BERITA HARI INI

RUBRIK

Selasa Umanis, 31 Desember 2002

 Politik

Setelah PBNU dan PKB, kini giliran Rachmawati, Ketua Partai Pelopor, mengritik pemerintahan Mega di akhir tahun 2002 ini. Tak hanya itu, Ali Sadikin juga mengritiknya. Mengapa mereka kecewa?

Rachmawati Soekarnoputri memberi nilai merah pada pemerintahan Mega. Alasannya, belum ada perbaikan yang signifikan terhadap perekonomian terutama privatisasi, hukum dan penegakan HAM, serta pencapaian politik dan keamanan.

Pemerintah tidak memberi kesempatan bagi lahirnya partai baru dengan mengesahkan UU Parpol yang dinilai Rachmawati diskriminatif. Meski mengritik, Rachmawati menawarkan solusi. ''Libatkan rakyat dalam mengambil keputusan strategis, jangan patuh pada tekanan asing dan laksanakan ajaran Trisaksi Bung Karno,'' tutur Rachma. Kritik juga datang dari Kelompok Kerja (Pokja) Petisi 50. Kritik mereka sangat pedas. Adalah Bang Ali, panggilan tokoh nasionalis Ali Sadikin. Dalam evaluasi akhir tahunnya, mantan Gubernur DKI ini menyebut Megawati adalah presiden partai, bukan presiden bangsa dan negara Indonesia. ''Pengabdian Mega hanya kepada partai, bukan bangsa dan negara,'' kata Bang Ali dengan semangat muda. ''Saya sangat kecewa terhadap pemerintahan ini,'' tegasnya mengulangi. Penilaian serupa juga datang dari DPP PAN. Menurut PAN, pemberantasan KKN, salah satu agenda penting bangsa ini jika ingin bangkit kembali. Jika tidak, jangan harapkan bangsa ini bisa keluar dari krisis multidimensional yang tak kunjung usai ini.

Dari gedung DPP PAN di Jalan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (30/12) kemarin, PAN ingin menutup tahun ini dengan meniup terompet gerakan antikorupsi. Gerakan ini harus menjadi prioritas agenda bangsa Indonesia ke depan. Dan, hal ini tidak bisa ditunda-tunda lagi. Tanpa keseriusan menjalankan gerakan antikorupsi, bangsa ini akan terus tersandera oleh berbagai masalah. Dari sisi ini, Mega telah gagal. ''Akibatnya, krisis ekonomi akan terus mengepung bangsa ini ke depan,'' tandas Ketua DPP PAN Didik J.Rachbini, yang juga pengamat ekonomi itu.

Banyak konglomerat hitam dilepaskan oleh para hakim. Pengadilan HAM pun sepertinya jalan di tempat. Sorotan asing pun tak kurang negatifnya terhadap sistem peradilan di negeri ini. Padahal, pemberantasan korupsi itu sejatinya linier dengan penegakan hukum.

Lepasnya Sipadan dan Ligitan adalah kegagalan paling besar pemerintahan ini. Menjaga kedaulatan negara adalah menjadi tanggung jawab dan amanah pemerintah. Namun sayang, amanah dan tanggung jawab ini tak bisa dilaksanakan Mega. ''Ini menunjukkan, pemerintahan ini gagal menjaga kedaulatan negara,'' katanya.

Empat Program

Kalau elite politik lebih gencar mengajukan kritik, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono malah sebaliknya. Ia sudah memiliki program prioritas penyelamatan bangsa. Prioritas ini sengaja dibuat sebagai satu program yang harus bisa diselesaikan setahun mendatang demi tetap terjaganya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prioritas ini juga diharapkan sebagai pedoman jajaran kementerian ini dalam menyongsong tahun baru. Empat hal istimewa yang menjadi prioritas itu, penyelesaian dan perjanjian damai di Aceh, penyelesaian konflik Papua, perang terhadap terorisme, pengelolaan kondisi dan situasi politik menjelang Pemilu 2004.

Empat hal ini diharapkan bisa terwujud pada tahun 2003 mendatang dengan hasil positif dan tetap terjaganya NKRI. Menko Polkam optimis keempat hal tersebut dapat diwujudkan. Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono mengakui, empat prioritas ini amat penting bagi bangsa dan negara Indonesia ke depan. Masa depan politik dan keamanan di Aceh dan Papua, misalnya, menjadi target yang tak boleh disepelekan. ''Aceh harus segera damai. Begitu juga masalah yang terjadi di Papua. Kedaulatan negara harus dijaga dan tak bisa ditawar-tawar lagi,'' tegas Yusdhoyono, di kantor Menko Polkam, Senin (30/12) kemarin.

Mantan Kaster TNI ini menilai pelaksanaan perdamaian di bumi Aceh mulai menunjukkan hasil. Meski di sana-sini masih dinodai pertikaian oleh oknum TNI-GAM, Yudhoyono tetap meyakini kondisi damai bisa diwujudkan. Tentunya, ini bisa terjadi jika syarat-syarat yang sudah disepakati dua belah pihak bisa ditepati. Terutama, kinerja joint security committee bisa maksimal, termasuk memberi sanksi bagi pihak yang melanggar perjanjian. Di Papua pun demikian. Papua, kasus gerakan separatis Papua, harus bisa diredam. Diajak berunding dan dicari akar masalah di Papua. Jika memang ada pelanggaran dan tindakan kriminal yang dilakukan oleh siapa pun, seperti anggota TNI, itu pun harus diselesaikan.

Kasus Theys Hiyo Eluay, misalnya, pemerintah pun akan berusaha serius menyelesaikannya. ''Penyelesaian Papua tetap mengacu pada otonomi khusus. Pemerintah akan menangani secara adil dan menyentuh masyarakat bawah,'' tegas Yudhoyono, jenderal empat bintang ini.

Ia juga yakin dunia internasional mendukung sepenuhnya integritas Indonesia. Karena itu, meski banyak negara tetangga yang ikut campur dalam konflik politik di Papua, Yudhoyono tetap optimis otonomi khusus bisa menjadi opsi pilihan yang baik dan NKRI bisa ditegakkan.

Dari sisi pemberantasan terorisme, Yudhoyono menyiapkan perangkatnya. Dibentuknya desk khusus antiterorisme adalah salah satu perangkat penting bagi pemberantasan terorisme. Ia juga menyiapkan legal frame work dan peningkatan kinerja intelijen negara, baik di dalam negeri maupun di luar ini. Hal ini dilakukan sebagai upaya dini memantau gerakan terorisme dan mencegah aksi-aksi terorisme, baik yang dilakukan dari dalam negeri maupun teror dari luar negeri. Jaringan dan kerja sama dengan pihak luar negeri pun menjadi prioritas.

Yang tak kalah pentingnya adalah persiapan dan manajemen politik guna menjaga situasi keamanan menjelang Pemilu 2004. Kondisi keamanan ini amat menguras tenaga Menko Polkam. Sebab, setahun mendatang, kondisi politik diperkirakan akan mencapai titik kulminasi. Jika tidak bisa dikelola dengan baik, krisis bangsa ini tidak akan terselesaikan. Indonesia akan terus meratapi dirinya sebagai negara yang tak kunjung damai, tak kunjung usai dirundung malang. Menghadapi hal ini, Menko Polkam menyiapkan sejumlah strategi. ''Saya menyiapkan lima hal yang perlu saya tindak lanjuti sebagai antisipasi,'' katanya.

Pertama, Indonesia harus tetap eksis sebagai negara kestauan RI. Karena itu, jajaran Polkam akan menjaga kepentingan dan agenda nasional, seperti recovery ekonomi, reformasi, dan rekonsiliasi. Pembangunan bangsa tidak bisa ditinggalkan sebagai acuan dasar demi kebangkitan kembali bangsa dan negara ini ke depan. Hal kedua, menjaga perkembangan lingkungan strategis baik global, regional maupun nasional. Ketiga dan keempat adalah perkiraan keadaan Indonesia 2003 prioritas Polkam 2003. Kelima, faktor-faktor krisis. Lima hal ini akan menjadi satu data penting dan strategi guna menyongsong tahun 2003 secara lebih elegan dan terhormat. (son/her)

CUACA

ACARA TV & RADIO

Radio Global FM 99,15 (LIVE)