selain itu, kondisi objektif pemerintahan dalam menghadapi bencana alam ikut mempengaruhi buruknya kinerja beberapa menteri,'' katanya.  

Buruknya kinerja sejumlah menteri itu, imbuh orang dekat Jusuf Kalla ini,  tidak harus diselesaikan dengan cara reshuffle. ''Minimal, setelah 100 hari ini, mereka harus meningkatkan kinerjanya dua kali lipat. Ini disebabkan beban tugas mereka memang sangat berat,'' terangnya. Namun, bila udah enam bulan atau satu tahun berjalan, jika  kinerja beberapa menteri tersebut tetap saja stagnan, bukan tidak mungkin reshuffle bakal dilakukan. ''Minimal, kita bisa melakukan judgment,'' ungkapnya diplomatis. (kmb7)