Bangun Dermaga
Nusa Penida
Membebaskan
Nusa Penida dari isolasi dan keterpurukan, Gubernur Bali
Dewa Made Beratha mendukung komitmen Pemkab Klungkung
mempercepat proses pembangunan dermaga yang representatif
di Nusa Penida. Apa buktinya?....hal 3 Agenda ini dinilai
sangat urgen membebaskan masyarakat di pulau itu dari
selubung isolasi serta keterpurukan selama bertahun-tahun.
Buktinya, Pemprop
Bali siap mengucurkan dana sekitar Rp 1,5 milyar pada APBD
Bali 2003. Hal itu ditegaskan Gubernur Beratha di
sela-sela kunjungan kerjanya di Klungkung, Senin (30/12)
kemarin.
Pihaknya satu bahasa
dengan Pemkab Klungkung dalam menyikapi urgensi
pembangunan dermaga representatif di Nusa Penida.
Ditegaskan, dirinya sudah meminta Bupati Klungkung Ir.
Tjokorda Gde Ngurah agar mempersiapkan langkah nyata ke
arah terealisasinya dermaga yang sudah lama
dinanti-nantikan warga. Bahkan, dia juga berjanji berjuang
ke pemerintah pusat untuk mendapatkan tambahan dana.
Ditambahkan,
pembangunan dermaga itu menjadi prioritas utama untuk
direalisasikan. Setelah itu terealisasi, baru dilanjutkan
dengan memikirkan pengadaan sarana transportasi laut
berupa kapal penyeberangan yang aman, nyaman dan tarifnya
bisa dijangkau masyarakat luas.
Di hadapan Gubernur
Beratha dan Ketua DPRD Bali IBP Wesnawa, Bupati Klungkung
Ir. Tjokorda Gde Ngurah kembali mempertegas sikapnya untuk
mempercepat proses pembangunan dermaga representatif di
Nusa Penida. Menurut dia, pembangunan dermaga itu
diperkirakan menelan dana Rp 25 milyar. Dia tidak menampik
bahwa akselerasi pembangunan di Nusa Penida tidak sesukses
daerah lain di Klungkung daratan. Masalahnya, bukan karena
Pemkab Klungkung tidak bersikap adil dalam membagi "kue"
pembangunan untuk masyarakatnya. Tetapi, handycap (hambatan-red)
berupa lautan luas yang memisahkan Nusa Penida merupakan
sandungan terbesar untuk menyejahterakan masyarakat di
pulau tandus ini. Apalagi, hingga saat ini belum ada
dermaga yang representatif di Nusa Penida. Jika Pemkab
Klungkung serius ingin mengentaskan keterpurukan di segala
sektor yang membelit mereka, tiada pilihan lain selain
menciptakan akses transportasi tersebut. Sebab, akar
masalah di Nusa Penida ketiadaan dermaga yang
representatif itu.
Langkah ke arah itu,
kata dia, sudah dirintisnya sejak beberapa waktu lalu.
Melihat "bandrol" dermaga itu mencapai Rp 25
milyar, jelas bak jauh panggang dari api jika hanya
mengandalkan kemampuan pendapatan asli daerah (PAD)
Klungkung yang belum beranjak dari hitungan Rp 10 milyar
hingga Rp 11 milyar. Jika tetap memaksakan diri hanya
mengandalkan "kantong" sendiri, dibutuhkan waktu
bertahun-tahun untuk menuntaskan pembangunan dermaga itu.
Keterbatasan kemampuan keuangan daerah memaksa Pemkab
Klungkung mohon bantuan dana kepada pemerintah pusat.
Untuk memuluskan pencairan bantuan itu, pihak eksekutif
bersama legislatif di Klungkung telah melakukan
serangkaian "lobi" ke pusat. "Syukurlah,
permohonan bantuan dana itu sudah mendapat lampu hijau
dari Dirjen Perhubungan Darat. Mudah-mudahan, semuanya
bisa dianggarkan dalam APBN 2003 mendatang," katanya.
Pihaknya sudah mengalokasi dana Rp 1,9 milyar pada
perubahan APBD Klungkung 2002 lalu. Secara rinci, dana
sebesar itu dialokasikan untuk pembebasan lahan Rp 1
milyar, pembuatan detail engineering design (DED) senilai
Rp 500 ribu dan sisanya untuk pembuatan amdal.
Pada kunjungan kerja
di Klungkung kemarin, Gubernur Beratha dan Ketua DPRD Bali
IBP Wesnawa meninjau 21 proyek pembangunan yang tersebar
di Kecamatan Klungkung, Banjarangkan dan Dawan.
(kmb13)
|
