kembali ke halaman depan

 

 

 

 

Rabu Wage, 8 Januari 2003

 Artikel


Sulit, Mencari Pemimpin Rakyat Sejati

Oleh : I Nyoman Rutha Ady, S.H.

BANGSA Indonesia dengan jumlah penduduk pada posisi lima besar dunia, semestinya memiliki sumber daya manusia (SDM) pemimpin yang berkwalitas dan andal untuk mengantarkan rakyatnya mencapai cita-cita kemerdekaan, yaitu masyarakat adil dan makmur. Tidak kurang dari 210 juta jiwa insan manusia mendiami gugusan pulau-pulau yang tersebar di Samudera Indonesia ibarat mutiara di katulistiwa. Tetapi sampai pada tahun ke-58 kemerdekaan Republik Indonesia, justru masyarakat merasakan kehidupan yang semakin sulit, bertambahnya pengangguran, jumlah rakyat miskin terus membengkak, perekonomian yang labil dan penghasilan masyarakat semakin jauh tertinggal oleh tingginya kenaikan biaya hidup sehari-hari.

Kondisi ini sangat ironis dan kontradiktif, apabila dikaitkan dengan amanat reformasi serta Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menjadi landasan didalam merumuskan arah kebijakan pembangunan bangsa Indonesia. Fenomena ini menunjukkan betapa keberadaan pemimpin bangsa semakin jauh dari rakyatnya dan bahkan seolah membiarkan rakyat menanggung beban hidup yang semakin berat. Memasuki tahun 2003 ini, merupakan bukti semakin arogannya pemerintah melakukan kebijakan kontroversial dengan menaikkan sekaligus tiga komponen kebutuhan pokok rakyat, yakni tarif dasar listrik (TDL), telepon dan bahan bakar minyak (BBM).

Sejak krisis moneter melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997 yang berlanjut pada krisis multidimensi alias kristal (krisis total), sehingga berujung pada tumbangnya pemerintahan Orde Baru dibawah Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998, sampai kini belum ada tanda-tanda akan munculnya secercah sinar perubahan ekonomi rakyat kecil dan menengah ke arah yang lebih baik.

Pemimpin bangsa silih berganti menduduki singgasana lembaga-lembaga tertinggi dan tinggi negara, seperti Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan MPR dan DPR, Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung. Kemampuan rakyat didalam menjalankan kehidupan sehari-hari justru semakin melemah akibat kebijakan pemimpin bangsa yang kurang berpihak kepada rakyat yang dipimpinnya.

Hiruk-pikuk penjualan aset-aset negara dengan label divestasi yang ditolak dan ditentang oleh sebagian besar publik, semakin menunjukkan bahwa arah kebijakan pemimpin bangsa melalui pembantu-pembantunya yang berkoalisi di dalam Kabinet Gotong Royong, memang telah mengabaikan hati nurani rakyat. Demikian halnya kebijakan menaikkan tarif serta harga-harga yang memiliki korelasi langsung terhadap keperluan pokok hidup masyarakat, seperti bahan bakar gas, solar, minyak tanah, premium, listrik serta telepon yang dilakukan beberapa kali dalam setahun.

Pemimpin Sejati
Reformasi 1998 yang mengamanatkan terwujudnya pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) merupakan momentum yang memperoleh dukungan rakyat secara luas. Presiden B.J. Habibie yang mendapat mandat memimpin bangsa Indonesia pasca lengsernya Presiden Soeharto, ternyata tidak mampu mengatasi permasalahan bangsa yang ibarat benang kusut. Era transisi yang dipimpin oleh Presiden BJ Habibie tidak memiliki prestasi yang menjadi catatan sejarah. Yang terjadi justru sebaliknya ia tidak mampu mempertahankan kedaulatan negara dengan lepasnya status propinsi Timor Timur dan ini akan menjadi catatan sejarah penting bagi generasi Indonesia di masa mendatang.

Selanjutnya, perjalanan reformasi memasuki babak pelaksanaan demokrasi melalui pemilu pertama tahun 1999 yang melahirkan pasangan pemimpin bangsa, Presiden Abudrachman Wahid alias Gus Dur dan Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri. Pola kepemimpinan Gus Dur yang lebih mengedepankan gaya ceplas-ceplos serta keberpihakan terhadap pengakuan hak azasi manusia (HAM), justru menjadi bumerang bagi kelangsungan pemerintahannya, karena merangsang animo masyarakat semakin bebas melakukan aksi-aksi turun kejalan disertai tingkah laku lebih garang, beringas dan anarkis, tanpa mengindahkan norma-norma hukum serta etika moral.

Sementara perekonomian nasional pada era Gus Dur-Megawati juta tidak kunjung membaik dengan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika yang sangat rentan akibat pernyataan-pernyataan mingguan Gus Dur selesai melakukan ibadah solat berjamaah di mesjid pada setiap Jumat. Sebagai pemimpin bangsa dan kepala negara, Gus Dur kurang mampu membedakan posisi dirinya yang seolah-olah masih menjadi ketua umum organisasi kemasyarakatan seperti NU. Padahal, sebagai public figure yang menempati posisi sebagai orang nomor satu di sebuah negara, setiap gerak, langkah, apalagi ucapan dan pernyataan Presiden Gus Dur pasti menjadi perhatian publik, terutama melalui liputan media massa yang menyebarluaskan keseluruh dunia.

Gaya nyeleneh Presiden Gus Dur yang kiai itu, akhirnya melahirkan keretakan hubungan kerja dengan Wapres Megawati Soekarnoputri. Akibat gaya cuek yang tetap dipertontonkan oleh Gus Dur kepada rakyatnya dan juga publik asing, akhirnya menimbulkan akumulasi kekecewaan wakil-wakil rakyat yang duduk di MPR. Melalui sidang istimewa lembaga tertinggi itu bulan Agustus 2001, akhirnya Gus Dur dilengserkan dari kursi presiden yang semestinya berakhir di tahun 2004 mendatang.

Masa singkat kepemimpinan Presiden Gus Dur juga tidak meninggalkan catatan prestasi yang monumental. Sejarah mungkin akan mencatat ''prestasi'' Gus Dur diantaranya membebaskan aspirasi wilayah (propinsi, kabupaten, kota) untuk memisahkan diri dari induknya menjadi sebuah daerah otonomi baru, sehingga dibawah kepemimpinan Gus Dur, jumlah propinsi, kabupaten dan kota di Indonesia bertambah cukup banyak. Sedangkan stabilitas ekonomi dan keamanan di masa Gus Dur sangat labil dan rakyat tetap tidak merasakan adanya keberpihakan kebijakan pemimpin bangsa terhadap kebutuhan hidup mereka yang semakin sulit.

Diam dan Senyum
Naiknya Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri ke singgasana kursi presiden melalui pemilihan yang dilaksanakan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga MPR-RI pasca lengsernya Gus Dur, semula disambut dengan penuh harapan oleh rakyat Indonesia. Sebagai seorang pemimpin partai pemenang dalam Pemilu 1999, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan tersebut dinilai wajar menduduki kursi presiden, selain gaya kharismatik yang menurun dari orang tuanya, presiden pertama Republik Indonesia, Seokarno.

Kabinet Gotong Royong yang dibentuk oleh Presiden Megawati pada awalnya juga dinilai akan mampu mengatasi berbagai persoalan bangsa yang carut-marut pasca rezim Orde Baru. Bahkan jajaran tim ekonomi yang dinakhodai oleh ekonom Prof Dorojatum Kuntjoro-Jakti disebut-sebut sebagai the dream team.

Harapan rakyat melalui berbagai kebijakan pemimpin idolanya Presiden Megawati Soekarnoputri, akhirnya menimbulkan titik balik. Gaya sang presiden yang sangat irit berbicara didepan publik dan pers, sebaliknya lebih mengedepankan penampilan sosok wanita yang penuh keibuan, diam dan senyum, semakin membuat rakyat bertanya-tanya, kemana sebenarnya arah perjalanan bangsa dan negara ini dibawa oleh sang pemimpin.

Beberapa faktor penting yang menjadi permasalahan bangsa selama kepemimpinan Presiden Megawati membuat semakin sulit baginya untuk berbuat lebih banyak bagi rakyat yang memilihnya. Diantaranya keamanan dalam negeri yang belum sepenuhnya kondusif terbukti dengan peristiwa ledakan bom Bali dan Makassar. Masalah hubungan luar negeri juga memerlukan perhatian khusus dengan lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan dari wilayah Republik Indonesia, diusirnya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia dan tertangkapnya WNI di Filipina yang dituduh berkomplot dengan jaringan terorisme internasional, merupakan ganjalan yang tidak bisa disepelekan dalam konteks hubungan luar negeri Indonesia yang memerlukan langkah proaktif dan cerdas melalui diplomasi tingkat tinggi untuk mengatasinya.

Langkah-langkah Presiden Megawati didalam upaya memperbaiki perekonomian bangsa, mungkin bagi jajaran pembantu-pembantunya yang duduk sebagai menteri dalam Kabinet Gotong Royong sudah tepat. Tetapi penjabaran melalui kebijakan menteri-menteri terkait terasa belum terkoordinasi, sehingga menimbulkan citra sebuah tim yang tidak kompak. Selama lebih dari 500 hari Megawati memperoleh kesempatan memimpin bangsa, memasuki tahun 2003 ini, rakyat menjerit dimana-mana akibat kebijakannya yang tidak berpihak pada rakyat kecil.

Selain itu, pemerintah juga belum mampu mengurangi jumlah pengangguran, kemiskinan serta tidak konsisten di dalam upaya penegakan hukum, terutama memberantas korupsi yang menggejala semakin meluas dan terbuka pada jajaran penyelenggara negara, mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Dambaan rakyat untuk memiliki pemimpin sejati dengan komitmen dan bersungguh-sungguh membela kepentingan mereka, ternyata belum terwujud sapai saat ini. Pemimpin yang ada, hanyalah sosok tokoh yang membela kepentingan kelompok, politik, bahkan keluarganya.

* Penulis, pemerhati masalah sosial kemasyarakatan. Tinggal di Legian, Kuta.

 

CUACA


ACARA TV & RADIO


Radio Global FM 99,15 (LIVE)