|
Kesadaran
Budhi
TIAP
keputusan untuk melangkah dalam kehidupan ini seharusnya
datang dari kesadaran budhi bukan dari dorongan hawa nafsu.
Apalagi keputusan itu menyangkut hal-hal yang bersifat
strategis. Kata Upanisad menyatakan kesadaran budhi itu
diibaratkan sais kereta dan pikiran itu tali kekang kuda
kereta. Sedangkan kuda penarik kereta adalah nafsu atau
indria. Kalau keputusan itu ditetapkan berdasarkan
dorongan bahwa nafsu akan kehendak kuda itulah yang akan
membawa kereta meurut enaknya sang kuda tanpa melalui
kendali. Kalau demikian keadaannya jelas hidup ini
berjalan hanya berdasarkan dorongan hawa nafsu belaka.
Karena itu Swami Satya Narayana menyatakan, nischa yatmika
budhih. Artinya budhilah yang memiliki kemampuan membuat
keputusan. Kalau keputusan dibuat tanpa kesadaran budhi
maka langkah dalam hidup ini akan ngawur tanpa arah.
Timbulnya kekerasan struktural disebabkan oleh kesalahan
struktural dalam menetapkan suatu kebijakan. Banyak
kebijakan struktural hanya diambil berdasarkan dorongan
emosional belaka.
Kekerasan
struktural adalah kekerasan yang muncul karena kebijakan
struktural yang mengecewakan publik. Kekerasan struktural
itu dapat dibedakan dengan kekerasan kultural. Kekerasan
kultural itu adalah kekerasan yang memang merupakan budaya
dari suatu masyarakat yang berwatak keras dari
pembawaannya. Kekerasan struktural itu terjadi karena
umumnya orang-orang yang memiliki akses di struktural
seperti para birokrat, para investor dan para pemimpin
ormas/orpol sering mengambil keputusan dengan mengabaikan
aspirasi masyarakat sipil yang akan kena langsung akibat
keputusan tersebut.
Di
samping itu proses pengumpulan dan penganalisisan data (maya
dan upeksa) sebelum memutuskan suatu kebijakan kurang
ditangani dengan kesadaran budhi yang tinggi. Semestinya
setiap kebijakan yang akan ditetapkan didahului oleh
proses pengumpulan dan penganalisisan data yang memadai.
Selanjutnya dilakukan proses penetapan beberapa alternatif
(Indrajala). Setiap alternatif yang ditetapkan lebih
lanjut dilakukan lagi penganalisisan yang lebih mendalam
tentang berbagai dimensi yang terkandng dalam setiap
alternatif yang dirumuskan. Dimensi yang harus paling
mendapatkan perhatian adalah menyangkut masalah
kepentingan masyarakat luas.
Selain
itu dampak sampingan dari kebijakan yang akan ditetapkan
yang mengandung risiko tinggi merugikan rakyat banyak
dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjangnya. Karena
itu pemegang jabatan yang menentukan nasib orang banyak
harus rela berkorban untuk melepaskan egoisme pribadi.
Jangan mengambil keputusan karena merasa punya kekuasaan.
Apalagi merasa memiliki kewenangan mengatur dana publik
untuk menyukseskan setiap ambisi pribadi tertentu.
Menjaring aspirasi masyarakat memang bukan pekerjaan
gampang. Karena itu pejabat publik hendaknya tidak mudah
marah dan tersinggung dalam menampung aspirasi rakyat
banyak yang sangat pluralistik.
Pejabat
publik dalam menjaring aspirasi masyarakat yang semakin
pluralistik itu hendaknya memposisikan diri sebagai
pelayan publik. Sikap seperti itu akan dapat meredam
gejolak egoisme pribadi yang sempit. Sikap itu akan
menimbulkan sikap hidup yang sederhana. Kitab suci
menyatakan bahwa kesederhanaan itu awal dari kebijaksanaan.
Kesederhanaan itu akan mendorong munculnya kesadaran budhi
menguatkan pikiran dalam mengendalikan indria. Kalau
egoisme yang kuat menguasai diri pejabat publik maka
munculah rasa berkuasa yang tidak boleh dikritik. Anggaran
yang dipegangnya itu pun dianggap miliknya. Sifat Ahamkara
pun akan menguasai diri sang pejabat publik. Kalau sudah
Ahamkara (egoisme) menguasai maka kesadaran budhi akan
lenyap.
Bhagawad
Gita II.63 menyatakan bahwa kalau kebingungan egoisme (Vibrahmah)
yang muncul dalam diri maka muncullah smrti bhramsat.
Artinya, kacaunya ingatan. Dari ingatan yang kacau itulah
akan hilang kesadaran budhi. Tanpa kesadaran budhi tidak
mungkin menetapkan suatu kebijakan yang menyangkut
kepentingan publik. Semasih pejabat publik dalam
menjalankan tugas-tugasnya dengan pendekatan kekuasaan dan
kewenangan itu maka akan sulit mendapatkan kesadaran budhi.
Kebijakan yang diputuskan tidak berdasarkan kesadaran
budhi dapat dipastikan tidak akan mampu memberikan
pelayanan terbaik pada masyarakat yang sangat pluralistik
ini. Karena itu pejabat publik yang dikuasai oleh sifat
egoisme akan mudah terprovokasi oleh mereka-mereka yang
suka memuji dan mengiyakan apa saja yang dikatakan oleh
sang pejabat. Memuji dan mengiyakan itu umumnya untuk
menyukseskan kepentingannya yang sempit mendapatkan
fasilitas dari sang pejabat yang lupa diri itu.
|
