|
Keberpihakan pada Sektor Pertanian di Bali
Masih
dalam Tataran Konsep
Jika saja semua
pihak konsekuen terhadap konsep pembangunan Bali -- yang
tertuang dalam pola dasar pembangunan 2001-2005 -- sektor
pertanian akan memberikan kontribusi yang cukup besar.
Sebab, dari tiga pilar pembangunan ekonomi Bali, sektor
pertanian dalam arti luas merupakan unggulan pertama.
Kemudian disusul sektor pariwisata urutan kedua dan ketiga
industri kecil. Pertanyaannya, mengapa sektor unggulan
pertama harus tergusur dan kini terabaikan?
SECARA konsep
(kebijakan) memang ada pemihakan, tetapi dalam tataran
program dan kegiatan, sektor pertanian masih mendapat
perhatian yang minim. ''Jika kita konsekuen ketiga sektor
ini mesti dibangun secara bersama-sama, sehingga terjadi
keseimbangan. Tetapi kenyataannya, pariwisatalah yang
lebih diunggulkan. Ketiga sektor ini mestinya saling
bersinergi membangun kekuatan ekonomi Bali dan tidak
saling mematikan,'' kata dosen Fakultas Pertanian Unud Dr.
Ir. Dewa Ngurah Suprapta, M.Sc.
Minimnya pemihakan
terhadap sektor pertanian, kata Suprapta, terlihat jelas
dalam penyediaan anggaran. Jika sudah demikian, muncul
pertanyaan apakah pertanian masih bisa dikatakan prioritas?
Jika memang pertanian menjadi unggulan, mestinya dalam
penyusunan APBD, sektor ini mendapat kucuran dana yang
wajar.
Dikatakan, selama
ini sektor pertanian telah mengorbankan sumber daya air
dan lahan produktif demi pembangunan pariwisata. Hal ini
dengan harapan dapat memberikan lapangan pekerjaan baru
bagi sebagian tenaga kerja di Bali -- yang awalnya
bergelut dalam sektor pertanian. Dengan terserapnya
sebagian tenaga kerja, para petani akan lebih sejahtera.
Sebab, luas garapan pertanian di Bali rata-rata hanya 0,38
hektar, sementara jumlah petani di Bali sekitar 547 ribu
orang. Jadi, hasil produksi pertanian di atas rata-rata
lahan seluas itu kurang mampu memberikan penghidupan yang
layak. Tetapi ternyata melenceng, yang lebih banyak
mengisi lapangan pekerjaan di sektor pariwisata justru SDM
dari luar Bali. Ironis memang.
Selama ini sektor
pariwisata selalu didewa-dewakan. Pariwisata boleh
digenjot, tetapi hasilnya harus dipakai untuk
mengembangkan sektor lainnya seperti pertanian dan
industri kecil.
Bali, tegas Suprapta,
memiliki potensi unggulan seperti salak gula pasir, kopi,
sapi, dll. Kenapa potensi ini tidak digalakkan? Jika
selama ini promosi ke luar negeri lebih banyak dalam hal
kepariwisataan, ke depan mesti potensi unggulan Bali ini
dipromosikan lebih gencar.
Sangat
Terasa
Dikatakan, dampak
tragedi bom sangat terasa bagi para pekerja di sektor
pariwisata. Diperkirakan banyak tenaga kerja akan
mengalami eksodus ke sektor yang lainnya, termasuk sektor
pertanian. Dalam kondisi seperti ini, jangka pendek sektor
pertanian belum mampu mengatasi permasalahan. Kecuali,
mereka siap dan berminat untuk menggeluti pekerjaan yang
betul-betul meneteskan keringat. Sebab, kerakteristik
pekerja di sektor pariwisata sangat berbeda dengan sektor
pertanian.
Jika pertanian
kembali diberdayakan untuk menopang ekonomi masyarakat,
dalam jangka panjang pemerintah bisa memberikan
keterampilan tentang pertanian, sehingga ada bekal bagi
mereka (eks pekerja pariwisata-red) dalam menggeluti
sektor ini seperti teknologi produksi dan pemasaran
hasil-hasil pertanian. Tetapi, dalam jangka pendek
sebetulnya ada peran yang bisa mereka ambil dalam
pertanian yakni dalam subsistem pengolahan hasil
pascapanen. Dengan keterampilan yang dimiliki, mereka bisa
meracik berbagai jenis makanan olahan dari hasil produksi
petani. Agar pertanian mampu bersinar, kata Suprapta,
sudah masanya ada keseriusan dari pemerintah maupun
masyarakat.
Orientasi pertanian
mesti dibenahi yakni menuju pasar. Agar pertanian menjadi
menarik, perlu dirangsang investasi dalam bidang
agrobisnis dan insentif yang memadai. Bila perlu petani
dibebaskan dari pajak, jika panen mereka gagal akibat
terserang hama misalnya. Agar para petani betul-betul
merasakan hasil produksinya dengan harga yang wajar,
pemerintah mesti memberi kepastian harga. Jika perlu, para
PNS diwajibkan untuk membeli beras petani. Kendati
kualitasnya belum terjamin, sebagai perangsang PNS
diusahakan membeli beras petani lokal. ''Jadi, jangan 'menghukum'
petani karena kualitas produksinya tidak mampu bersaing,''
katanya. (lun)
|
