Kunjungan
Tuan Bush
DILIHAT
dari sudut pandang publikasi internasional (international
publicity), Indonesia selama lima tahun terakhir ini
mendapatkan ''iklan gratis'' lumayan banyak dari berbagai
media terkenal di dunia. Puncaknya adalah ketika era
reformasi digulirkan, Mei 1998. Menyusul kemudian rezim
Soeharto jatuh, Habibie naik ke panggung kekuasaan. Namun
hanya setahun bertahan, jatuh lagi diganti Gus Dur, yang
juga tak bertahan lama hingga diganti oleh Megawati.
Suhu politik kerap
memanas dan keamanan pun cukup labil, bahkan hingga kini
suhunya masih naik-turun. Sehingga, publikasi
internasional -- yang tak salah kalau disebutkan ''iklan
gratis'' -- itu tetap saja bisa dipanen oleh Indonesia.
Dilihat dari
perspektif pariwisata, international publicity tersebut
sejatinya memiliki kekuatan besar untuk menarik minat
warga dunia berkunjung ke Indonesia setelah situasi normal
dan suhu politik stabil. Kapan itu? Inilah pertanyaan
besar yang bukan saja ditujukan kepada aparat keamanan (pemerintah
termasuk di dalamnya), tetapi sekaligus menantang seluruh
komponen masyarakat di negeri ini.
Kalaupun misalnya
situasi ''abnormal'' tadi tidak bisa tuntas dipadamkan dan
politik dalam negeri tetap gonjang-ganjing, sepanjang bisa
dilokalisasi, jelas horizon atau zoning-nya, international
publicity tetap saja memberikan hikmah dilihat dari sudut
pandang turisme. Sebab, international publicity memiliki
kekuatan cukup dahsyat memompakan gambaran Indonesia ke
mind (memori) masyarakat dunia, baik mereka yang sudah
mengenal dan pernah menginjakkan kakinya di negeri seribu
pulau ini maupun yang belum.
Dengan demikian,
begitu keinginan berwisata muncul, maka informasi tentang
Indonesia yang tersimpan di memori warga dunia akibat
sentuhan international publicity itu akan keluar
memberikan signal pertama. Contohnya Israel, Lebanon,
bahkan Irak perang berkecamuk terus, turis asing tetap
saja datang, walau larangan dikumandangkan terus. asalah
Indonesia sekarang, masih memunculkan kesan kuat
seakan-akan tidak ada satu pun kawasan atau area di negeri
ini yang bisa memberikan jaminan keamanan bagi pelancong.
Warga dunia seolah-olah masih mengalami kesulitan besar
untuk memeta atau melukiskan, mana zone ''perang'' dan
mana zone damai (bebas ''perang'') di Indonesia ini?
Nah, siapa yang
memiliki keahlian dan kapasitas untuk memetakan dengan
jelas kedua zone itu? Siapa yang bertugas melokalisasi ''keabnormalan''
dan ''kegonjang-ganjingan'' ini, sekaligus memisahkannya
dengan areal normal dan nongonjang-ganjing? Siapa di
antara kita yang paling siap menangkal atau
menetralisasikan kesan-kesan negatif merugikan terhadap
Indonesia? Ini pertanyaan pelik berikutnya.
Bali, Oktober 2002
ke belakang, selalu siap menjawab pertanyaan itu dan
berdiri di depan memangku tugas berat itu. Sebagai daerah
tujuan wisata (DTW) utama di Indonesia, Bali dulu terkenal
aman, damai, dan jauh dari kekerasan. Tetapi, begitu bom
meledak di Legian, 12 Oktober 2002, citranya tiba-tiba
berubah menjadi sorotan dunia. Pulau penyandang seribu
satu sebutan indah -- the last paradise island, the island
of peace, the island of dreeming -- yang sebelumnya selalu
dirindukan oleh turis mancanegara, spontan menjadi objek
travel advesory, travel warning dan travel ban.
Untuk mengembalikan
situasi Bali yang aman, damai, dan jauh dari kekerasan
seperti sediakala, ternyata tidak hanya menjadi obsesi
rakyat di pulau kecil yang hanya memiliki luas 5.632,86 km
ini. Obsesi untuk menciptakan Bali aman, damai, dan jauh
dari kekerasan juga datang dari pemimpin Indonesia, para
pemimpin negara di kawasan ASEAN, tak terkecuali PM
Australia dan kepala negara adidaya, Tuan Bush sendiri.
Di tingkat regional,
pascabom Kuta, nyaris tak ada satu pun pejabat tinggi di
negeri ini yang dibebastugaskan untuk memikirkan Bali.
Dari Presiden dan Wapres, para menko, pemimpin departemen,
menteri negara, kepala badan, tak terkecuali para pelaku
bisnis berduyun-duyun datang ke Bali. Berbagai program
disusun, berbagai kegiatan dirancang. Program-program
kenegaraan, sidang-sidang tingkat regional dan
internasional, yang sebelumnya direncanakan di luar Bali,
dipindah ke Bali.
Rakyat Bali,
kelihatannya, bersyukur atas simpati itu. Harapan mereka (rakyat
Bali), kedatangan para petinggi negara dan pengusaha kelas
atas itu sama tulusnya dengan mereka. Tidak sekadar
mencari keuntungan politik, atau sebatas menyelamatkan
usaha pribadi. Tetapi betul-betul untuk memulihkan dan
menormalkan Bali yang sempat terkoyak-koyak oleh bom.
Terwujudkah harapan tulus rakyat Bali itu? Ini sebuah
pertanyaan juga yang bukan membutuhkan jawaban dalam
bentuk untaian kalimat, tetapi jawaban berbentuk karya
nyata sehingga mampu mewujudkan kedamaian, keamanan, jauh
dari kekerasan, dan sentimen keagamaan.
Bali memang penting
diselamatkan, karena punya hak untuk itu. Dari perspektif
ekonomi, pulau kecil ini ternyata menjadi ''mesin'' devisa
negara cukup potensial. Jangan terkejut, kalau hampir 30%
devisa negara tercipta dari pulau kecil ini. Menurut
Taufiq Kiemas (suami Presiden Megawati) -- yang politisi
dan pengusaha itu -- pendapatan sektor pariwisata
Indonesia paling rendah 17 milyar dolar AS per tahun. Dari
jumlah itu, menurut Mas Taufiq, paling rendah 5 milyar
dolar AS per tahun bersumber dari Bali -- kalau nilai
tukar Rp 8.350 berarti sekitar Rp 41 trilyun.
Jika dari Rp 41
trilyun itu, 20% (Rp 8,2 trilyun) saja terkontribusi ke
masyarakat, rakyat di pulau kecil ini pasti lebih
sejahtera. Sampaikah nilai 20% itu ke masyarakat yang
merupakan pendukung utama budaya Bali, yang dijadikan
modal pengembangan pariwisata? Ini juga sebuah pertanyaan
yang penting mendapatkan jawaban supaya masyarakat Bali
(Hindu) tidak diliputi kesangsian ''menginvestasikan''
budayanya di sektor pariwisata.
Jika 20% saja
misalnya, hasil pembangunan pariwisata tidak terkontribusi
ke masyarakat, memang, tidak salah kalau ada yang
menyindir bahwa rakyat Bali memang cukup piawai menjual
murah budayanya. alam konteks pariwisata, bulan Oktober
2003 ini, betul-betul bertuah untuk Bali. Para pemimpin
negara di lingkungan ASEAN melangsungkan KTT ke-9 (ASEAN
Business Advisory Council) di Bali, 7-8 Oktober. Tuan Bush
dalam peralanannya ke Australia, singgah juga di Bali.
Selain untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden
Megawati, kunjungannya di Bali juga dimanfaatkan untuk
mengundang tokoh-tokoh agama.
Terlepas dari tujuan
politik apa yang dimainkan Tuan Bush singgah di Bali,
dilihat dari perspektif pariwisata sangat penting nilainya.
Ini "iklan gratis" lagi bagi Indonesia,
khususnya Bali. Keamanan Bali yang sempat disangsikan
warga dunia pascabom Legian, dengan diselenggarakannya KTT
ke-9 yang dihadiri para pemimpin negara lingkungan ASEAN
dan kini disusul lagi oleh Tuan Bush, pemimpin negara
super power mestinya bisa menghapuskan kesangsian itu.
ehadiran Bush di Bali, penting sekali artinya dalam proses
"memisahkan" kesan masa lampau yang sarat dengan
kesangsian bidang keamanan dengan menyajikan pandangan
lain bagi masa depan.
Proses pemisahan
kesan dengan dukungan international publicity ini
diharapkan mampu memompakan kesan serupa baru ke mind (memori)
warga dunia -- baik yang sudah mengenal dan pernah ke Bali
maupun yang belum -- bahwa Bali sekarang sudah layak
dikunjungi lagi dan aman. Begitu nanti situasi dalam
negeri stabil, kesan yang sudah tersimpan di memori
masing-masing akan menggiring warga dunia lebih besar lagi
datang ke Bali.
Proses itu sangat
memungkinkan terjadi. Pandangan ini berkembang selama lima
tahun terakhir dalam workshop-workshop kalangan ahli pikir
top bertemakan Visioning the Future (Membentuk Gambaran
tentang Masa Depan) yang diselenggarakan oleh Himpunan
Hotel dan Restoran International.
Pembahasan dalam
workshop-workshop ini biasanya menghasilkan ide-ide baru
serbagai kilas balik dari kejadian masa lalu. Michael
Olsen (2003) dalam tulisannya tentang Keramahan dan
Wisatawan Masa Depan, menyodorkan sejumlah pertanyaan
penting untuk menangkap ide-ide itu. Di antaranya (1)
bagaimana anda berinteraksi dengan tamu masa depan, (2)
bagaimana tamu bepergian di masa depan, (3) bagaimana tamu
berkomunikasi kelak, (4) bagaimana anda mendistribusikan
produk pada tamu, (5) apakah keuntungan bagi pelanggan
baru akan menjadi permintaan tamu di masa depan, (6)
kompetensi apa yang diperlukan tamu di masa depan, (7)
standar apa yang berterima di masa depan?
Menurut Michael
Olsen, penulis dan pengamat pariwisata dunia, tantangan
utama masa depan usaha jasa turisme ialah mengidentifikasi
pola yang muncul dari pancaran informasi yang kompleks.
Ini merupakan prasyarat bahwa para pemimpin organisasi
politik ataupun usaha akan terus melakukan pencarian guna
menemukan ide-ide dan peluang untuk memimpin persaingan
tiap saat. Ini bukan saja menuntut kemampuan memadukan
pola-pola yang timbul dari semua sumber informasi,
pengalaman dan pertukaran, juga menuntut adanya
kreativitas pengembangan pandangan menjadi sebuah
keunggulan kompetitif.
Para pemimpin dalam
hubungan ini harus menghindari apa yang oleh Linden (1998)
diacu sebagai "tirani masa lalu yang belum jauh
lewatnya". Bagi orang banyak, itu berarti
ketidakmampuan melihat pola yang sedang muncul karena
terpaku pada tingkat kenyamanan hidup masa kini dan mala
lalu yang baru saja lewat.
Dalam keadaan
sekompleks dan ketidakmenetuan sekarang ini, mereka memang
lebih aman menggantungkan diri pada tirani masa lalu
ketimbang megambil resiko berpegang pada inisiatif baru
untuk menggaet pelanggan masa mendatang. Jika harus
memilih, Bali sebaiknya memilih yang mana: "tirani
masa lalu yang belum jauh lewatnya" atau menangkap
masa depan tanpa harus mengingkari masa lalu supaya tidak
kehilangan arah dalam perjalanan ke depan? Ternyata banyak
sekali pertanyaan muncul menyambut kedatangan Tuan Bush di
Bali.
* Berata
Ashrama
|
