''One Visa Policy'' belum Terwujud--------
Hambat
Tingkatkan Kunjungan Wisatawan Intra ASEAN
Denpasar
(Bali Post) -
Keinginan para praktisi dan pelaku pariwisata di ASEAN
untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan nampaknya
masih menemui ganjalan. Ini berkaitan dengan one visa
policy di ASEAN yang belum terwujud.
Hal itu dikatakan
seorang praktisi pariwisata Elly Hutabarat saat memberikan
presentasinya dalam diskusi panel ''Business Partnerhip
among ASEAN Countries'' di Nusa Dua, Selasa (7/10) kemarin.
''ASEAN, terutama
pihak pemerintahnya harus segera mendiskusikan masalah
kebijakan ini,'' ujarnya. Board member PATA ini mengatakan,
banyak warga negara ASEAN yang ingin berkunjung ke negara
ASEAN lainnya. Namun, karena harus berurusan dengan visa,
mereka harus membatalkan keinginannya. ''Kalau bisa visa
ini harus di-eliminate atau kalau perlu bepergian ke
negara-negara Intra ASEAN, mengurus visa cukup sekali saja
dan visa itu berlaku di semua negara ASEAN.'' Apa yang
disampaikannya ini berkaitan dengan ASEAN Tourism
Agreement, yang salah satunya menyangkut masalah visa.
Untuk realisasinya,
presiden PAN Travel ini mengakui masih ada hambatan. Salah
satunya adalah yang dilakukan Indonesia sendiri. Indonesia
dengan kebijakan baru --visa on arrival-- masih mengenakan
visa bagi mereka yang masuk. Kalau ada yang tidak
dikenakan bebas visa adalah mereka yang berasal dari
negara-negara yang bukan memberi kontribusi bagi
kedatangan wisatawan. Elly membayangkan kalau terus
menerus seperti ini, wisatawan yang akan datang ke
Indonesia akan berkurang. Imbasnya tentu saja bagi mereka
yang bekerja di sektor pariwisata.
Wisatawan tentu
memilih destinasi yang biaya paling murah atau sekalian ke
destinasi yang tidak mengenakan visa. Ini akan menimbulkan
persaingan antar negara. Indonesia bisa kehilangan devisa
dari sektor pariwisata kalau ini terjadi. Karena itu dia
menginginkan pemerintah untuk mengundurkan atau meninjau
kembali kebijakan ini. ''Saya bukan mau melawan pemerintah,
tapi lihat dulu dong situasinya.''
Ganjalan
Selain masalah visa,
soal fiskal pun menurutnya bisa menjadi ganjalan dalam
peningkatan pariwisata. Menteri-menteri pariwisata ASEAN
menurutnya pernah minta penghapusan fiskal atau sering
juga disebut travel tax ini. Untuk Indonesia, mungin
penghapusan fiskal bisa dilakukan untuk negara tetangga
terdekat saja, seperti Malaysia. Dia mencontohkan, kalau
orang Indonesia mau ke Malaysia atau Singapura sehari atau
dua hari tapi disuruh membayar fiskal Rp 1 juta tentu
keberatan.
Dalam presentasi
serangkai forum ASEAN-BIS ini, Elly juga memfokuskan
perhatiannya pada Intra ASEAN Travel untuk jangka pendek
dan investasi untuk Youth Travel untuk jangka panjang.
Alasannya adalah pariwisata intra ASEAN punya peluang
bagus asal promosi dilakukan dengan gencar. Sementara bagi
generasi muda yang akan menjadi pemain masa depan juga
perlu diperkenalkan dengan pariwisata. ''Suatu hari nanti,
ASEAN akan menjadi destinasi nomor satu di dunia,''
ujarnya yakin. (wah/iah/012/056)
|
