Tes CPNS di Berbagai Daerah--
Di
Jakarta Kacau, di Jatim Ditunda
Jakarta
(Bali Post) -
Tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Jakarta terjadi
kekacauan. Tes untuk masuk Departemen Kesehatan dan RS
Cipto Mangunkusumo yang dipusatkan di Gelora Bung Karno (GBK)
kekurangan lembar soal dan lembar jawaban hingga ribuan.
Akibatnya, peserta berebut soal ujian. Selain itu, peserta
tes juga menggunakan lembar jawaban darurat.
Lain lagi di Jatim
dan Jawa Barat. Di Jatim pelaksanaan testing ditunda
karena soal tak selesai dicetak. Sementara di Jawa Barat,
ada beberapa daerah tak bisa melaksanakan tes Rabu kemarin,
karena soal tak sampai akibat gangguan cuaca. Koordinator
Penyelenggara Tes CPNS di Gelora Bung Karno, Sutanto,
mengaku angkat tangan. ''Ini semua kewenangan BKN. Kami
hanya menerima soal saja. Memang, kami akui ini kurang
koordinasi. Saya juga akan protes keras,'' ujarnya.
Semrawutnya tes CPNS
di GBK itu berawal dari lembar soal untuk tes susbtansi
kesehatan yang tidak dibagi rata. Ribuan peserta yang
duduk di sekitar 24 sektor, sekitar 5 sektor di antaranya
tidak mendapatkan soal tes ketiga. Kata Sutanto,
ketidaktersediaan soal itu akibat panitia penyelenggara
tidak menerima kiriman soal sesuai kebutuhan. Panitia
kemudian mengumumkan bahwa tes substansi kesehatan
dianggap tidak ada. Peserta yang mengisi dua tes, yaitu
pengetahuan umum dan psikotes dianggap telah ikut ujian.
Setelah diumumkan demikian banyak peserta yang keluar
ruangan. Tetapi, ketika panitia membagikan sisa soal,
peserta berebut kembali.
Rini Astuti, peserta
yang berada di sektor 13, mengaku telah menyelesaikan
seluruh soal lengkap. Di sektor 13, semua lembar soal
lengkap, begitu juga lembar jawabannya. Dia hanya berharap
seleksi penerimaan PNS ini dilakukan secara transparan dan
tidak ''main belakang''.
Ditunda
Sementara itu, tes
CPNS di berbagai daerah di Jatim juga kacau. Ini akibat
keterlambatan pencetakan dan distribusi materi tes.
Gubernur Jatim Imam Utomo akhirnya memutuskan untuk
menunda tes hingga 1 Desember mendatang. Penundaan
tersebut disampaikan Gubernur Imam Utomo di sela-sela
melakukan sidak di percetakan PT Puri (Grup PT Panca Wira
Usaha) di Jalan Tanjung Anom.
Gubernur mengatakan
tes penerimaan CPNS di lingkungan kabupaten/kota dan
Pemprop Jatim ditunda karena terdapat kesalahan teknis
pada percetakan. Soal penundaan itu, pihaknya sudah
melapor kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan
Wapres Jusuf Kalla.
Imam Utomo
menyatakan pihaknya sudah memberikan teguran serta meminta
pertanggungjawaban kepada pihak percetakan tentang
keterlambatan ini. ''Saya sudah minta Bupati dan Wali Kota
bahwa ada beberapa kesalahan teknis dari percetakan. Nanti
akan kita periksa.''
Dituntut
Mundur
Ditundanya tes CPNS
di Banyuwangi ternyata menimbulkan reaksi. Kabar penundaan
itu memicu kekesalan dari tujuh ribu peserta. Mereka
menumpahkan kekesalannya itu dengan menggelar long march
dari lokasi tes ke gedung DPRD Banyuwangi. Di gedung wakil
rakyat ini, mereka mendesak Pemkab Banyuwangi bertanggung
jawab dan menjelaskan secara detail alasan pembatalan
tersebut.
''Kalau memang mau
dibatalkan, kenapa tidak kemarin-kemarin kami diberi tahu.
Kok mendadak seperti ini,'' ujar Ario, peserta seleksi
CPNS dari Kecamatan Pesanggaran.
Menurutnya, indikasi
bakal dibatalkannya seleksi penerimaan CPNS kemarin itu
sudah dirasakan sejak pukul 07.00 WIB. Saat itu, kata Ario,
panitia mengumumkan bahwa pelaksanaan tes pukul 09.00 WIB.
Pukul 09.00 WIB muncul pengumuman lagi bahwa tes
dilaksanakan pukul 11.00 WIB. Karena kuatnya keinginan
menjadi PNS, mereka bertahan di lokasi tes meski belum ada
penjelasan resmi mengapa tes ditunda. Tepat pukul 10.50
WIB mereka dikejutkan oleh pengumuman ketiga bahwa seleksi
penerimaan CPNS ditunda dengan waktu yang belum ditentukan.
Pengumuman itu
membuat mereka marah. Mereka mendatangi Badan Kepegawaian
Daerah (BKD) untuk meminta penjelasan. Namun, Kepala BKD
Drs. H. Suryanto, M.M. tidak berada di tempat. Mereka
akhirnya bergerak ke gedung DPRD, agar wakil rakyat itu
memanggil Kepala BKD dan Ketua Panitia.
''Kalau Kepala BKD
dan Ketua Panitia tidak hadir, suruh mundur saja. Karena
sudah menelantarkan kami, rakyat kecil ini,'' teriak salah
seorang peserta. Pukul 13.30 WIB, kedua pejabat yang
ditunggu itu hadir di gedung DPRD. Ketua Panitia Seleksi
Penerimaan CPNS Kabupaten Banyuwangi Drs. H. Soedjiharto,
M.M. menjelaskan, seleksi CPNS tahun ini ditangani
pemerintah pusat. Banyuwangi dan kabupaten/kota lain di
Indonesia hanya menjadi pelaksana. Sehingga penundaan
tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, karena
naskah tes dibuat oleh masing-masing propinsi. (gik/059/kmb7)
|
