Dalam Peningkatan ''Sradha'' ....
Kebijakan
Pembangunan belum Beri Pijakan Kuat
Denpasar
(Bali Post) -
Implementasi kebijakan pembangunan Bali belum memberikan
pijakan maupun topangan yang kuat terhadap upaya
peningkatan sradha. Yang mengedepan adalah berbagai bentuk
pembangunan fisik dan kesemarakan ritual, sehingga
pemberdayaan dan pembertahanan cenderung menjadi statis.
Hal itu dikatakan
Ketua Pusat Kajian Hindu Prof. Dr. I Gusti Ngurah Bagus
dalam acara refleksi akhir tahun 2002 bertemakan ''Quavadis
Keindonesiaan Dewasa Ini dari Perspektif Dharma'' di Cafe
Biru, Senin (30/12) kemarin. Acara yang digelar Yayasan
Penyadaran Dharma -- Pusat Kajian Hindu -- itu
menghadirkan dua narasumber yakni IDG Palguna, S.H., M.H.
dan Drs. Nyoman Wijaya, M.Hum. dipandu Drs. Nyoman
Wiratmaja, M.Si.
Ngurah Bagus
menambahkan, sikap antisipatif dan proaktif masyarakat
dalam kehidupan bangsa dan negara masih kurang. Jika
lantas muncul hal-hal di luar dugaan, tidak saja
masyarakat, akan tetapi pemerintah pun tampak kurang
proaktif dan antisipatif.
Contohnya,
kewenangan yang dimiliki DPRD Bali, kabupaten dan kota
sesuai dengan semangat UU No. 22/1999 sangat kuat dan
strategis untuk membuat berbagai bentuk perda. Namun
ternyata peran politik ini tidak dilakukan secara maksimal.
Bahkan, tindakannya cenderung kontradiktif searah dengan
tujuan reformasi. Pertanggungjawaban gubernur, bupati dan
wali kota cenderung rutinitas. Padahal sesungguhnya
kualitas pengawasan dan pemberdayaan pemerintah maupun
masyarakat berada pada posisi tersebut.
Pada bagian lain,
kata guru besar Fakultas Sastra Unud itu, adanya pandangan
bahwa konsep agama (dharma) dengan konsep negara (politik)
bertolak belakang. Padahal sesungguhnya kedua konsep
tersebut dapat berjalan bersama yakni dharma negara. ''Oleh
karena pandangan semacam itu berkembang selama ini,
akhirnya muncul sikap apatis masyarakat terhadap aktivitas
politik,'' ujarnya.
Menyangkut pascabom
Bali, kata Bagus, sudah dibentuk panitia pemulihan ekonomi
Bali. Demikian juga berbagai kegiatan yang bertujuan
merangsang perkembangan ekonomi Bali, tampaknya tak
berjalan sesuai harapan karena potensi ekonomi Bali di
luar pariwisata, seperti pertanian kurang digarap secara
serius. Dalam memulihkan ekonomi Bali, tegasnya, hal yang
sangat urgen dilakukan adalah penataan keamanan.
Mendatangkan artis untuk pentas di Bali oke, tetapi hal
itu harus didukung sistem pengamanan yang mantap. ''Jika
perlu menggunakan sistem keamanan bertaraf internasional.
Me-manage sistem keamanan dengan baik, dengan sendirinya
masyarakat dunia tidak merasa waswas datang ke Bali,''
ujarnya.
Dana sumbangan yang
katanya besar, kata Bagus, bisa digunakan untuk membeli
peralatan canggih untuk memonitor orang-orang yang masuk
ke Bali.
Sementara itu
pemimpin Bali 2003 nanti, kata Bagus, mesti memiliki
wawasan ke depan dan berani membuat terobosan. Ada
loncatan untuk membenahi kekurangan masa lampau. Kebijakan
yang dihasilkan mampu mengantarkan masyarakat Bali untuk
menikmati kesejahteraan. ''Pemimpin 2003 nanti juga mesti
memiliki kiat khusus -- kiat 'perekayasaan' untuk
mengantarkan masyarakatnya ke arah lebih baik,'' ujarnya. (08)
|
