BERITA HARI INI

RUBRIK

Jumat Pon, 8  Nopember 2002

 Bali

Pascaledakan bom 12 Oktober lalu, Kuta yang terkoyak harus menata kembali sebagai kota pariwisata, yang tentunya sejalan dengan budaya setempat. Bank Dunia pun menyiapkan kajian yang dibiayainya menyangkut Strategic Structural Plan for Kuta (SSPK). SSPK itu setidaknya memberikan gambaran bagaimana wajah Kuta 10 atau 20 tahun ke depan. Konsepnya, yakni mengubah wajah Kuta saat ini. Ketua Tim Konsultan Pengkajian SSPK Ir. I Putu Rumawan pun optimis jika SSPK bisa diwujudkan, kelak wajah Kuta menjadi sebuah pusat kota pariwisata internasional, yang di dalamnya sarat dengan nilai sosial budaya bernapaskan Hindu. Demikian antara lain tanggapan para pengunjung Warung Global yang mengetengahkan topik ''Jadikan Kuta Kota Pariwisata''. Dalam acara yang disiarkan langsung Radio Global FM 99,15 Kini Jani, Kamis (7/11) kemarin, banyak pula pengunjung warung yang menyatakan ketidaksetujuannya bila Kuta dijadikan kota madya, dengan alasan Bali makin terpecah-belah. Acara ini juga dipancarluaskan oleh Radio Genta Swara Sakti Bali FM 106,15 dan Radio Singaraja FM 107,2. Berikut rangkumannya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Bali Jaya Susila mengusulkan agar Kuta dijadikan kota madya. Alasannya, dari segi keamanan bukan saatnya lagi ditangani setingkat Polsek, tetapi memerlukan antisipasi petugas setingkat Polres. ''Kasus penjambretan sering terjadi di Kuta,'' tutur Jaya Susila.

Oleh karena itu, pengamanannya perlu diperketat. Misalnya dengan menggunakan satelit yang mampu memonitor segala aktivitas di Kuta, sehingga jika terjadi rencana orang berbuat jahat sudah terdeteksi lebih awal. Selama ini, Kuta berkembang alamiah dan dibiarkan masyarakat. Akibatnya, Kuta menjadi semrawut, baik pembangunannya maupun lalu lintasnya yang macet, ditambah lagi dengan menjamurnya bar dan karaoke. ''Gara-gara sumpek, saya sudah tiga tahun ini tak pernah ke Kuta,'' cetusnya. Rent a car pun bergentayangan, mana yang legal dan ilegal sulit dibedakan.

Jaya Susila juga menerima kabar dari rekannya yakni wisatawan Jepang yang dulunya nyaman tinggal di Kuta, sekarang lebih memilih Candidasa, Ubud, atau Nusa Dua. ''Kuta sudah semrawut, macet, sumpek dan kumuh,'' ujarnya menirukan apa yang disampaikan rekannya itu.

Dia pun mengusulkan, sebaiknya Kuta dijadikan kota madya, karena selama ini PB I, PPh, PPN, PBB, tersedot ke pusat dan Pemkab Badung, serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) masuk ke kas propinsi. Sayangnya, pajak yang dipungut dari Kuta tak diimbangi pembangunan fasilitas di Kuta. ''Seandainya Kuta kecipratan 50 persen dari pajak yang dipungut dari Kuta, pasti pembangunannya berjalan lancar,'' ungkapnya seraya menambahkan apalagi Pemkab Badung kini berkonsentrasi membangun puspem. Ia juga memaklumi kepentingan Bank Dunia yang siap membantu, sebab Kuta merupakan DTW internasional.

Jaya Susila mempertanyakan mengapa pemerintah pusat sepertinya tak rela Bali menjadi status otonomi khusus (otsus)? Padahal, peluang Bali menjadi otsus sangat terbuka. Bahkan, Jaya Susila dua kali menanyakan langsung kepada Direktur Otonomi Daerah Depdagri DR. Suwandha. ''Dengan argumentasi yang kuat mengapa tidak. Hal ini tergantung perjuangan elite politik yang sepertinya tak rela Bali berstatus otsus,'' papar dia. Malah, Aceh siap berargumentasi termasuk menjalankan Syariat Islam.

Terpecah-belah

Namun Maria dari Sidakarya, kontan tak setuju dengan ide Jaya Susila, sebab jika Kuta jadi kota madya dikhawatirkan Bali akan terpecah-belah. ''Kesannya nanti, seolah-olah yang paling istimewa adalah Kuta,'' demikian alasan Maria. Dia juga khawatir nantinya Ubud akan mengikuti jejak Kuta. Pendapat Maria juga mendapat dukungan dari Dewa Winaya, karena kalau terpecah-pecah lenyaplah pemerintah Bali.

Sementara menurut Jeri, masuknya investor kelas kakap bisa mengeruk duit ke kantongnya. Misalnya, sentral parkir 3/4 dimanfaatkan jadi mal.

Sedangkan Vijay menyarankan supaya di Pelabuhan Padangbai dan Gilimanuk dipasang perangkat canggih sebagai langkah proteksi. Kuta sebagai simpul pariwisata, menurut Ida Bagus Santosa (Bangli), potretnya mirip masyarakat Betawi yang terpinggirkan, karena lemahnya SDM. Kecemburuan muncul, karena hanya sebagian masyarakat yang menikmati kue pariwisata. ''Masuknya investor hanya mementingkan pembangunan fisik,'' jelas dia.

Menurut Agus dari Mengwi, Kuta, Ubud dan Nusa Dua adalah simpul yang tak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. ''Untuk penataan Kuta 10-20 tahun ke depan, SDM masyarakatnya harus kuat,'' ujarnya.

Pak Putu Ardana dari Gianyar menegaskan, dirinya tak setuju kalau Bali dipecah-belah. Menurutnya, lebih baik potensinya dimaksimalkan dengan tidak hanya bertumpu pada pariwisata. Dicontohkan, pengiriman naker ke mancanegara juga menghasilkan pemasukan. Pak Toyota juga tak setuju bila Kuta memisahkan diri dari Badung. ''Badung bisa mati kalau hanya mengandalkan Mengwi,'' katanya.

Sementara itu, Aritonang berharap pemerintah konsisten seperti di jalur hijau tak mengeluarkan IMB. ''Secara fisik, kami ingin menuntut kekonsistenan pemerintah,'' pintanya. (nel)

CUACA

ACARA TV & RADIO

Radio Global FM 99,15 (LIVE)