BERITA HARI INI

RUBRIK

Senin Paing, 6 Januari 2003

 Surat Pembaca

Presiden Megawati Soekarnoputri telah mencanangkan tahun 2003 sebagai tahun perdamaian tanpa kekerasan. Spanduk-spanduk yang berisi selogan-selogan anti kekerasan dipampang di beberapa ruas jalan, walaupun masih kalah mencoloknya apabila dibandingkan dengan spanduk-spanduk reklame seminar, kursus-kursus, atau penjualan barang-barang konsumtif lainnya.

Bagi rakyat kecil, rakyat yang tidak pernah terlibat dalam melakukan tindakan kekerasan untuk memperjuangkan hidupnya, dan bahkan sering hanya menjadi korban dari tindakan kekerasan, mendengar seruan perdamaian tanpa kekerasan tersebut sebagai angin sorga. Namun apakah pengertian tanpa kekerasan yang mereka dengar itu sama dengan yang dimaksudkan oleh Ibu Presiden?

Saya yang tinggal bertiga dalam satu rumah bersama istri dan seorang anak, ternyata tidak memperoleh kesepakatan tentang pengertian ''tanpa kekerasan'' tersebut. Masing-masing mempunyai pengertian sendiri-sendiri dengan argumen masing-masing. Apabila seandainya hal ini kemudian ditanyakan pendapat kepada masing-masing orang di seluruh Tanah Air, yang dengan berbagai latar belakang kehidupan yang bermacam-macam pasti juga akan mempunyai pengertian yang berbeda-beda sesuai dengan harapan-harapan yang menunjang aktivitas kehidupannya.

Menurut tuan Anselm Fenerbach, bahwa sifat yang menimbang semua pendapat itu benar, hanyalah karena alat timbangannya yang salah. Karena itu sebagai rakyat ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan ''tanpa kekerasan'' tersebut. Penjelasan ini tentu sangat penting karena apa yang telah dicanangkan oleh Ibu Presiden itu dapat terwujud dengan benar, sesuai harapan sebagian besar rakyat Indonesia.

Pengertian-pengertian yang berbeda sangat pahit, walaupun sebelumnya kedengarannya merdu di telinga dan indah di mata. Ada suatu perbedaan yang jelas tentang ''tanpa kekerasan'' yang diajarkan oleh Mahatma Gandhi dan apa yang dicanangkan oleh Ibu Megawati. Mahatma Gandhi saat itu adalah sebagai rakyat yang tertindas dibawah jajahan Inggris, menggunakan senjata ''Ahimsa'' atau tanpa kekerasan untuk melawan penjajah, guna mencapai kemerdekaan India. Demikian juga Dr. Marthin Luther King yang juga diilhami semangat Ahimsa-nya Mahatma Gandhi, berjuang untuk mendapatkan hak-hak sipilnya di Amerika Serikat. Aapakah ''tanpa kekerasan'' yang Megawati ungkapkan sama dengan Ahimsanya Mahatma Gandhi.

Lewat tulisan terbuka ini, saya pelanggan PDAM merasa perlu bertanya soal rekening PDAM yang tanpa data. Ini sudah berlaku berbulan-bulan, aneh! Ada jumlah biaya yang harus dibayar tetapi tidak ada data/ angka perhitungannya. Memakai perangkat canggih seperti komputer (Garbage In Garbage Out) tetapi hasilnya benar-benar konyol, tidak seperti logika komputer.

Tidak mungkinkah suatu saat pelanggan dikemplang dengan tagihan yang membengkak? Logikanya pemakaian 0-10 M3 bayarnya sama. Kalau selama ini konsumen dianggap memakai 0 M3 (ingat, rekening tanpa data) bukankah dalam setahun (jika rata-rata pemakaian 10 M3/bln) ada data 120 M3 selisihnya. Kemudian dibulan ke- 13 baru ada perhitungan, berarti konsumen harus bayar 120 M3. Apakah ini ide yang tidak masuk akal?

Dalam kondisi seperti ini, yang rugi tetaplah konsumen. Lha wong rekening dibuat tanpa data perhitungan kok! Lantas program komputer yang lama (lengkap perhitungan) dikemanakan?

Sejak terjadi musibah besar, pemboman Kuta, masyarakat Bali paling merasakan dampaknya. Di satu sisi perusahaan yang terlibat langsung dengan tamu seperti hotel, restoran, travel dan yang lainnya pada mem-PHK-kan tenaga kerjanya. Dipihak lain, daya beli masyarakat menurun, sehingga sirkulasi uang tidak stabil ini membuat masyarakat ketar- ketir terhimpit.

Di pihak lain pemerintah Kota Denpasar dan Kab. Badung merupakan kebijakan tentang kependudukan dan menekankan biaya yang amat mencekik masyarakat kecil baik kepada warga Bali sendiri dan luar Kota Denpasar dan Kabupaten Badung sangat memberatkan. Menata kependudukan itu penting tetapi tidak dengan biaya yang mahal. Mereka kan juga manusia warga negara yang dimanfaatkan tenaganya untuk pembangunan, mereka adalah pekerja yang selama ini diperlukan, apakah warga kota mampu melakukan pekerjaan jalan, buruh bangunan, dsb?

Kita juga manusia yang memiliki hak hidup dan dilindungi oleh pemerintah sebagai warga negara. Kita juga berhak mendapatkan pendidikan dan pekerjaan sampai ke luar negeri. Bagaimana jika sebaliknya?

Sedangkan di awal tahun baru 2003 ini pemerintah menaikkan tarip BBM, listrik dan telepon. Ini jelas-jelas untuk masyarakat Bali akan mati terjepit. Barang-barang akan naik, bagaimana rakyat bisa hidup. Seolah-olah rakyat bagaikan ampas tahu tidak ada pembelaan dari wakil-wakil rakyat yang dipilih.

Saran saya, semua kebijakan di atas tidak diputuskan dengan tergesa-gesa. Hendaknya bisa di evaluasi, pertimbangkan dengan rakyat bagaimanapun rakyatlah tulang punggung pembangunan. Mengenai kependudukan di Bali khususnya Denpasar dan Badung, ajaklah masyarakat Bali untuk menuangkan kebijakan, mereka adalah memiliki tanggung jawab yang sama. Dan mintalah pendapat dari orang yang lebih tahu apa akibatnya jika diberlakukan kebijakan ini.

Menurut pengamatan saya jika semua kebijakan di atas dipaksakan akan terjadi gejolak yang besar bahkan tatanan ekonomi Indonesia dan Bali khususnya akan bertambah parah.

CUACA

ACARA TV & RADIO

Radio Global FM 99,15 (LIVE)