Dari Warung Global Interaktif-"Bali Post"
Pejabat Sekarang
tak Punya Nurani dan Keprihatinan
Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Badung 2003 kini
mengundang sorotan publik. Fokus sorotan tak lain,
besarnya tunjangan pejabat yang mencapai Rp 2 juta per
bulan atau Rp 24 juta per tahun. Kritik pedas mengalir
dari pengunjung acara Warung Global yang disiarkan Radio
Global FM 99,15 Kini Jani Bali yang disiarkan, Selasa
(7/1) kemarin. Mereka menilai, itu merupakan bukti para
pejabat tidak punya moral atau nurani dan keprihatinan
sedikit pun. Betapa tidak, mereka terus saja menuntut
kenaikan gaji dan tunjangan-tunjangan di tengah krisis
yang menghimpit rakyat kecil akibat naiknya harga bahan
bakar minyak (BBM), tarif dasar listrik (TDL) dan telepon.
Berikut rangkuman opini pendengar acara yang juga
dipancarluaskan Radio Genta Suara Sakti Bali FM 106,15 dan
Radio Singaraja FM 107,2.
Penelepon pertama
Maryadi menyebutkan, tunjangan jabatan yang dianggarkan
dalam RAPBD Badung 2003 itu sangat tinggi jika
dibandingkan dengan apa yang dialami masyarakat sekarang
ini. Maklum, pendapatan masyarakat saat ini paling tinggi
antara Rp 3,5 sampai 4 juta. Karena itu, dia mengusulkan
sebaiknya tunjangan jabatan itu dialihkan untuk penanganan
penduduk pendatang.
Ireng dari Bajra
dengan nada keras mengatakan, pejabat sekarang sudah tidak
punya nurani. Sebab, meski ada demo di mana-mana menentang
kenaikan harga BBM, tarif listrik dan telepon, pemerintah
tetap saja ngotot memberlakukannya. "Pejabat
semestinya mengurusi rakyat bukan mengurusi perutnya
sendiri. Apa janji-janjinya dulu kepada rakyat, tolong
sekarang dipenuhi. DPR jangan hanya menuntut kenaikan gaji
terus menerus," tegasnya.
Namun apa pun suara
rakyat, ujar Sinda yang menelepon berikutnya, pemerintah
berlaku EGP (emang gue pikirin). SK yang dikeluarkan
hanyalah untuk diri mereka sendiri. Satu-satunya cara
untuk membatasi kekuasaan mereka, hanyalah menunggu Pemilu
2004 nanti. Dia pun meminta agar RAPBN Badung tahun 2003
itu dikaji ulang.
"Itulah
sebabnya tidak pernah karikatur pejabat yang kurus, semua
perutnya gendut dan buncit. Ternyata, itu karena tunjangan
jabatan mereka demikian banyak. Karena itu, RAPBD Badung
tahun 2003 sedikit pun tidak mencerminkan keprihatinan di
tengah krisis seperti kondisi real yang dialami masyarakat,"
tambah Made dari Padangsambian sembari setuju tunjangan
jabatan itu dihapuskan saja dialihkan untuk rakyat yang
memerlukan.
Sudana lebih keras
lagi mengatakan, pejabat dan pemerintah terus memeras
rakyat sampau menjadi mampus. Sementara Kadek Mako dari
Kedewatan, Ubud menilai, apa yang ditetapkan pemerintah
sekarang hanyalah kompensasi dari balas jasa terdahulu.
Sedikit pun mereka tidak prihatin di tahun krisis 2003 ini.
Mereka malah membagi-bagi duit di mana itu diusulkan pihak
eksekutif dan ditandatangani pihak legislatif. Ini sudah
merupakan sebuah perselingkuhan.
"Kita tahu PNS
itu tidak punya sistem kerja yang pasti, mereka hanya
mengandalkan instruksi. Kenaikan pangkat atau jabatan
mereka bukanlah karena prestasi, tetapi karena memang
sudah pasti dan harus tiap empat tahun sekali," jelas
Mako.
Gede Orti dari Kuta
berkata lain lagi, bahwa pejabat sekarang hanya bisa
mendengar tetapi tidak pernah mau mendengarkan suara
rakyat. Mereka hanya bisa bicara tetapi tidak pernah mau
membicarakan masalah rakyat. Meskipun rakyat kecil
menangis sampai keluar air mata darah, mereka tidak pernah
peduli. "Mereka hanya menuntut tunjangan, tetapi
kinerjanya mana? Sebaiknya, tunjangan jabatan mereka itu
dibagikan untuk subsidi rakyat," jelasnya.
Keheranan atas
perilaku para pejabat ini juga disampaikan Ketut Sentana
dari Kintamani dan Nuarta dari Denpasar. Mereka merasa
heran, mengapa para pejabat tidak punya rasa prihatin
sedikit pun di tengah kenaikan harga-harga sekarang ini.
Semestinya, mereka melakukan tekanan bagimana caranya agar
harga-harga bisa dijangkau masyarakat. "Ini memang
keterlaluan," imbuh Intan yang menelepon selanjutnya
singkat.
Semua itu, menurut
Pekak Iluh dari Kuta, karena para pejabat sekarang sudah
mengobral moralnya untuk mencari kekayaan. Akhirnya, moral
mereka menjadi habis sehingga terjadi krisis moral.
Seharusnya, menurut Andre dari Kapal, para pejabat di sini
bisa meniru apa yang dilakukan di Korea. Para pejabat di
sana mau gajinya dipotong untuk memulihkan perekonomian
mereka. Di sini para pejabat utamanya anggota Dewan malah
kaya-kaya. "Mereka seperti wedus (kambing-red),
maunya nyosor terus," ledeknya sembari mengajak semua
pihak saat ini bersama-sama untuk mengencangkan ikat
pinggang.
Saat ini, menurut
salah seorang tokoh Kuta Rutha Ady, krisis memang belum
pulih. RAPBD Badung tahun 2003 justru disusun dalam
kondisi krisis pascatragedi Kuta. Semestinya RAPBD itu
mencerminkan kondisi krisis dan keprihatinan. Bahkan,
harus ada angka-angka mengenai pemulihan perekonomian dan
pariwisata. Sebab harus diakui, sumber-sumber pemasukan
Badung selama ini lebih banyak dipasok oleh Kuta, seperti
dari pajak hotel dan restoran, pajak reklame, penerangan
jalan dan sejenisnya.
Kini, lanjutnya,
uang dari Kuta itu malah dibagi-bagi untuk tunjangan
jabatan. Jika ini terus berlangsung, tidak salah jika
keinginan Kuta untuk memisahkan diri dari Badung kian kuat.
Itu bukan karena arogansi, tetapi karena selama ini
masyarakat Kuta merasa telah dibohongi. Semestinya, Pemkab
Badung mengayomi masyarakatnya pascaledakan Bom di Kuta.
Misalnya untuk mencegah terjadinya PHK dan sejenisnya.
"Bagaimana pun juga RAPBD Badung tahun 2003 itu harus
ditinjau kembali. Jika terbukti ada perselingkuhan antara
pihak eksekutif dan legislatif, maka keinginan Kuta untuk
memisahkan diri dari Badung akan makin menguat,"
tegasnya.
Memang, imbuh Ketut
Arda dan Ketut Lengkong, dari dulu sudah tidak ada
perbaikan menyangkut krisis moral pejabat ini. Saat rakyat
morat-marit, para pejabat di Badung malah enak-enak
bagi-bagi duit. Badung yang kaya, jalan-jalannya malah
lebih jelek dari Kabupaten Gianyar.
Lain lagi pendapat
Roi, bahwa tunjangan jabatan Rp 2 juta itu termasuk kecil.
Asalkan, para pejabat itu tidak lagi melakukan korupsi di
sana-sini. Masalahnya, banyak pejabat yang sudah gaji dan
tunjangan jabatannya tinggi masih saja korupsi. "Tinjau
ulang RAPBD Badung tahun 2003 karena timing-nya tidak
tepat," tegas Putra Sangging dari Jl. Trengguli
menimpali.
Pendapat senada
disampaikan Sony dari Klungkung, Made Ari dari Seminyak
dan Catra. Bahkan Catra mengilustrasikan pejabat sekarang
seperti gerandong yang makan daging, darah pokoknya apa
saja semua mau dimakan. Gajinya sudah besar, proyek-proyek
masih saja disunat dan minta tunjangan jabatan dinaikkan.
Sementara perbaikan yang dilakukan untuk rakyat tidak ada
sama sekali. "Para pejabat itu sudah dapat gaji besar,
tunjangan jabatan tinggi, mobil lengkap dengan uang minyak
dan uang perjalanan dinas, rumah dinas dan fasilitas
lainnya," ujar Pan Luh Sri dari Bangli mengakhiri
acara sembari berharap, apa yang terjadi di Badung tidak
sampai diikuti para pejabat di daerahnya di Bangli. (sug)
|
