Mungkin teror 12 Oktober di Bali itu telah menyentak kita
sebagai bangsa sehingga kecenderungan bersikap santai
disisihkan. Konsentrasi kita menanggapi masa depan menjadi
lebih tajam. Pembangunan politik menuju Pemilu 2004 adalah
agenda penting di tahun 2003. Ada kecenderungan untuk
mengundur-undur persiapan infrastruktur (fisik maupun
perundangannya) supaya Pemilu 2004 jangan terlalu
demokratik. Antara lain, dengan melemahkan status dan
kompetensi Komisi Pemilihan Umum. Tahun 2003 penting,
karena akan menentukan, apakah Indonesia keluar dari
Pemilu 2004 sebagai negara yang lebih demokratis.
Betapapun sulitnya, pada tahun 2003 harus tetap diusahakan
supaya ada perbaikan, meskipun tidak seberapa dulu, di
bidang lembaga-lembaga yudikatif. Pusing kita memikirkan,
bagaimana caranya supaya ada perbaikan mutu secara
bertahap di bidang pemberlakuan hukum. Namun usaha itu
harus tetap diteruskan.
Karena sulit
diharapkan suatu pertumbuhan ekonomi yang lumayan dan
berkesinambungan, antara lain karena dana investasi luar
negeri, kalau kepastian hukum di negeri ini tetap tidak
menentu.
------------------------------------------------------------
Setelah
Amrozy dan Imam Samudra Ditangkap
Oleh
Sabam Siagian
KITA
mendekati akhir tahun 2002. Tidak terlalu pagi untuk mulai
meninjau perkembangan sepanjang tahun ini, dan
memperkirakan, masalah apa saja yang akan menonjol dan
perlu ditangani pada tahun 2003. Jelas, peristiwa teror 12
Oktober di Bali mendominasi pandangan kita tentang tahun
2002. Baru-baru ini saya menghadiri diskusi dua hari yang
dilakukan sekelompok pakar dari berbagai bidang untuk
mengadakan penilaian tentang tahun 2002 dan menjajaki
prospek tahun 2003. Yang interesan adalah bahwa sepanjang
diskusi kelompok para pakar itu, sering benar terdengar
referensi yang berikut: ''sebelum Bali - sesudah Bali''.
Sebelum peristiwa
teror 12 Oktober di Bali, para investor asing mulai
tertarik lagi pada Indonesia. Pertumbuhan Produk Domestik
Bruto (GDP) untuk tahun ini diproyeksikan 3,8% bukan
secara optimis 4%. Setelah Bali, semuanya anjlok.
Pariwisata praktis terhenti dengan dampak berantai yang
luas sekali radiusnya. Jangankan bicara tentang investasi
baru, untuk mempertahankan yang sudah ada sudah bagus.
Teror 12 Oktober di
Bali tiba-tiba menempatkan Indonesia pada titik fokus
perhatian internasional, tetapi dari sudut pandang yang
negatif. Pemerintah tidak usah meminta sebuah perusahaan
public relations internasional yang tarifnya tinggi untuk
memasarkan Indonesia. Negeri ini sekarang sudah cukup
dikenal. Soal yang tidak begitu mudah adalah mengubah
citra negatif itu secara bertahan menjadi agak positif.
Dari sudut itulah,
maka penting diusahakan secara intensif untuk mencari dan
menemukan semua oknum yang terlibat dalam aksi teror di
Bali itu. Dengan ditangkapnya Amrozy dan Imam Samudra
serta oknum lainnya yang diduga adalah anggota kelompok
pelaku teror di Bali, paling sedikit dunia internasional
mendapat kesan bahwa sekali ini polisi Indonesia memang
serius cara kerjanya.
Namun urusan teror
bukanlah persoalan sederhana. Pihak aparat keamanan jangan
lekas puas. Kemungkinan besar, jaringan organisasi di
belakang ''12 Oktober di Bali'' itu jauh lebih kompleks
sifatnya.
Namun harus ada
keyakinan bahwa dengan menerapkan daya mampu analitik,
teknik penyidikan yang jitu serta tekad, maka semuanya
pada waktunya akan terungkap.
Kepemimpinan
Masing-masing Bidang
Tahun 2002 juga
menonjolkan suatu persoalan mendasar yang sulit dirumuskan,
yakni keterbatasan kepemimpinan Presiden Megawati
Soekarnoputri. Harapan yang diandalkan pada dirinya ketika
terjadi pergantian kepemimpinan pada bulan Juli-Agustus
2001, sekarang sudah berubah menjadi kekecewaan. Begitu
banyak kesempatan dan peluang pada akhir tahun 2001 dan
sepanjang tahun 2002 ini sebenarnya dapat dimaksimalkan,
kalau Megawati menunjukkan kepemimpinan yang mantap.
Supaya jelas
persoalannya, maka kualitas kepemimpinan tidak tergantung
dari ijazah perguruuan tinggi yang dinilai sebagai top.
Presiden A.S Harry Truman (1945-1952) pernah bekerja
sebagai penjual pakaian pria saja. Sebagai presiden, ia
dikelilingi oleh para menteri dan pembantu yang
berpendidikan di universitas top, seperti Harvard, Yale
dan Princeton. Tetapi ia tidak ragu-ragu mengambil
keputusan dan menegur para pembantunya, kalau mereka
dianggap tidak berprestasi di bidangnya masing-masing, dan
menggantinya dengan tokoh yang lebih kompeten.
Namun tidak begitu
banyak gunanya untuk melampiaskan keluhan serta kekecewaan
mengenai keterbatasan kepemimpinan dewasa ini. Ataupun
tentang praktik KKN yang tampaknya tambah semarak. Secara
realistik, agaknya kita harus terima bahwa mengubah
kepemimpinan (tentunya secara konstitusional) sebelum
Pemilu 2004 akan menimbulkan lebih banyak persoalan
ketimbang perbaikan yang diharapkan.
Mungkin pendekatan
terhadap soal kepemimpinan ini perlu direvisi. Kita sudah
terbiasa untuk terlalu memperhatikan bobot kepemimpinan
yang paling atas sejak Presiden Soekarno menyatakan
berlakunya ''Demokrasi Terpimpin'' menjelang akhir dekade
1950-an sampai konsentrasi kekuasaan pada diri Presiden
Soeharto yang berakhir di tahun 1998. Kita sekarang perlu
mengkondisikan diri kita untuk mementingkan kepemimpinan
di bidang masing-masing. Umpamanya, seperti seorang Made
Mangku Pastika, perwira tingi kepolisian yang secara tekun
dan kompeten memimpin penyidikan teror 12 Oktober. Maka
seorang rektor universitas diharapkan memimpin lembaga
perguruan tingginya secara mantap supaya perkembangannya
sebagai lembaga yang top. Demikian juga di berbagai bidang
lainnya.
2003 akan
Menentukan
Mungkin juga teror
12 Oktober di Bali itu telah menyentak kita sebagai bangsa
sehingga kecenderungan bersikap santai disisihkan.
Konsentrasi kita menanggapi masa depan menjadi lebih tajam.
Pembangunan politik
menuju Pemilu 2004 adalah agenda penting di tahun 2003.
Ada kecenderungan untuk mengundur-undur persiapan
infrastruktur (fisik maupun perundangannya) supaya Pemilu
2004 jangan terlalu demokratik. Antara lain, dengan
melemahkan status dan kompetensi Komisi Pemilihan Umum.
Tahun 2003 penting, karena akan menentukan, apakah
Indonesia keluar dari Pemilu 2004 sebagai negara yang
lebih demokratis.
Betapapun sulitnya,
pada tahun 2003 harus tetap diusahakan supaya ada
perbaikan, meskipun tidak seberapa dulu, di bidang
lembaga-lembaga yudikatif. Pusing kita memikirkan,
bagaimana caranya supaya ada perbaikan mutu secara
bertahap di bidang pemberlakuan hukum. Namun usaha itu
harus tetap diteruskan. Karena sulit diharapkan suatu
pertumbuhan ekonomi yang lumayan dan berkesinambungan,
antara lain karena dana investasi luar negeri, kalau
kepastian hukum di negeri ini tetap tidak menentu.
Tanpa ingin bersikap
optimis yang dibuat-buat, maka aset berharga yang masih
dimiliki bangsa Indonesia adalah daya mampu kerja yang
masih utuh. Pada dasarnya, keinginan hidup rukun sebagai
bangsa masih belum rusak. Modal berharga ini pada tahun
2003 perlu terus dikembangkan. Usaha ini memerlukan
kepemimpinan di bidang masing-masing tanpa tergantung pada
atasan.
Penulis,
pengamat perkembangan masalah sosial-politik di Indonesia,
serta masalah internasional, tinggal di Jakarta
|
