Harga Elpiji
Diusulkan Naik Rp 4.000 per Kg
Jakarta
(Bali Post) -
PT Pertamina (Persero) mengusulkan kenaikan harga elpiji
hingga Rp 4.000 per kg pada awal tahun mendatang. Saat ini,
harga jual elpiji sebesar Rp 3.000 per kg dinilai masih di
bawah biaya pokok produksi Pertamina.
"Kita masih
melakukan evaluasi dan bersama dengan pihak-pihak terkait
menetapkan kapan sepantasnya kenaikan harga elpiji
dilakukan," ujar Direktur Pemasaran dan Niaga
Pertamina Arie Soemarsono kepada pers di Jakarta, Rabu
(24/11) kemarin. Menurutnya, kenaikan harga elpiji sebesar
Rp 1.000 per 100 gram dilakukan secara bertahap.
Kemungkinan kenaikan harga elpiji maksimal Rp 4.000 per
kg, baru bisa tercapai pada awal tahun mendatang. Arie
menegaskan, langkah menaikan harga elpiji mutlak dilakukan,
apalagi di saat Pertamina mengalami kesulitan arus kas.
Hal tersebut tidak terlepas adanya public service
obligation -- pemberian tugas pemerintah kepada Pertamina
untuk menyalurkan bahan bakar minyak (BBM).
Melonjaknya harga
minyak mentah menyebabkan biaya pengadaan subsidi BBM
membengkak dalam APBN yang semula dianggarkan Rp 19,2
trilyun menjadi Rp 59 trilyun. Sehingga, Pertamina setiap
bulan membutuhkan dana sebesar 1 milyar dolar AS atau Rp 9
trilyun untuk mengimpor BBM. Apalagi, harga elpiji yang
dijual, sambung Arie, masih di bawah harga produksi.
"Adanya
masalah-masalah yang dihadapi Pertamina membuat kita
kewalahan. Jadi kita harus menyesuaikan harganya,"
ujarnya. Menurutnya, Pertamina selaku persero berhak
mengambil keuntungan dalam kegiatan bisnisnya. Karena itu,
dapat saja langsung menaikkan harga jual.
Namun, pihaknya
tetap mengkonsultasikan dan mensosialisasikan terlebih
dahulu kepada pemerintah kebijakan tersebut. Ditambahkan,
dengan harga jual elpiji saat ini sulit bagi Pertamina
meningkatkan kualitas pelayanan lebih baik. "Kita
realistis saja. Pasar elpiji sudah terbuka, siapa pun
boleh masuk ke dalam bisnis ini. Tetapi karena dinilai
merugi, tidak ada yang mau masuk," papar Arie
menjawab pernyataan pengurus YLKI Sudaryatmo yang meminta
Pertamina meninggalkan bisnis elpiji.
Juru Bicara PT
Pertamina M Harun menyatakan bisnis elpiji yang digeluti
Pertamina berbeda dengan BBM. Pada bisnis produk elpiji,
Pertamina tidak mendapat subsidi APBN melalui pemerintah.
"Kami menjalankan bisnis elpiji bukan atas penugasan
pemerintah, karena bisnis elpiji tidak disubsidi. Jadi
wajar, jika Pertamina ingin memperoleh margin yang wajar.
Namun, kita tetap memperhitungkan kondisi masyarakat.
Karena itu, kenaikannya dilakukan bertahap," terang
Harun dalam keterangan tertulis yang diterima Bali Post.
Harun menegaskan,
harga jual elpiji saat ini tidaklah relevan dibandingkan
harga minyak tanah yang disubsidi pemerintah. Apalagi,
selama ini sebesar 69% konsumen elpiji berasal dari rumah
tangga. Sementara 13% konsumen berasal dari kalangan hotel
berbintang dan 18% dari kalangan industri. (kmb1)
|
