Jakarta (Bali Post) -
Empat pesawat tempur Sukhoi dan dua helikopter Mi-35 resmi diserahkan pemerintah Rusia yang diwakili Baturin dan Alexander Khaminov kepada pemerintah Republik Indonesia diwakili Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Widjanarko Puspoyo, dalam suatu acara di Skadron Teknik 021 Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Sabtu (20/9) kemarin.

Setelah serah terima, Dirut Perum Bulog menyerahkan empat pesawat dan dua helikopter itu kepada Sekjen Departemen Pertahanan (Dephan) Marsekal Madya (Marsdya) Supriyadi yang langsung menyerahkannya kepada Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto. Usai menerima keempat Sukhoi dan dua heli Mi-35 itu Panglima TNI langsung "membaginya" kepada Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal Chappy Hakim sebagai pengguna empat pesawat Sukhoi dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Ryamizard Ryacudu, sebagai pengguna Helikopter Mi-35. Turut menyaksikan serah terima itu, Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) Rini Soewandi, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana Bernard Kent Sondakh, serta pejabat di lingkungan Dephan dan Mabes TNI.

Sebelum upacara serah terima dilakukan, hadirin dibuat terpukau oleh kecanggihan manuver helikopter Mi-35. Heli supercanggih ini bisa berjalan maju-mundur, menukik hingga kemiringan 45 derajat dengan ekor di atas. Heli ini juga bisa berputar dengan poros di hidung.

Kecepatan maksimal heli sekitar 300 km/jam. Heli ini memang dipersiapkan untuk pertempuran di medan laga. Maka jangan kaget bila sejumlah persenjataan juga menjadi bagian penting heli racikan Rusia ini. Sebenarnya, uji terbang terhadap empat pesawat tempur Sukhoi di Lanud Iswahyudi, Maospati, Magetan, Jawa Timur. Uji ini dilakukan karena Sukhoi dibawa ke Indonesia dalam kondisi pretelan. Sedangkan, Helikopter Mi-35 menjalani uji terbang di Lanud Halim Jumat (19/9) lalu.

Umumkan ke ASEAN
Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto mengemukakan, Mabes TNI Cilangkap akan memberitahu negara negara ASEAN berkaitan penambahan kekuatan TNI. "Ini kita lakukan karena ada etika kalau kita menambah pesawat, kita saling memberikan informasi mengenai penambahan kekuatan baru tersebut," tegasnya.

Dijelaskan Panglima, penambahan pesawat ini dilakukan agar TNI tidak tertinggal dalam teknologi kemiliteran. "Kami harapkan nantinya, pesawat ini menjadi kekuatan real sistem pertahanan negara," ujarnya. Tentu saja, untuk hal itu, Panglima menyebut keperluan minimal persenjataan. Misalnya, pesawat jenis Sukhoi diperlukan satu skuadron atau 16 pesawat. Panglima tetap mengandalkan cara-cara imbal beli sebagai jalan keluar dari sulitnya anggaran negara dewasa ini. "DPR kan tidak keberatan dan Rusia juga bisa menerima cara ini," tambah dia.

Sementara itu, Widjanarko berjanji akan membeli kembali pesawat serupa dari Rusia demi melengkapi kekuatan sistem pertahanan TNI. Janji Widjanarko ini seakan menyepelekan kerja Pansus Sukhoigate DPR yang sempat mempersoalkan prosedur pembelian. Selain tidak prosedural, pembelian itu dinilai cacat karena menabrak sejumlah undang-undang. Pembelian pesawat tempur dari Rusia itu dilakukan melalui Rosoborron Export dengan sistem imbal beli. "Tetapi, nanti kami tetap akan melakukannya dengan cara-cara prosedural dan sesuai UU," kata mantan anggota DPR asal Fraksi PDI-P itu.

Widjanarko mengaku tak punya pilihan lain. Anggaran negara cekak. Sementara, imbal beli dianggap satu-satunya cara yang cukup murah untuk menambah kekuatan TNI. Sementara bila mengandalkan barang canggih dari negara-negara Barat, misalnya AS, DPR sepertinya sudah ogah-ogahan. Sebab, pengalaman menunjukkan, AS sering mengembargo spare part peralatan tempur yang diproduksinya. Barat juga acap melarang pesawatnya dipakai menumpas pemberontak.

Tambah Kapal Selam
Setelah melengkapi pesawat tempur sebagai kekuatan pertahanan udara, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto mengatakan, TNI berencana akan melengkapi kekuatan laut dengan kapal selam. ''Kita memang ada rencana akan membeli kapal selam untuk pembangunan pertahanan ke depan, karena memang harus begitu,'' katanya.

Rencana tersebut, menurut Tarto, bertujuan untuk memiliki kemampuan mempertahankan negara secara maksimal. Sebab, kalau tidak punya program memperbarui apa yang ada, dikhawatirkan TNI tidak punya kemampuan mempertahankan negara secara maksimal. Kapal selam yang ada sekarang ini, jelas Tarto, usianya sudah 20 tahun, maka perlu diremajakan. Jadi memang sudah sangat urgen untuk memiliki kapal selam.

Kondisi sekarang, tutur dia, Indonesia memang punya 12 kapal selam sejak tahun 1960-an. Tetapi sekarang tinggal 2 kapal selam yang bisa beroperasi. Tarto mengungkapkan, kapal selam itu senjata paling ampuh dalam perang laut. Negara yang mempunyai kapal selam, kata Tarto, selama ini akan ditakuti, bahkan paling ditakuti. ''Orang akan berpikir 20 kali jika ingin menyerang negara yang memiliki banyak persenjataan kapal selam,'' papar Tarto memberi alasan. (010/kmb7)