Kebijakan
Perpajakan Hambat Masuknya Investor
Jakarta
(Bali Post) -
Salah satu penyebab utama minimnya investasi di Indonesia
adalah masalah perpajakan. Jika pemerintah berani
memberikan stimulus di sektor ini, diharapkan investasi
akan naik dan membuka kesempatan kerja baru. Demikian
ditegaskan pejabat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Johnny W. Situmorang dalam makalah berjudul "Tax
Reform, Harapan Investor Terhadap Reformasi Perpajakan"
di Jakarta, belum lama ini.
Menurut Johnny,
permasalahan perpajakan tidak hanya menyangkut kebijakan,
tetapi juga praktik perpajakan, seperti perilaku aparat
pajak dan restitusi (pengembalian kelebihan setoran pajak).
Secara tegas dia mengatakan, permalahan perpajakan bisa
menjadikan penghambat investasi.
Dikatakannya,
dibandingkan dengan negara kompetitor, seperti Cina,
Vietnam, dan Thailand, tarif PPh badan Indonesia merupakan
yang tertinggi. Bahkan, untuk Pajak Penjualan atas Barang
Mewah (PPn-BM) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di ketiga
negara tersebut tidak ada. Dia mengungkapkan, setidaknya
ada tiga harapan investor dalam pembaharuan perpajakan.
Pertama, adil, jelas dan pasti, pembayaran yang nyaman dan
ekonomi. Kedua, pembaharuan pajak tidak hanya menjadi
masalah domestik juga internasional sejalan dengan
globalisasi, yakni penghindaran pajak berganda dan
penggelapan pajak. Ketiga, untuk kawasan tertentu, seperti
Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan daerah perbatasan,
diperlukan perlakuan khusus, seperti pembebasan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) importasi barang modal dan bakan
baku, serta tax holiday.
Merosot
Tajam
Johnny mengungkapkan peran investasi terhadap pertumbuhan
ekonomi sebelum dan setelah krisis merosot tajam. Bila
sebelum krisis kontribusi investasi terhadap Produk
Domestik Bruto (PDB) mencapai 33 persen, tapi selama
krisis kontribusi investasi terhadap PDB hanya 17-19
persen. Sementara itu, kebutuhan investasi dalam menopang
sasaran pertumbuhan ekonomi lima persen mencapai 25 persen
dari PDB. Dia memperkirakan, untuk mencapai sasaran
pertumbuhan ekonomi tahun 2004 sebesar 4,8 persen
setidaknya dibutuhkan investasi 24 persen dari PDB atau Rp
479,93 trilyun.
Dalam skenario
pembangunan ekonomi sepanjang tahun 2004, dia
mengungkapkan, nilai PDB diprediksikan mencapai Rp 1.999,7
trilyun. Inflasi 6,58 persen, kurs rupiah 8.600/dolar AS,
suku bunga SBI 8,5 persen dan defisit anggaran 1,2 persen.
Lebih jauh diuraikan, sumber investasi itu sendiri
diharapkan berasal dari nasional 12,5 persen dari PDB atau
Rp 249,96 trilyun, invesasi asing 11,5 persen dari PDB
atau Rp 229,97 trilyun atau 28,4 milyar dolar AS.
Mengenai persetujuan
PMDN tahun 2003, dia mengungkapkan ada 181 proyek senilai
Rp 48,48 trilyun atau 96,3 persen dibanding 2002. Dari
jumlah itu ada potensi penyerapan tenaga kerja sebanyak
98.826 orang dan tenaga kerja asing 591 orang, dan
menimbulkan potensi ekspor 2,49 milyar dolar AS. Untuk
penanaman modal asing, ada 1.024 proyek senilai 13,21
milyar dolar AS yang disetujui atau 89 persen dibandingkan
tahun 2002. Dari nilai itu diharapkan ada potensi
penyerapan tenaga kerja sebanyak 282.414 dan tenaga kerja
asing 6.172 orang dengan potensi ekspor 5,99 milyar dolar
AS. (kmb2)
Skenario
ekonomi 2004
PDB diprediksikan Rp 1.999,7 trilyun
Inflasi 6,58 persen
Kurs rupiah 8.600/dolar AS
SBI 8,5 persen
Defisit anggaran 1,2 persen
PMDN Rp 249,96 trilyun
PMA Rp 229,97 trilyun
|
