Nasib guru identik dengan perawat. Namun profesi perawat di daerah terpencil masih mendingan karena paling tidak lokasi Puskesmas tempat mereka bekerja ada di kota atau sekitar kota kecamatan. Namun untuk sekolah bisa jadi ia berada di kaki gunung, atau kaki bukit. Apalagi sekolah tersebut ada di kawasan sulit.

BAGI pejabat di Dinas Pendidikan Nasional Pusat, sekalipun ada sekolah di Bali di lokasi terpencil, masih belum dikategorikan daerah sulit. Sangat jauh kondisinya dibandingkan dengan daerah Irian Jaya atau Kalimantan. Sejauh-jauh sekolah di Bali yang dianggap terpencil, masih bisa dilalui dengan sepeda motor atau berjalan kaki. Karena itulah menurut Kepala Dinas Pendidikan Nasional Bali, Gusti Ngurah Oka, S.E., di Bali tidak ada katagori "daerah sulit" sehingga gurunya tidak ada yang mendapat gaji istimewa sebagai guru di daerah sulit.

Lihat saja kawasan Nusa Penida, Klungkung dan kabupaten lainnya. Umumnya guru di daerah ini paling tidak suka bekerja lama-lama di sekolah ini. Salah satu contoh yang pernah terjadi di SLTPN Tanglad, Nusa Penida. Sebelum era otonomi dearah, siapa pun guru yang mengajar di daerah paling tinggi di Kepulauan Nusa Penida itu tak sampai bertahan setahun. Ada yang hanya bertahan empat bulan, setelah itu minta pindah tugas. Bahkan ada yang baru sehari mengantongi SK, dan bertugas melali sehari langsung sudah pindah ke daerah lain di Denpasar.

Maklum, jika diteliti, sangat sedikit SDM setempat yang bisa melanjutkan studi ke lembaga pendidikan tenaga kependidikan sejenis IKIP atau STKIP. Bayangkan saja untuk makan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari saja mereka sangat sulit, apalagi untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Makanya wajar, semua tenaga guru di desa ini didrop dari daerah lain. Itulah penyebab utama mengapa guru di lokasi ini tak bisa bertahan lama bertugas. Apalagi zaman itu sangat mudah untuk meminta rekomendasi. Yang paling pusing adalah kepala sekolahnya. Jumlah anak yang banyak tentu tak seimbang dengan jumlah gurunya.

Kondisi Geografis
Kondisi geografis Desa Tanglad, Nusa Penida menyebabkan daerah ini bisa disebut paling sulit mendapatkan guru. Pada musim kemarau panjang, warga desa hanya mengandalkan sisa air cubang (air hujan yang ditampung di bak). Air itu pun hanya bertahan untuk keperluan hidup selama sebulan. Untuk mengirit air, tak jarang para gurunya harus dibawakan seember air oleh para siswanya. Mereka pun pada musim ini tidak lagi mengenal mandi besar alias seluruh tubuh tersiram air. Siswa hanya memerlukan dua colek air untuk membersihkan peceh di dua sudut matanya, sementara gurunya pada kondisi paling sulit hanya bisa mesugi (membersihkan muka).

Jika mau membeli air bersih ada saja truk yang mendrop kebutuhan air, namun untuk ukuran warga Tanglad tergolong mahal. Para guru yang pernah bertugas di sini mengaku kadangkala enak dan senang juga tugas di desa ini. Mereka tidak tergiur dengan kemewahan barang di toko swalayan dan kebutuhan konsumtif lainnya seperti yang dialami para guru di kota besar. Gaji mereka bisa dikatakan lebih bisa bertahan dibandingkan guru di kota-kota lainnya. Hanya saja biaya hidup mereka lebih mahal karena semua kebutuhan pokok di desa ini harganya dua kali lipat dibandingkan di kota. Apalagi yang namanya biaya transportasi. Untuk naik ojek dari pelabuhan Buyuk ke Tanglad memerlukan biaya Rp 20.000 -Rp 25.000.

Jika untuk ukuran guru SLTP yang paling susah ada di Desa Tanglad, untuk guru SD yang paling kritis adalah di Desa Sekartaji. Desa yang terletak paling tinggi dan ujung selatan Nusa Penida ini tergolong paling gersang. Makanya guru-guru di sini bisa dikatakan yang paling sengsara nasibnya. Mereka termasuk yang paling jarang mendapat jatah air bersih.

Kehidupan gurunya nyaris sama dengan kehidupan masyarakat setempat. Barangkali jika iklimnya dingin seperti Kintamani atau Desa Songan, jarak tempat anak-anak sekolah dua-tiga kilometer tidak masalah. Namun di sini selain asal siswanya dari jauh yakni 2 kilometer, sementara cuacanya sangat panas.

Semangat bersekolah anak-anak Nusa Penida ini patut diacungi jempol. Mereka rata-rata tak pernah diberi uang jajan oleh orangtuanya, namun bisa bertahan jalan kaki dua kilometer bahkan lebih. Hanya saja bisa diprediksi sendiri bagaimana membentuk siswa seutuhnya yakni sehat jasmani, rohani dan sosial serta pintar, sementara gizi makanannya juga kurang.

Untuk pengadaan guru SD di daerah ini tampaknya tidak masalah, hampir tersebar merata dan lebih banyak dilakoni masyarakat setempat. Sehingga masalah kekurangan guru SD di daerah ini nyaris tak pernah mencuat. Hampir di semua desa di Nusa Penida bagian atas kondisi pendidikannya seperti itu. Pada musim kemarau guru dan siswanya terpaksa puasa mandi. Walaupun ada sumber air di Guyangan dan Penida, lokasinya sangat jauh. Mereka harus ngreges abing sepanjang 5-6 kilometer untuk mendapatkan dua ember air sekali jalan.

Pengangkatan Air
Dulu pernah dicanangkan program Nusa Penida Sejahtera. Hampir semua proyek pembangunan dan ke-PU-an diarahkan untuk mensejahterakan warga Nusa Penida, namun kini program itu tenggelam tak ada gemanya.

Proyek P3KT, pengangkatan air Guyangan sudah hampir terealisasi, namun akhirnya gagal lagi. Setelah era otonomi apakah program ini akan dilanjutkan? Jika program fisik dikhawatirkan tidak bisa jalan di Nusa Penida, minimal soal nasib gurunya perlu diperhatikan pemkab setempat. Sistem guru kontrak seperti yang diutarakan Ketua PD I PGRI Bali, Drs. I Gusti Lanang Jelantik, M.Si, mungkin bisa diterima. Para remaja lulusan SLTA atau sarjana yang belum bekerja bisa dioptimalkan disiapkan jadi guru kontrak. Mereka bisa dikursuskan secara singkat soal program mengajar Akta IV, atau disekolahkan setara diploma dua.

Sistem guru kontrak ini memungkinkan daerah yang kekurangan guru akan diisi oleh pemuda setempat. Sehingga guru yang direkrut benar-benar sudah tahan banting terhadap kondisi dan cuaca di desa tersebut. Setelah mereka mapan, secara bertahap, guru kontrak ini mulai diangkat jadi PNS. "Itulah cara berpikir paling sederhna untuk mengatasi kekurangan guru di Nusa Penida," ujar Lanang Jelantik.

Sistem ini ditekankan Rektor IKIP Singaraja, Prof. Dr. Nyoman Dantes, jangan kelamaan membuat guru kontrak. Sebab, jika mereka dikontrak berlama-lama dan tak diangkat jadi PNS akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Ia menyarankan alangkah baiknya pemkab mulai sekarang mendidik calon gurunya di sekolah guru berdasarkan kebutuhan guru dua tahun ke depan. "Inilah risikonya otonomi derah, kesulitan guru juga harus diperhitungkan," ujarnya. (sue)