kembali ke halaman depan

 

 

 

 

Rabu Umanis, 19 Pebruari 2003

 Artikel


Sudah sangat nyata, pluralitas Bali dan yang dihadapi maupun dilakoni manusia Bali kini di Bali maupun di luar Bali tidak lagi sebatas agama dan etnis, tetapi juga profesi, ruang, bahkan ideologi. Dalam ''pertarungan'' aneka kepentingan itu, bila desa adat di Bali tidak sanggup berevolusi dengan benar pada suatu kurun nanti bukan mustahil justru akan keropos sendiri dari dalam akibat tidak responsif terhadap tantangan baru dari luar. Tentu sangat tidak diharapkan desa adat kelak bakal dicatat keropos justru karena menjadi ''tembok penjara'' atau beban berat bagi warganya sendiri.

-----------------------------------------

Desa Adat: Benarkah Benteng Terakhir Bali?
Oleh : I Putu Gede Satya

DI antara beragam pujian yang dialamatkan kepada desa adat, sanjungan bahwa desa adat sebagai benteng terakhir Bali itulah yang kerap dilontarkan, sekaligus paling menarik dicermati. Pertanyaan bisa diajukan dengan segera di sini: benarkah desa adat merupakan benteng terakhir budaya Bali? Tidakkah justru sebaliknya, bahwa justru desa adatlah yang paling berpotensi besar, meskipun laten, untuk menghancurkan Bali, dengan berbagai aturannya?

Pertanyaan paradoksal demikian dapat dipastikan tidak populer. Namun demi untuk mewujudkan secara nyata ''harapan'' yang terkandung pada pernyataan pujian bahwa desa adat merupakan benteng terakhir Bali itu, maka pertanyaan antitesis tadi justru sangat penting diajukan secara terbuka untuk didiskusikan. Dari sini nantinya diharapkan tumbuh penilaian secara objektif secara internal oleh warga adat sendiri, sanggup ataukah tidak warga desa adat Bali menanggung ''harapan'' sebagai benteng terakhir Bali -- yang sejatinya sungguh berat. Tentu sangat tidak diharapkan pujian penuh harapan demikian justru akhirnya menjadikan warga adat Bali sombong, dan akhirnya justru menderita, merana sendiri karena menanggung beban harapan yang sangat berat, di luar kemampuan riil adat sendiri.

Paradoks Harapan

Sanjungan penuh harapan bahwa desa adat sebagai benteng terakhir budaya Bali, bisa saja menghamparkan dua kenyataan saling paradoksal. Di satu sisi desa adat memang memiliki potensi untuk menjadi benteng pertahanan kebudayaan Bali dalam arti seluas-luasnya. Namun sebaliknya bisa pula menjadi potensi paling besar menghancurkan Bali dari dalam (internal) secara perlahan. Aturan adat yang ketat di satu sisi memang terbukti bisa ''memaksa'' warga adat untuk patuh menjalankan kewajiban adat dan agama secara formal. Namun sekaligus juga berpotensi ''gagal'' menumbuhkan kesadaran dari dalam warga adat sendiri untuk menjalankan kewajiban adat dan agama secara otomatis, sebagai kebutuhan yang semestinya dilakukan. Akibatnya, adat Bali secara kolektif cenderung tidak memberi ruang tumbuh (ataupun tidak respek) bagi alternatif baru, baik pemikiran maupun perilaku, di luar adat.

Jujur mesti diakui sanksi adat yang keras, ketat, utamanya sanksi sosial dengan berbagai tahapannya dari yang teringan, sedang, sampai yang terkeras berupa sanksi pengucilan (kasepekang) itulah yang kini lebih ditakutkan pada lembaga desa adat. Masalahnya, sanksi adat itu justru sering dimunculkan secara kolektif setelah orang yang dikenai sanksi itu mati, bukan saat dia masih hidup. Dari sisi ini memang tidak berlebihanlah bila ada yang menyimpulkan bahwa sungguh susah mati di Bali, sungguh tidak mudah menjadi mayat di Bali, karena keketatan sistem berkelompok dalam bentuk banjar atau desa adat itu sendiri.

Kondisi demikian lantas menjadikan orang Bali sebagai warga adat senantiasa mengupayakan ''investasi sosial''. Tuntutan ''berinvestasi sosial'' di sini cenderung diartikan dalam lingkup ruang yang sangat terbatas, yakni hanya sebatas di banjar adat bersangkutan. Dengan begitu, meskipun seorang Bali dikenal sangat murah hati, rajin membantu orang lain, dermawan, berprestasi bagus, mengharumkan nama Bali bahkan Indonesia di lingkup dunia. Namun apabila yang bersangkutan tidak pernah madelokan atau manyama braya di lingkup banjar adatnya maka masalah serius bisa saja bakal membelitnya setelah dia menjadi mayat.

Di tingkat ini desa adat yang banyak dipuji-puji itu justru cenderung tidak memberi kontribusi real terhadap kemajuan dan pencapaian prestasi warga adatnya sendiri, terkecuali (barangkali) dalam tataran nilai normatif yang berimbas pada watak individu bersangkutan. Di luar itu adat cenderung menjadi penghalang gerak langkah manusia Bali berprestasi di luar lingkup teritori banjar/desa adat bersangkutan, atau paling luas sebatas teritori Bali. Tidak heran bila sangat jarang ada orang Bali tampil sebagai tokoh nasional, baik secara fisik maupun dalam kontribusi pemikiran. Beberapa tahun belakangan ini bahkan ada kecenderungan transmigran Bali yang sudah 2-3 generasi di luar Bali pun ''mengutus'' satu keturunannya untuk balik lagi ke Bali, berdesa adat lagi di desa adat semula, meskipun tidak lagi memiliki tanah (karang) di desa adat bersangkutan.

Desa dalam pemahaman umum yang kini dominan diartikan di Bali hanyalah sebatas sebagai wewengkon teritori banjar atau desa adat bersangkutan dan statis, bukan ruang yang tidak terbatas, sangat terbuka, dan dinamis. Pemahaman statis semacam ini disadari ataupun tidak, telah memicu berbagai konflik antara warga adat sebagai individu dengan warga adat sebagai kelompok kolektif di pihak lain. Kecenderungan ini tampak bakal kian membesar, baik dalam arti kuantitatif maupun kualitatif kasus, di tengah kian tingginya mobilitas manusia Bali dan kian tidak terbatasnya ruang geografis yang bisa dijangkau manusia Bali.

Konsekuensi pemahaman statis desa sebagai teritorial semata adalah bahwa setiap warga adat ''dipaksa'' untuk kembali lagi ke teritori banjar/desa adatnya, atau bahkan ke lingkaran lebih kecil, seperti patus. Bila tidak bisa saat hidup, saat yang bersangkutan mati nanti. Di sinilah ''investasi sosial'' dalam lingkup lokal sebatas wewengkon banjar/desa adat menjadi mutlak, tanpa memandang yang bersangkutan berkemampuan secara ekonomi berpangkat tinggi, berprestasi mendunia, dan lain-lain. Dalam standar penilaian warga adat yang menetap di teritorial banjar/desa adat itu, ''investasi sosial'' dimaksud sering sebatas diartikan sebagai kontribusi fisik semata, dan sangat rendah penghargaan terhadap kontribusi nonfisik. Ikut hadir membuat katik sate, nyepit tiing, mebat, dan sejenisnya, misalnya, justru lebih diapresiasi tinggi daripada kontribusi lain, karena alasan tradisi. Padahal, bagi sebagian warga adat yang telah bergerak di sektor nonagraris, kegiatan fisik semacam itu cenderung dinilai bukan substansi. Yang lebih penting lagi, tidak setiap mereka yang bergerak di sektor jasa dan industri akan dengan mudah dapat ''mencuri'' waktu untuk kegiatan fisik demikian. Terkecuali yang bersangkutan pemilik modal sekaligus pemilik badan usaha, bukan sebagai pegawai atau pekerja di badan usaha.

Kesediaan Berbenah

Di titik itulah tiada terhindarkan bakal terjadi tarik-menarik kepentingan antara warga adat yang tinggal menetap di wewengkon teritorial banjar/desa adat dengan warganya yang berada di luar banjar/ desa adat. Ada jurang pemahaman dan pengertian yang sangat lebar antara kedua pihak, dan amat kerap menyuburkan rasa dendam, curiga, lebih kerap lagi rasa cemuru yang pada akhirnya bermuara pada perlakuan tidak sedap oleh warga adat terhadap mayat warganya yang mati kelak. Sanksi ''perlakuan'' yang diberikan itu sering tidak mencerminkan keluhuran nilai-nilai kemanusiaan. Dari kenyataan ini lantas muncul penilaian miring bahwa desa adat hanya jumawa dan sibuk ''mempersulit'' warga adatnya sendiri namun sangat tidak berdaya manakala berhadapan dengan pihak luar, seperti mengurus warga pendatang (terutama yang beda etnis dan beda agama), menolak keinginan buruk pemerintah (dinas) maupun investor yang bahkan merugikan teritori maupun warga adat sendiri.

Di sanalah kegamangan terhadap pujian penuh harapan bahwa desa adat sebagai benteng terakhir Bali, justru sangat berpotensi sebaliknya: menjadi penghancur terdepan dan paling utama Bali. Hipotesis ini barangkali berlebihan, namun bisa juga realistis, bukan impian kosong. Terkecuali bila ada kesepakatan bersama dan kesediaan diri dari desa adat se-Bali untuk merumuskan ulang keberadaannya. Mesti diakui jujur desa adat didesain pada zamannya untuk memformulasikan kebutuhan manusia untuk berkelompok dalam banyak kesamaan. Mulai dari agama/keyakinan religius (parhyangan), etnisitas (pawongan), hingga teritori (palemahan) yang terbatas. Meskipun prinsip-prinsipnya sangat menghargai pluralitas (desa mawa cara, desa-kala patra, dan lain-lain) yang berpotensi universal, namun pemahaman dan praktik yang berlangsung dominan kini justru banyak mengabaikan prinsip-prinsip dasar keunggulan itu. Dalam banyak hal praktik di desa adat justru sangat menepiskan pluralitas, pilihan alternatif, lalu menghajar dengan sanksi kolektif (briuk/suryak siu) yang mutlak, tiada lembaga banding.

Sudah sangat nyata, pluralitas Bali dan yang dihadapi maupun dilakoni manusia Bali kini di Bali maupun di luar Bali tidak lagi sebatas agama dan etnis, tetapi juga profesi, ruang, bahkan ideologi. Dalam ''pertarungan'' aneka kepentingan itu, bila desa adat di Bali tidak sanggup berevolusi dengan benar pada suatu kurun nanti bukan mustahil justru akan keropos sendiri dari dalam akibat tidak responsif terhadap tantangan baru dari luar. Tentu sangat tidak diharapkan desa adat kelak bakal dicatat keropos justru karena menjadi ''tembok penjara'' atau beban berat bagi warganya sendiri.

Penulis, pengamat adat

 

CUACA


ACARA TV & RADIO


Radio Global FM 99,15 (LIVE)