PEMBACA yang budiman, topik bahasan kita mengenai gagasan membentuk peradilan agama Hindu kita sudahi, dan kami berterima kasih kepada Anda yang sudah berpartisipasi. Topik kita berikutnya mengenai ajakan agar kita mewaspadai potensi-potensi kerawanan menjelang sampai berlangsungnya Pemilu 2004. Pemilu 2004 seharusnya diselenggarakan secara berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya. Namun, banyak tantangan menjelang pemilu ini. Ada titik rawan menjelang Pemilu 2004 yang harus diwaspadai. Titik rawan tersebut terutama menyangkut partai politik. Sekarang ini sudah terdaftar 237 parpol di Depkeh dan HAM. Jumlah ini diperkirakan akan meningkat. Lebih dari separo akan menjadi parpol yang tidak diakui keabsahannya sebagai badan hukum. Ini mengingat sulitnya memenuhi syarat-syarat eksistensi legal yang ditentukan dalam UU tentang Parpol. Parpol yang tidak diakui keberadaannya pasti akan memberi reaksi dan protes keras; bisa menempuh jalur hukum, seperti mengajukan judicial review, gugatan peradilan ke PTUN atau aksi legal lainnya.

Titik rawan lainnya, dalam pelaksanaan pemilu nanti, yang perlu diwaspadai adalah tahap pendaftaran pemilu, kampanye pemilu, pencoblosan atau pemungutan suara, penghitungan suara dan dana kampanye. Untuk itu seluruh komponen rakyat harus membangun komitmen dan bersikap konsisten dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam UU Pemilu sudah ada aturan tentang ketentuan pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran. Sanksinya pun ada. Kalau itu tidak ditaati akan terjadi anarkisme.

Di sisi lain kesiapan aparat mengamankan pesta demokrasi 2004 juga bisa menjadi celah titik rawan. Namun kriminalitas dapat dieliminasi kalau semua pihak dapat bekerja sama, peduli keamanan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembaca budiman, kami percaya Anda semua peduli terhadap keamanan wilayah, khususnya Bali. Lalu peran apa yang bisa Anda lakukan, sebagai warga adat, bagian dari masyarakat yang peduli, baik terhadap keamanan lingkungan Bali maupun kelancaran pesta demokrasi. Silakan kirimkan pemikiran atau pendapat mengenai hal ini? Silakan kirim pendapat Anda ke Redaksi Bali Post Jl. Kepundung 67 A Denpasar, kode pos 80232, sertai fotokopi identitas yang masih berlaku. Kami tunggu hingga 20 Mei 2003. Bisa juga mengirim melalui E-mail: balipost@indo.net.id dengan identitas jelas.