|
Sulit,
Mencari Pemimpin Rakyat Sejati
Oleh
: I Nyoman Rutha Ady, S.H.
BANGSA
Indonesia dengan jumlah penduduk pada posisi lima besar
dunia, semestinya memiliki sumber daya manusia (SDM)
pemimpin yang berkwalitas dan andal untuk mengantarkan
rakyatnya mencapai cita-cita kemerdekaan, yaitu masyarakat
adil dan makmur. Tidak kurang dari 210 juta jiwa insan
manusia mendiami gugusan pulau-pulau yang tersebar di
Samudera Indonesia ibarat mutiara di katulistiwa. Tetapi
sampai pada tahun ke-58 kemerdekaan Republik Indonesia,
justru masyarakat merasakan kehidupan yang semakin sulit,
bertambahnya pengangguran, jumlah rakyat miskin terus
membengkak, perekonomian yang labil dan penghasilan
masyarakat semakin jauh tertinggal oleh tingginya kenaikan
biaya hidup sehari-hari.
Kondisi
ini sangat ironis dan kontradiktif, apabila dikaitkan
dengan amanat reformasi serta Garis-Garis Besar Haluan
Negara (GBHN) yang menjadi landasan didalam merumuskan
arah kebijakan pembangunan bangsa Indonesia. Fenomena ini
menunjukkan betapa keberadaan pemimpin bangsa semakin jauh
dari rakyatnya dan bahkan seolah membiarkan rakyat
menanggung beban hidup yang semakin berat. Memasuki tahun
2003 ini, merupakan bukti semakin arogannya pemerintah
melakukan kebijakan kontroversial dengan menaikkan
sekaligus tiga komponen kebutuhan pokok rakyat, yakni
tarif dasar listrik (TDL), telepon dan bahan bakar minyak
(BBM).
Sejak
krisis moneter melanda Indonesia pada pertengahan tahun
1997 yang berlanjut pada krisis multidimensi alias kristal
(krisis total), sehingga berujung pada tumbangnya
pemerintahan Orde Baru dibawah Presiden Soeharto pada 21
Mei 1998, sampai kini belum ada tanda-tanda akan munculnya
secercah sinar perubahan ekonomi rakyat kecil dan menengah
ke arah yang lebih baik.
Pemimpin
bangsa silih berganti menduduki singgasana lembaga-lembaga
tertinggi dan tinggi negara, seperti Presiden, Wakil
Presiden, Pimpinan MPR dan DPR, Ketua Mahkamah Agung dan
Jaksa Agung. Kemampuan rakyat didalam menjalankan
kehidupan sehari-hari justru semakin melemah akibat
kebijakan pemimpin bangsa yang kurang berpihak kepada
rakyat yang dipimpinnya.
Hiruk-pikuk
penjualan aset-aset negara dengan label divestasi yang
ditolak dan ditentang oleh sebagian besar publik, semakin
menunjukkan bahwa arah kebijakan pemimpin bangsa melalui
pembantu-pembantunya yang berkoalisi di dalam Kabinet
Gotong Royong, memang telah mengabaikan hati nurani rakyat.
Demikian halnya kebijakan menaikkan tarif serta
harga-harga yang memiliki korelasi langsung terhadap
keperluan pokok hidup masyarakat, seperti bahan bakar gas,
solar, minyak tanah, premium, listrik serta telepon yang
dilakukan beberapa kali dalam setahun.
Pemimpin
Sejati
Reformasi 1998 yang mengamanatkan terwujudnya pemerintahan
yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN)
merupakan momentum yang memperoleh dukungan rakyat secara
luas. Presiden B.J. Habibie yang mendapat mandat memimpin
bangsa Indonesia pasca lengsernya Presiden Soeharto,
ternyata tidak mampu mengatasi permasalahan bangsa yang
ibarat benang kusut. Era transisi yang dipimpin oleh
Presiden BJ Habibie tidak memiliki prestasi yang menjadi
catatan sejarah. Yang terjadi justru sebaliknya ia tidak
mampu mempertahankan kedaulatan negara dengan lepasnya
status propinsi Timor Timur dan ini akan menjadi catatan
sejarah penting bagi generasi Indonesia di masa mendatang.
Selanjutnya,
perjalanan reformasi memasuki babak pelaksanaan demokrasi
melalui pemilu pertama tahun 1999 yang melahirkan pasangan
pemimpin bangsa, Presiden Abudrachman Wahid alias Gus Dur
dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri. Pola
kepemimpinan Gus Dur yang lebih mengedepankan gaya
ceplas-ceplos serta keberpihakan terhadap pengakuan hak
azasi manusia (HAM), justru menjadi bumerang bagi
kelangsungan pemerintahannya, karena merangsang animo
masyarakat semakin bebas melakukan aksi-aksi turun kejalan
disertai tingkah laku lebih garang, beringas dan anarkis,
tanpa mengindahkan norma-norma hukum serta etika moral.
Sementara
perekonomian nasional pada era Gus Dur-Megawati juta tidak
kunjung membaik dengan fluktuasi nilai tukar rupiah
terhadap mata uang dolar Amerika yang sangat rentan akibat
pernyataan-pernyataan mingguan Gus Dur selesai melakukan
ibadah solat berjamaah di mesjid pada setiap Jumat.
Sebagai pemimpin bangsa dan kepala negara, Gus Dur kurang
mampu membedakan posisi dirinya yang seolah-olah masih
menjadi ketua umum organisasi kemasyarakatan seperti NU.
Padahal, sebagai public figure yang menempati posisi
sebagai orang nomor satu di sebuah negara, setiap gerak,
langkah, apalagi ucapan dan pernyataan Presiden Gus Dur
pasti menjadi perhatian publik, terutama melalui liputan
media massa yang menyebarluaskan keseluruh dunia.
Gaya
nyeleneh Presiden Gus Dur yang kiai itu, akhirnya
melahirkan keretakan hubungan kerja dengan Wapres Megawati
Soekarnoputri. Akibat gaya cuek yang tetap dipertontonkan
oleh Gus Dur kepada rakyatnya dan juga publik asing,
akhirnya menimbulkan akumulasi kekecewaan wakil-wakil
rakyat yang duduk di MPR. Melalui sidang istimewa lembaga
tertinggi itu bulan Agustus 2001, akhirnya Gus Dur
dilengserkan dari kursi presiden yang semestinya berakhir
di tahun 2004 mendatang.
Masa
singkat kepemimpinan Presiden Gus Dur juga tidak
meninggalkan catatan prestasi yang monumental. Sejarah
mungkin akan mencatat ''prestasi'' Gus Dur diantaranya
membebaskan aspirasi wilayah (propinsi, kabupaten, kota)
untuk memisahkan diri dari induknya menjadi sebuah daerah
otonomi baru, sehingga dibawah kepemimpinan Gus Dur,
jumlah propinsi, kabupaten dan kota di Indonesia bertambah
cukup banyak. Sedangkan stabilitas ekonomi dan keamanan di
masa Gus Dur sangat labil dan rakyat tetap tidak merasakan
adanya keberpihakan kebijakan pemimpin bangsa terhadap
kebutuhan hidup mereka yang semakin sulit.
Diam
dan Senyum
Naiknya Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri ke
singgasana kursi presiden melalui pemilihan yang
dilaksanakan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga
MPR-RI pasca lengsernya Gus Dur, semula disambut dengan
penuh harapan oleh rakyat Indonesia. Sebagai seorang
pemimpin partai pemenang dalam Pemilu 1999, Ketua Umum DPP
PDI Perjuangan tersebut dinilai wajar menduduki kursi
presiden, selain gaya kharismatik yang menurun dari orang
tuanya, presiden pertama Republik Indonesia, Seokarno.
Kabinet
Gotong Royong yang dibentuk oleh Presiden Megawati pada
awalnya juga dinilai akan mampu mengatasi berbagai
persoalan bangsa yang carut-marut pasca rezim Orde Baru.
Bahkan jajaran tim ekonomi yang dinakhodai oleh ekonom
Prof Dorojatum Kuntjoro-Jakti disebut-sebut sebagai the
dream team.
Harapan
rakyat melalui berbagai kebijakan pemimpin idolanya
Presiden Megawati Soekarnoputri, akhirnya menimbulkan
titik balik. Gaya sang presiden yang sangat irit berbicara
didepan publik dan pers, sebaliknya lebih mengedepankan
penampilan sosok wanita yang penuh keibuan, diam dan
senyum, semakin membuat rakyat bertanya-tanya, kemana
sebenarnya arah perjalanan bangsa dan negara ini dibawa
oleh sang pemimpin.
Beberapa
faktor penting yang menjadi permasalahan bangsa selama
kepemimpinan Presiden Megawati membuat semakin sulit
baginya untuk berbuat lebih banyak bagi rakyat yang
memilihnya. Diantaranya keamanan dalam negeri yang belum
sepenuhnya kondusif terbukti dengan peristiwa ledakan bom
Bali dan Makassar. Masalah hubungan luar negeri juga
memerlukan perhatian khusus dengan lepasnya pulau Sipadan
dan Ligitan dari wilayah Republik Indonesia, diusirnya
Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia dan
tertangkapnya WNI di Filipina yang dituduh berkomplot
dengan jaringan terorisme internasional, merupakan
ganjalan yang tidak bisa disepelekan dalam konteks
hubungan luar negeri Indonesia yang memerlukan langkah
proaktif dan cerdas melalui diplomasi tingkat tinggi untuk
mengatasinya.
Langkah-langkah
Presiden Megawati didalam upaya memperbaiki perekonomian
bangsa, mungkin bagi jajaran pembantu-pembantunya yang
duduk sebagai menteri dalam Kabinet Gotong Royong sudah
tepat. Tetapi penjabaran melalui kebijakan menteri-menteri
terkait terasa belum terkoordinasi, sehingga menimbulkan
citra sebuah tim yang tidak kompak. Selama lebih dari 500
hari Megawati memperoleh kesempatan memimpin bangsa,
memasuki tahun 2003 ini, rakyat menjerit dimana-mana
akibat kebijakannya yang tidak berpihak pada rakyat kecil.
Selain
itu, pemerintah juga belum mampu mengurangi jumlah
pengangguran, kemiskinan serta tidak konsisten di dalam
upaya penegakan hukum, terutama memberantas korupsi yang
menggejala semakin meluas dan terbuka pada jajaran
penyelenggara negara, mulai dari tingkat pusat sampai ke
daerah-daerah. Dambaan rakyat untuk memiliki pemimpin
sejati dengan komitmen dan bersungguh-sungguh membela
kepentingan mereka, ternyata belum terwujud sapai saat ini.
Pemimpin yang ada, hanyalah sosok tokoh yang membela
kepentingan kelompok, politik, bahkan keluarganya.
*
Penulis, pemerhati masalah sosial kemasyarakatan. Tinggal
di Legian, Kuta.
|
