Masyarakat
Perlu Kenyataan, Bukan Janji
Janji-janji dan
pernyataan pemerintah beberapa saat setelah tragedi bom di
legian Kuta sungguh manis. Saat itu berbagai komponen
pariwisata dikumpulkan di Hotel Putri Bali, Nusa Dua. Tak
kurang Menko Ekuin Dorodjatun Kuntjoro-Jakti pun hadir
untuk mengomandani pertemuan. Begitu pula dengan
menteri-menteri lain, termasuk Menbudpar I Gde Ardika.
==================================================
Seperti banyak
diberitakan media massa waktu itu, hasil pertemuan cukup
mengembirakan. Banyak poin-poin program untuk penyelamatan
Bali berhasil disepakati bersama. Bahkan, kata Ketua Bali
Tourism Board (BTB) I Putu Agus Antara, pemerintah waktu
itu berjanji mengucurkan dana recovery sebesar Rp 300
miliar.
Janji-janji inilah
yang membuat rakyat Bali waktu itu banyak berharap. Namun
setelah ditunggu beberapa bulan ternyata kabar itu tak
terdengar lagi. Tak salah bila kemudian sebagian
masyarakat mencurigai adanya penyalahgunaan dana Rp 300
miliar itu oleh oknum tertentu.
Tetapi Putu Agus
Antara sebagai Ketua BTB membantah tegas kecurigaan
semacam itu. Dia sendiri mengaku tidak tahu-menahu soal
kucuran dana tersebut. "Sampai sekarang saya tidak
tahu apakah dana tersebut sudah mengucur atau belum,"
tandasnya di sela-sela diskusi interaktif dengan Partai
Perhimpunan Indonesia Baru (PIB) di rumah makan Sari Warta
Boga, beberapa waktu lalu.
Kalau memang sudah
dikucurkan, menurut Antara, dana tersebut tidak pernah
melalui dirinya. Dan kalau memang belum disalurkan, Antara
mendesak agar pemerintah segera memenuhi janjinya.
"Rakyat tidak butuh janji-janji," tegasnya.
Ternyata masih banyak janji-janji pemerintah yang sejauh
ini hanya berupa kata-kata manis kepada Bali. Diantaranya
adalah janji bantuan dari Bappenas. Kebetulan waktu itu
Drs Putu Suasta MA yang masih menduduki kursi Ketua Forum
Merah Putih bersama jajaran tokoh LSM dan pejabat Bappeda
Bali bersama-sama berangkat ke Jakarta untuk melakukan
presentasi program di Bappenas. Hasilnya pun cukup
mengembirakan. Menurut Putu, waktu itu Bappenas berjanji
untuk membantu sejumlah dana dalam mendukung program
recovery Bali. Namun sampai sekarang, jelas Suasta, sampai
sekarang dana itu tidak juga ketahuan keberadaannya.
Masih ada satu lagi
seperti yang disampaikan Ketua BPD HIPMI Bali I Gde
Sumarjaya Linggih SE, yakni soal dana PUKK. Dana ini,
menurut Sumarjaya Linggih, merupakan hak para pengusaha
kecil yang diambil dari 1 persen keuntungan BUMN.
"Untuk jatah tahun 2002 saja sampai sekarang baru
tersalurkan 50 persen dan sisanya yang 50 persen sampai
sekarang belum juga diberikan. Lalu bagaimana mungkin
seorang seperti Laksamana Sukardi mengatakan bahwa akan
membantu recovery Bali?" tutur Demer, panggilan akrab
Sumarjaya Lingih.
Menurut Demer, kalau
memang pemerintah tidak mau membantu lebih banyak kepada
Bali sebaiknya memberikan hak-hak Bali yang memang
seharusnya dinikmati. "Tidak usah janji-janji,
berikan saja hak kami," tegasnya.
Dari berbagai fakta
di atas menunjukkan secara nyata bahwa pemerintah, baik
pusat maupun daerah Bali sendiri tidak memiliki sense of
crisis. Mereka berperilaku dan bertindak seolah-olah Bali
tidak menghadapi masalah besar. Padahal bahaya besar sudah
berada di depan mata masyarakat Bali bila tak segera
dicarikan penyelesaian secara signifikan. "Jadi tak
salah kalau sekarang banyak yang mengatakan bahwa para
pejabat itu sepertinya hanya berpura-pura simpati dan
peduli terhadap krisis yang melanda Bali, karena
kenyataannya memang belum terlihat tindakannya yang
signifikan dalam membantu pemulihan Bali," ujar Putu
Suasta.
Langkah
Irasional
Sementara itu
Sjahrir menilai bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh
pemerintah saat ini sudah irasional. Ia mencontohkan
program pesta seribu bintang yang digelar di Bali dengan
harapan bisa mengundang kehadiran. "Secara logika
sederhana saja mana mungkin para wisatawan asing mau
datang hanya karena Suara Mahardika manggung?" kritik
Sjahrir.
Sekjen Partai PIB
Drs Amir Karamoy MSc menambahkan bahwa acara semacam Bali
for The World itu kurang masuk akal kalau dianggap sebagai
program pemulihan pariwisata Bali. "Pada
ujung-ujungnya uang miliaran rupiah yang dikeluarkan juga
akan kembali lagi ke Jakarta, karena sebagian besar pihak
yang dilibatkan adalah orang-orang Jakarta. Mulai dari
artis, band, sampai panitianya juga. Jadi tidak ada yang
menetes ke masyarakat lokal Bali. Kalaupun ada sangat
kecil jumlahnya," tambahnya.
Menghadapi
ketidakjelasan sikap pemerintah seperti ini, sambung Putu
Suasta, diperlukan adanya desakan yang kuat dari rakyat
terhadap peran dan tanggung jawab pemerintah, khususnya
pemerintah daerah Bali. "Rakyat harus mendesak
pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis dan
kongkrit dalam waktu dekat ini," ujarnya.
Dalam pandangan
alumnus FISIPOL UGM ini, yang diperlukan bagi seorang
pemimpin Bali saat ini adalah keberanian. Dan untuk ini
sangat banyak hal yang seharusnya dilakukan. "Selain
langkah-langkah pemulihan yang harus terus dilakukan,
pemerintah juga harus melakukan tindakan kongkrit dalam
mengantisipasi kemungkinan terjadinya dampak sosial yang
muncul akibat kegagalan program recovery. Ini sangat
mendesak dilakukan," jelasnya.
Nah, disinilah,
membutuhkan keberanian dari seorang gubernur.
"Ggubernur harus berani memanggil dan mengumpulkan
para pemilik atau pengusaha hotel berbintang. Mintalah dan
kalau perlu haruskan mereka untuk tidak merumahkan atau
mem-PHK karyawannya selama proses pemulihan ekonomi tengah
berjalan. Bukankah mereka sebelumnya sudah banyak
menikmati hasil dari pariwisata Bali. Kini giliran mereka
yang harus berkorban. Ini merupakan cara yang paling
efektif," tuturnya.
Bila aksi PHK
dibiarkan terus, Suasta khawatir justru mempersulit proses
recovery Bali. Karena dengan meningkatnya jumlah
pengangguran, ancaman konflik sosial juga meningkat, dan
pada gilirannya sangat mengganggu jalannya program
pemulihan.
Seiring dengan
langkah tersebut, pemerintah daerah juga harus bersikap
tegas terhadap pemerintahan pusat yang tidak memenuhi
janji-jajinya. "Harus diingat bahwa bantuan yang
dibutuhkan masyarakat Bali adalah untuk sekarang ini di
saat semua rakyat menjerit. Kalau pengucurannya menunggu
waktu yang lama karena alasan birokratis atau lainnya,
maka rakyat sudah keburu terkapar," ujarnya.
Ia mengatakan, dalam
hukum apapaun dan di negara manapun, situasi darurat bisa
menghalalkan berbagai cara, termasuk soal birokrasi
seharusnya bisa dikesampingkan. Bahkan untuk menambah
sumber dana pun kalau perlu diambilkan dari pos lain.
"Tapi ini tak dilakukan. Dan ini sebagai bukti bahwa
memang tak ada sense of crisis dari para pemimpin kita.
Ini merupakan pelajaran bagi kita semua bahwa untuk ke
depannya jangan sampai salah memilih pemimpin," ujar
Ketua Pimpinan Daerah Partai PIB Bali ini. (sut)
|
