BERITA HARI INI

RUBRIK

Jumat Pon, 8  Nopember 2002

 Bali

Ledakan bom di Legian, betapapun perihnya, tetap menyisahkan ruang untuk kontemplasi. Salah satu bentuknya, mengambil ''pelajaran'' dari tragedi yang merenggut 185 jiwa itu. Dalam semangat itulah Bali TV menggelar diskusi panel bertajuk ''Membangun Bali Pascatragedi Kuta'', Kamis (7/11) kemarin. Materi diskusi yang ditayangkan langsung itu menyoroti penataan kembali konsepsi pembangunan Bali, pemerataan pengembangan wilayah serta penyikapan terhadap berbagai ekses destruktif yang mengiringi lesatan kemajuan pariwisata Bali. Berikut rangkumannya.

SECARA garis besar pemetaan sektor perekonomian Bali dipilari tiga sektor utama, masing-masing pertanian, industri-perdagangan dan pariwisata-jasa lainnya. Secara empirik, pariwisata Bali telah melaju sedemikian ngembutnya sehingga mengubah wajah sosial dan struktur perekonomian Bali. Tak bisa disangkal, kemajuan pariwisata di daerah ini telah mendongkrak indikator makro ekonomi daerah ini.

Namun, tak bisa diabaikan, biaya sosial yang harus dibayar masyarakat Bali untuk melesatkan sektor tambang dolar ini sangat mahal. Secara kualitatif digambarkan oleh Putu Suasta, di mana quality of life masyarakat Bali mengalami penurunan.

Arus urbanisasi dan serbuan pendatang dengan berbagai implikasinya, kesenjangan antara wilayah, tata ruang makin sembrawut, alih fungsi lahan yang dramatik serta daya dukung lingkungan kian menipis, merupakan jeritan panjang ekses destruktif kepariwisataan Bali. ''Program sudah ada, rancangan sudah bagus, tetapi pengelolaan dan pengawasannya yang tidak konsisten,'' sergah pengamat tata ruang Nyoman Gelebet.

Pengamat ekonomi Dr. Nyoman Erawan dan koleganya dari Fakultas Pertanian Unud Dr. Dewa Ngurah Supartha menyodorkan data pergeseran struktur ekonomi Bali yang terjadi secara dramatis. Pada tahun 1971, ekonomi Bali didominasi sektor pertanian (59,1%), menyusul pariwisata-jasa (33,4%) dan sektor industri (7,6%). Tiga puluh tahun kemudian berbalik, sektor pariwisata (69,7%), pertanian (20,1%) dan industri (10,3%).

Secara statistikal memang terjadi peningkatan pendapatan seiring dengan pergeseran dominasi sektor tadi. Pendapatan per kapita penduduk Bali yang tahun 1969 hanya Rp 16.032 melonjak tajam menjadi Rp 2,417 juta pada tahun 2000. Tokoh agama Ketut Wiana dan psikiater Prof. LK Suryani mempertanyakan, apakah kemajuan pariwisata itu benar-benar telah dinikmati oleh masyarakat Bali sesusai dengan konsep keadilan dan pemerataan.

Forum diskusi yang dihadiri sepuluh narasumber itu sepakat; pemerataan itu tidak pernah ada. Bali Selatan melesat meninggalkan wilayah lainnya, tanpa mampu dibendung, karena mekanisme pasar berjalan tanpa kontrol yang memadai dari pemerintah. Sejatinya, konsep tata ruang yang memenggal pulau mungil ini menjadi kawasan berikut peruntukannya sudah jelas. Namun, mengapa pembangunan terkonsentrasi di Bali Selatan? Mengapa sebagian besar penduduk miskin di Bali terkonsentrasi di pedesaan di luar Badung dan Denpasar?

Kelemahan Leadership

Forum diksusi yang juga dihadiri wakil pemerintah (Kepala Bappenda Bali Putu Sujana Cahyanta) itu belum secara memadai menjawab pertanyaan esensial di atas. Hanya Putu Suasta yang secara gamblang menengarai, semua ini terjadi karena kelemahan leadership di daerah ini. Demi mengefisiensi sumber daya Bali, Suasta malah menggagaskan penciutan Bali menjadi hanya empat kabupaten.

Dalam perspektif yang sama, namun dengan gaya ungkap berbeda, Ida Ayu Mas dan LK Suryani melihat persoalan ini lebih pada sumber daya manusia. Godaan kapitalis dan pemahaman yang kurang membumi pada akar budaya dari para pelakunya, menonjolkan sisi hedonis dan profan dari kepariwisataan Bali. Sementara sisi spiritualnya terabaikan. Akibatnya, label ''budaya'' yang mengekori pariwisata dalam pencitraan Bali sebagai sebuah destinasi lebih diperlakukan sebagai semacam gincu penglaris. Sebagaimana digelisahkan banyak pihak, tari telanjang dan praktik tak senonoh lainnya menghiasi aktivitas yang konon berbau pariwisata. Ide-ide liar yang mempersetankan konsep Tri Hita Karana diapresiasi sebagai tambang dolar baru. Konsep community based tourism-pun akhirnya sekadar penghias bibir.

Dalam diskusi yang dipandu IGP Artha itu sempat pula mengedepan, upaya menghadirkan rasa keadilan dalam mereguk nikmat pariwisata. Ketua PHRI Badung Nyoman Rutha Ady dengan nada gundah melukiskan ketidakberdayaan dalam menghadapi jaringan hotel internasional. Hotel-hotel yang notabene owner-nya dari luar negeri (mungkin juga Jakarta) mempunyai pertimbangan sendiri untuk setidaknya mengambil general manager, marketing dan exevutive chief-nya dari orang asing.

Konstalasi perundang-undangan nasional yang mengatur distribusi income memperparah situasi yang ada. Buktinya, dari sekitar 26 BUMN yang beroperasi di Bali, tidak memberi sumbangan yang signifikan. Prof. IGN Gorda mengusulkan, Pemprop dan DPRD Bali harus lebih kreatif melakukan terobosan guna memperoleh kompensasi. Dengan demikian, pendapatan daerah yang diperoleh dari sektor pariwisata bisa diprioritaskan untuk membangun infrastruktur demi akselerasi pembangunan di belahan Bali yang lain.

Dampak jangka panjang dari keseimbangan pembangunan antarwilayah di Bali sangat visioner. Zoning yang semula disepakati dalam Perda Tata Ruang Bali menjadi lebih jelas, sehingga pengembangan pariwisata tidak harus menyeruduk sumber daya pertanian. Demikian pula, pembangunan akomodasi berikut dampak ikutannya tidak harus berjejal di Bali Selatan. Diharapkan, sektor pariwisata, pertanian dan industri berjalan seiring.

Konsepsi ideal ini hanya akan menjadi pelipur lara, kalau masyarakat di daerah ini, khususnya para pengambil kebijakan dan komponen pariwisata tak mampu mengartikulasikannya. * Gregorius

CUACA

ACARA TV & RADIO

Radio Global FM 99,15 (LIVE)