BERITA HARI INI

RUBRIK

Senin Paing, 6 Januari 2003

 Fenomena

Kelihatannya Anda tidak sesering dulu tampil di publik dan kelihatannya Anda memiliki kegiatan-kegiatan lain yang sekarang tidak hanya tim relawan atau juga Institut Relawan Jakarta. Kalau boleh tahu, apa kegiatan akhir-akhir ini?

Saya sudah tiga tahun terakhir ini mendampingi warga perkampungan kumuh di lingkungan miskin urban di wilayah Bukit Duri pinggir sungai Ciliwung, juga di pinggir kereta api Dipo di Manggarai. Kami melakukan gerakan-gerakan swadaya masyarakat yang membangun lingkungan hidup, lalu juga pendidikan anak-anak dan remaja. Saya senang sekali bekerja sama dengan mereka. Tentu saya tidak berhenti dengan kegiatan-kegiatan ini karena juga baru delapan bulan. Tahun lalu saya belajar di Berkeley, di Human Right Center University of California Barkeley. Membuat investigated report tentang teror bom di Indonesia tahun 1998-2001. Hanya ternyata teror bom itu tidak berhenti juga, tidak hanya di lingkungan Aceh, Papua, Maluku dan Poso tapi di luar lingkungan itu teror bom sudah begitu besar dan terus menerus.

Tampaknya alasan-alasan yang sebenarnya bukan ringan itulah yang mungkin membuat Anda tidak lebih berkonsentrasi tampil di publik tapi lebih ke kegiatan-kegiatan yang sifatnya ke dalam, pembangunan gerakan. Apakah dengan demikian juga ini lebih mendekati latar belakang anda sebagai pemuka agama, sebagai seorang romo yang kelihatannya memang di kalangan masyarakat dikenal dekat sebagai bagian masyarakat pinggiran, masyarakat bawah atau seperti itu?

Harus diakui sejak 27 Juli 1996 sampai 1998 kasus tragedi Mei, memang pemunculan saya di publik itu dapat dikatakan terpaksa. Saya ini kan sebetulnya secara pribadi bukan orang yang enak tampil di publik. Saya lebih senang bekerja tanpa publikasi besar begitu, karena mungkin untuk orang lain hanya perlu energi 50 persen namun untuk saya tampil di publik itu sangat membutuhkan energi. Dan memang harus diakui, saya merasa inilah lingkungan hidup saya yang membuat saya merasa menjadi diri sendiri juga merasa enak kalau bekerja di lapangan bersama warga masyarakat, itu memiliki arti yang lebih dalam. Karena yang saya maksud dengan warga masyarakat ini lebih kepada kaum korban, terutama korban kekerasan politik karena saya juga tetap hadir di dalam tragedi-tragedi besar di negeri ini dan berusaha untuk tidak tampil juga. Terutama yang terakhir, tragedi bom di Bali. Sehari sesudah ledakan, saya sudah di sana dengan seorang relawan dari Jakarta dan menggalang gerakan relawan kemanusiaan di Jaringan Relawan Kemanusiaan Bali. Dengan jumlah sekitar 136 anggota, kami bekerja di RSU Sanglah, mendampingi keluarga korban yang meninggal, yang hilang, yang sedang mencari, juga termasuk mengurus di ruang mayat seperti membungkusi mayat bersama dengan tim forensik. Kerja seperti menaruh es dan mendata, dan kami membantu juga di hotline service.

Ya, mudah-mudahan bukan karena sesuatu yang lain, maksud saya bukan karena misalnya karena tekanan, atau karena ya mungkin publisitas menjadi tekanan tersendiri. Kita mungkin bisa kembali pada korban seperti yang Anda katakan, apa yang Anda rasakan betul dari korban ketika mereka mengalami tragedi demi tragedi? Anda sebagai seorang saksi dari tragedi besar itu, apa yang anda rasakan?

Sejak awal kami mencoba hadir dan menemani proses perjuangan masyarakat terutama masyarakat korban, yang berusaha survive dengan caranya sendiri, terutama dengan menggalang solidaritas di kalangan sesama korban. Memang ada keyakinan bahwa dengan percaya pada sikap swadaya solidaritas dan kesadaran kritis dari masyarakat korban yang mencoba menata hidupnya dengan sistem kekerabatan yang dibangun lewat gerakan basis di dalam masyarakat, lalu dengan sistem jaringan antar daerah, itu akan menjanjikan untuk perubahan di masa mendatang terutama tuntutan keadilan dan hak-hak asasi manusia. Tetapi melihat cara-cara yang digunakan dalam penghancuran sistem kekerabatan hidup mereka, terutama wilayah-wilayah publik yang diporak-porandakan oleh sistem kekerasan politik negara di negeri ini, termasuk juga sistem peradilan HAM yang betul-betul kacau-balau. Itu harus diakui bahwa pesimisme di kalangan masyarakat korban itu semakin menjadi-jadi. Dan terasa sukar sekali membangun jaringan solidaritas di antara mereka karena persoalan yang sangat elementer misalnya persoalan hidup ekonomi dan sosial mereka, dan basis-basis pertahanan untuk survive yang ikut dihancurkan juga. Jadi kami merasa dikepung dengan berbagai macam krisis. Itu bukan hanya dari satu sisi yang langsung berupa kekerasan secara fisik saja, tetapi juga dari tekanan kesulitan mencari nafkah, lapangan kerja, lalu juga kesulitan-kesulitan yang sangat manusiawi mereka alami, sehingga sampai terakhir kemarin dalam pertemuan keluarga korban dari Tragedi Mei 1998. Saat bertemu dengan kelompok-kelompok keluarga korban yang lain misalnya dari Trisakti, Semanggi, korban teror bom, dan yang lainnya, sampai ada yang mengatakan, "Ya lebih baik kami meminta ganti rugi berupa uang saja daripada harus menunggu begini lama, sementara kondisi sistem peradilan sama sekali tidak menjanjikan. Kami maulah terima uang." Ini membuat trauma pemimpin-pemimpin informal dan di kalangan keluarga korban sangat terpukul dengan pernyataan itu. Tetapi menurut saya, ini sebuah potret nyata dari gempuran yang sangat efektif.

Anda tadi mengatakan tentang pengepungan terhadap keluarga korban, aktivis HAM, dan lain sebagainya. Mungkin dalam bidang ekonomi dan juga tentu saja bidang politik. Dari keadaan yang demikian, kira-kira sebenarnya di balik pengepungan ini siapa yang paling bertanggung jawab?

Memang bagi masyarakat sederhana sangat mudah untuk melihat negara dalam artian presiden, MPR, DPR karena peran-peran itu yang paling tampak terutama personifikasi pribadi-pribadi itu. Tetapi saya mengamati bahkan dalam kekerasan-kekerasan politik yang terjadi seperti di Aceh, Papua, juga rangkaian teror bom yang terus berlanjut ini. Bahwa ini juga merupakan bahasa dari sistem bisnis atau sistem ekonomi. Dari logika internal ekonomi global yang begitu menentukan dalam sistem kenegaraan dan ini begitu besar pengaruhnya misalnya saja yang mendanai operasi-operasi militer. Kita juga tahu bahwa begitu berkuasanya uang dalam menentukan agenda-agenda negara misalnya pembahasan soal Aceh. Sampai aktivis-aktivis Human Rights Defender itu sepertinya harus keluar dari Aceh secara paksa. Dibuat kasus apapun juga untuk sedapat mungkin tidak berada di Aceh. Teman-teman di Aceh sadar akan kenyataan itu, tetapi kalau lihat betapa susahnya ketika misalnya saja Saudara Munir tidak setuju kalau teman-teman Human Rights Defender semua keluar lari dari Aceh hanya karena diperkarakan secara kriminal oleh polisi dan militer di Aceh waktu itu. Tapi kenyataannya tidak semudah itu karena mereka mengalami tekanan secara fisik, bukan hanya secara psikis. Sehingga mereka sampai lari ke Jakarta. Cara yang seperti ini saya kira tidak mungkin dilakukan tanpa dana yang besar jika melihat tindakan mereka yang berkesinambungan dan jangka panjang. Saya juga tidak percaya waktu pertama kali diumumkan, karena saya juga melihat ekskalasi dari kekerasan bom dan betapa luas radius ledakan bom di Bali serta dampaknya yang meluluhlantakkan kondisi Legian Kuta yang begitu luar biasa. Itu hanya dibiayai dengan satu kali rampokan toko emas di Jawa Barat. Saya kira pernyataan dari polisi yang seperti itu, hanyalah untuk menutup atau memotong jaringan penyandang dana dari kekerasan politik ini. Juga tiadanya anggota-anggota militer yang masuk di dalam jaringan penyidikan untuk kasus teror bom ini. Karena kalau benar dinyatakan oleh Kapolri Da'i Bachtiar bahwa ternyata ada kaitan sejak bom Natal sampai bom Bali, berarti juga harus konsisten karena setiap kali ada investigasi penyidikan dari polisi untuk kasus teror bom itu, selalu dijumpai d isitu anggota-anggota militer atau Kopassus yang terlibat, termasuk juga penggunaan bahan-bahan peledak militer used yang begitu jelas sekali dan gamblang bukti-buktinya. Seperti tersangka Iwan yang tertangkap untuk kasus BEJ, kemudian melarikan diri membawa granat dan AKA 47. Hasan yang ditangkap di Aceh itu entah bagaimana sekarang sudah berkali-kali lari, lalu ditangkap lagi. Tidak ada investigasi lanjutan. Jadi selalu investigasinya itu tergantung pada pesanan politik pada saat tertentu. Kalau dulu yamg menjadi kambing hitam itu GAM, semua pelaku itu menjadi GAM. Begitu sekarang disebut Islam Jama'ah, semua Islam Jama'ah, nanti berhubungan sama Al Qaeda. Bersih nama militer dan polisi di dalam kasus ini, juga para penyandang dananya. Penyandang dana ada di luar sana, di luar negeri. Masuk akal memang, tetapi banyak fakta yang di-delete untuk ini.

Sepertinya Anda ingin mengatakan bahwa pemerintah dalam hal ini tidak memiliki kemampuan untuk menangani kasus per kasus. Dan juga ada bagian dari tubuh pemerintah sendiri yang ikut serta dalam proses penghancuran atau kekerasan bom yang terjadi selama ini. Dengan analisa atau fakta yang Anda temukan demikian, bagaimana Anda bisa melihat jalan keluar yang harusnya ditempuh baik itu oleh pemerintah maupun oleh masyarakat atau kelompok-kelompok civil society?

Saya tidak mengatakan bahwa pemerintah tidak mampu atau tidak memiliki kemampuan, tapi pemerintah tidak memiliki kemauan politik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Selalu setengah-setengah, dan itupun tidak menyentuh substansi persoalannya yang selalu dikembangkan. Bagi saya yang paling penting adalah pertanggungjawaban publik dari pihak pemerintah. Itu juga untuk menjawab persoalan KKN yang sangat menggelisahkan dan begitu merusak kehidupan di negeri ini. Tetapi khusus untuk proses investigasi pelanggaran HAM di Indonesia, atau dampak dari tragedi-tragedi kekerasan politik, adalah pertanggungjawaban publik dan warga masyarakat itu diajak berbicara dan cukup dipercaya untuk ikut terlibat di dalam menginvestigasi persoalan ini. Saya mengerti secara formal masyarakat diminta untuk ikut menginvestigasi, tetapi keterbukaan itu bisa saja, ada saja mekanisme di mana polisi tidak terlalu cepat membuat kesimpulan sebelum ada pembuktian. Karena model-model membuat pernyataan sebelum ada pembuktian ini model seperti Amerika pasca WTC 11 September itu. Amerika begitu sering membuat statemen, tuduhan, atau penangkapan tanpa ada pembuktian. Dan pola ini saya rasakan sekali karena 11 September itu saya ada di Amerika. Jadi saya tahu bagaimana mekanismenya, juga ketika ada perang di Afghanistan. Saya melihat bagaimana dampaknya, dan bagaimana informasi itu banyak dikorupsi. Artinya, disembunyikan untuk warga Amerika sendiri tentang situasi di Afghanistan. Bagaimana bom-bom dari Amerika itu mengenai warga sipil termasuk juga palang merah. Berita-berita itu saya peroleh justru dari Eropa maupun Rusia. Agar bisa memperoleh cara-cara Amerika dalam menjalankan misi perangnya di Afghanistan itu tidak langsung dari pers atau radio Amerika. Saya mengatakan bahwa di Indonesia sekarang ini memakai pola seperti itu. Maka cara pemecahannya adalah dengan pertanggungjawaban publik dan mencoba menegakkan hukum yang benar dan semaksimal mungkin betapa pun bobroknya kehidupan hukum di Indonesia. Mencoba hukum yang paling elementer itu tetap ditegakkan, karena kalau kita tidak tahu rambu-rambu dan tidak bisa mendisiplinkannya, ibarat lampu merah, maka kita akan bertabrakan terus di jalan.

Dengan kalimat yang singkat, mungkin Anda bisa katakan apakah pemerintahan sekarang ini memiliki prestasi yang cukup bagus dalam penyelesaian persoalan HAM di Indonesia?

Indikator saya yaitu masyarakat sederhana dengan kehidupan menengah ke bawah yang ternyata makin buruk dan porakporanda sistem kehidupan sosial, ekonomi dan budayanya. Tetangga sebelah saya di Bukit Duri ini, dalam dua tahun terakhir makin buruk kehidupannya. Tidak bisa menyekolahkan anaknya, lalu kalau sakit kemampuan untuk membeli obat-obatan generik hanya 20% dan mereka menjadi tergantung dari dana-dana dan proyek-proyek yang dijanjikan pemerintah yang ternyata juga kacau-balau di dalam implementasinya. Dan juga banyak sekali sistem tata ruang dan tata kota di Jakarta ini yang kacau-balau dengan perilaku Gubernur Sutiyoso itu. Jadi menurut saya, Gubernur Sutiyoso yang didukung kuat oleh Presiden dan suaminya ini, perilakunya sangat tidak kondusif untuk survival system warga masyarakat dalam membela kehidupannya. Sehingga tidak ada pertanggungjawaban kepada masyarakat tentang keputusan atau perwakilan yang diembannya, tugas yang diembannya sebagai wakil dari masyarakat yang harus berjuang dalam birokrasi negara.

Untuk proyeksi ke depan atau 2003, mungkin Anda bisa melihat celah yang bisa membuat kita agak gembira hati atau punya harapan, bahwa keadilan bagi masyarakat masih akan ada. Bisa Anda gambarkan?

Saya selalu akan merasa optimis tiap kali melihat di kanan kiri saya, di sini banyak anak-anak dan remaja berjumlah sekitar 200-an dari lima RT di Bukit Duri, baik di pinggir sungai atau perkampungan kumuh yang ternyata menunjukkan harapan bahwa mereka belajar dengan sikap mandiri. Mereka anak-anak muda yang menyatakan solidaritasnya, mereka merasa payah kalau hanya meminta, dan mereka mulai menggalang solidaritasnya membantu lingkungan lain. Terutama waktu banjir kemarin sangat dibuktikan dengan membentuk tim SAR, bahkan waktu itu sempat kami bersama-sama dengan tim dokter membentuk tim kesehatan dan logistik, membantu warga di Madura yang menjadi korban dampak kekerasan di Sampit-Kalimantan tahun lalu dengan berangkat ke Madura. Sikap seperti ini juga terwujud melalui bagaimana sekarang mereka membangun bersama-sama recovery project untuk 42 rumah yang hancur pada banjir yang lalu. Mereka membangun bersama-sama tanpa bantuan pemerintah sepeser pun. Bahkan pemerintah minta jatah prosentase dari kelurahan. Ini memalukan sebetulnya. Mestinya mereka yang memfasilitasi dan saya tahu ada dana besar sekali yang tersedia. Dari segi ini, betul-betul saya optimis. Juga kalau kita lihat, betapa pun payahnya, selalu saja ada sikap solidaritas yang besar dan dengan mudah terkumpul. Misalnya waktu tragedi bom di Bali. Dalam waktu tiga jam, saya bisa mengumpulkan sampai 136 warga di Bali, terutama anak-anak muda dan mahasiswa yang mau bekerja luar biasa berhari-hari tidak tidur, mengurusi mayat-mayat yang hancur, dan mencoba untuk mencari informasi, mewawancarai orang untuk menggalang solidaritas supaya kohesi di dalam kehidupan kelompok-kelompok masyarakat itu semakin kuat. Karena memang dampak dari kekerasan politik selalu adalah kecurigaan dan kesalahpahaman yang akan membawa pada ledakan-ledakan akibat potensi-potensi konflik yang diledakkan.

Dengan harapan yang demikian, tentu masih ada tantangan. Mungkin Anda bisa gambarkan sedikit, bahwa adakah tantangan yang Anda alami di sekitar masyarakat ini sebagai pemuka agama yang mungkin tidak diikuti oleh mayoritas masyarakat di kampung sini? Atau adakah ancaman pribadi seperti pengalaman Anda pada tahun 1996?

Ancaman-ancaman yang kami terima dulu seperti kami pernah dikirimi granat, pernah mobil kami ditabrak oleh tentara di daerah Puncak, dan macam-macamlah teror yang lewat telepon atau jalan di sini dengan mengirim preman dan sebagainya. Waktu itu ada kelompok-kelompok di dalam militer dan polisi yang menaruh simpati serta mencoba melindungi. Jadi mereka sendiri saling berseteru. Makin lama saya melihat komunikasi atau ikatan sementara ini tidak terlalu kuat. Saya semakin yakin dan merasa aman justru tinggal dengan warga begini meskipun sepanjang gang di Bukit Duri ini, yang disebut warga itu yang kebanyakan telanjang dada dengan tato di tubuhnya. Tapi saya merasakan ada kebaikan hati dan solidaritas yang tinggi di kalangan mereka. Saya merasa menjadi bagian dari mereka. Tapi memang ada kenyataan semacam ini bahwa di kalangan para penjahat, solidaritas seringkali lebih tinggi ketimbang di kalangan orang-orang yang merasa baik, termasuk juga misalnya perseteruan-perseturuan di kalangan LSM. Kadang-kadang saya merasakan ketulusan di antara mereka karena sama-sama sedang dihimpit atau terjepit.

CUACA

ACARA TV & RADIO

Radio Global FM 99,15 (LIVE)