APA hendak dikatakan ketika data riset menunjukkan angka seperti ini: dari dua kasus kekerasan massal tiap bulan satu dasawarsa terakhir di Bali, lebih-lebih lagi lima tahun terakhir (1998-2003 ini yang setara dengan era "konon" reformasi), hampir 50 persen di antara sumbu pemicunya bermula dari sengketa anak muda. Variasinya beragam, mulai dari saling salip saat naik motor di jalanan, saling senggol, ditatap kelompok lain, salah paham di warung, sampai kenes-kenesan sepele berbau pelecehan gender mencolek cewek anak muda lain.

Tambah menggundahkan lagi manakala ketahuan gara-gara persoalan antaranak muda taruna-taruni di jalanan itu malah akhirnya berlanjut dengan menggebuk kulkul bulus banjar, sehingga tidak urung bergerombol ikut-ikutan khalaflah kaum tua membawa madik, tanpa menimbang-nimbang kritis dulu sumber sebabnya. Akibatnya jelas: antardua banjar saling berkelahi, saling habisi, sehingga tertebar tersemailah bibit dendam kesumat bergenerasi-generasi antarbanjar saling bertetangga. Manakala benih dendam ini menemui mega-simpul kendaraan politik sebagai pelampiasannya, aksi kekerasan berkebiadaban layaknya di Patandakan, Buleleng, 26 Oktober lalu pun meletus.

Mulai dari aksi bakar-bakaran fasilitas umum 21 Oktober 1999, sampai termutakhir (sementara ini) di Tabanan dan Buleleng itu, sudah begitu terang benderang sebenarnya dapat diidentifikasi: massa utamanya adalah kerumunan anak-anak muda usia, generasi baru Bali yang dari sisi kultural jelas merupakan generasi berkesenjangan aksara yang keluar dari mesin pendidikan gonta-ganti kurikulum seiring gonta-ganti menteri. Andai itu malah dibiarkan berlarut-larut kalangan tua plus elite penguasa yang pura-pura bingung lalu hanya bisa menjawab dengan membebani Ida Batara Sasuhunan dan para leluhur lelangit dengan guru piduka dan runtutan ritual caru hingga tawur-nya, berarti Bali bakal menderita memetik musibah karma sendiri kelak dua dasawarsaan lagi ketika WTO benar-benar sudah diberlakukan 2020. Ini persoalan superserius berat sebenarnya di tengah kegamangan pegangan nilai generasi yang tanpa melewati tradisi aksara-teks-baca mapan kuat namun justru dari tradisi lisan langsung melompat lagi bernikmat-nikmat ke tradisi audio-visual lisan tulen. Tanpa bekal tradisi berlogika ketajaman analitis terstruktur terukur jelas, yang lazimnya dihasilkan lewat tradisi aksara-teks-baca, generasi taruna-taruni Bali ini kini langsung saja berenang-renang bermandikan tradisi impresif serba sepintas loncat-loncat layaknya tayangan layar televisi. Ini jelas akan mudah kalah saing dengan generasi dari tradisi aksara-teks-baca kuat lewat basis akar pengajaran bahasa berkelatihan logika plus penajaman kepekaan cita rasa model Barat yang berporos tradisi Retorika Yunani.

Di negeri ini Retorika malah disalahmaknai sebatas pengertian "omong-omong doang tanpa aksi", alias NATO, no action talk only. Padahal paling mendasar primer elementer sebenarnya pada Retorika adalah pelajaran berbahasa, sehingga seperti Blaise Pascal bilang, "Pembinaan berbahasa pada hakikatnya adalah pembinaan jalan pikiran yang terpadu dengan getaran citarasa." Dengan begitu manusia berbudi luhur baginya adalah manusia totalitas berlogika pikir runut analitis plus berkepekaan bercitarasa. Di Bali itu dirumuskan dalam konsepsi "basa-rasa" di mana basa bisa merujuk sebagai bahasa sekaligus bumbu yang sama-sama berinti-hakikat elementer rasa. Dari basa sebagai bahasa sebagai bumbu itulah rasa akan muncul mekar cemerlang.

Negeri ini sudah pernah membuktikan kebenaran dalil itu lewat generasi pemerdeka pembebas bangsa dari kolonisasi Belanda lewat generasi Sukarno-Hatta-Syahrir-Sutomo-Ki Hajar Dewantara-Agus Salim dan kawan-kawan segenerasi. Dengan kecerdasan komunikasi bahasa gemilanglah sebenarnya bangsa ini dimerdekakan dibebaskan dari kolonisasi oleh generasi berguru Eropa Belanda yang mengedepankan basis humaniora itu. Dengan bahasa pula kemerdekaan bangsa dan negara ini diproklamasikan, sehingga benarlah kenyataan sejarah mencatat: betapa bahasa Indonesia ada nun 17 tahun lebih awal tinimbang negara ini ada, yakni lewat gelar Soempah Pemuda 28 Oktober 1928, sedangkan Negara baru ada 17 Agustus 1945. Data sejarah pula menunjukkan, sebelum militernya berekspansi ke Bali, Belanda justru lebih awal mengirim ahli-ahli bahasanya untuk memetakan detail simpul syarat pola pikir manusia Bali.

Maka data angka di awal tadi bisa dipahami dari sisi kebahasaan sebagai akar persoalan kegagalan taruna-taruni Bali kini memasuki era kemasan pencitraan yang bersumbu poros pada penguasaan komunikasi berbahasa. Karena kegagalan itu maka masalah yang ada lantas tidak diselesaikan dengan berkomunikasi dengan bahasa santun, berdiplomasi, berdialog bertatap muka sesama manusia, melainkan justru dengan kekerasan. Artinya, ketika cadik tidak sanggup dikuasai digunakan sebagai "senjata" berkeunggulan, mereka cuma punya madik.

Dari sini kiranya bisa dirunut korelasinya kenapa di Bali taruna-taruni jarang langka bin sepi-sepi saja dari aksi kritis memprotes berunjuk rasa terhadap ketimpangan perlakuan aparat Negara. Bukan karena mereka tak merasakan ketidakbenaran perilaku itu melainkan karena ketidakmampuan mengartikulasikannya ke dalam bentuk logika bahasa yang cerdas sekaligus bercitarasa tinggi elegan.

Ini terang amat sangat berbahaya dan membahayakan bagi orang lain dan terutama bahkan bagi Bali sendiri ke depan. Mereka akan dengan mudah didesak terdesak dalam persaingan lalu akhirnya berbalik dengan madik sebagai satu-satunya "bahasa kekerasan" naluri primitif yang mereka bisa. Saatnya para orangtua dan elite di Bali segera menggarap serius kegagalan berbahasa taruna-taruni ini, sebelum aksi kekerasan fisik generasi baru ini mengalir ke generasi baru berikutnya.

* I Made Prabaswara